23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Jiwasraya Pailit, Rakyat Terjepit


Oleh : Sumiyah Ummi Hanifah
Pemerhati Kebijakan Publik dan Member AMK

Harapan rakyat Indonesia untuk dapat menikmati hidup aman, nyaman dan sejahtera, agaknya masih sebatas mimpi. Bagaimana tidak?

Ditengah pandemi yang belum jelas kapan akan berhenti, serta kondisi ekonomi rakyat yang sedang sekarat, pemerintah justru menambah berat beban hidup rakyat. Lihat saja, bagaimana pemerintah dalam waktu dekat ini akan “menghadiahkan” rakyat kebijakan yang dinilai cacat.

Kasus Mega skandal PT. Jiwasraya ini contohnya. Entah apa yang mendorong pemerintah berencana memberikan suntikan modal untuk PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengalami pailit, akibat dirampok oleh kelompok elit.

Besarnya nominal dana yang akan digelontorkan untuk menutupi kerugian PT. Jiwasraya ini tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp. 22 triliun. Sebuah angka yang cukup fantastis bagi rakyat yang sedang menggelepar perekonomiannya akibat krisis dan pandemi. Jumlah sebesar itu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang rencananya akan dibagi menjadi dua golongan. Yaitu pada APBN selama tahun 2020 (sebesar 12 triliun) dan APBN selama tahun 2021 (10 triliun).

Mekanisme yang akan dilakukan yaitu melalui skenario Penyertaan Modal Negara (PMN), yang tidak lain adalah untuk mendirikan BPUI. Yang mana bentuknya adalah sebuah “perusahan penyelamat” yang akan menggantikan/menyelesaikan polis nasabah Jiwasraya.

Kebijakan pemerintah ini tak ubahnya seperti mengibaskan api pada sekam yang sedang terbakar. Bagi masyarakat kecil yang sudah merasakan pahitnya aroma resesi ekonomi, tentu langkah pemerintah ini dirasa menyakiti hati mereka. Meskipun bagi masyarakat kelas atas, resesi di negeri ini belum terjadi.

Pro dan kontra terus bergulir mengiringi proses berjalannya peradilan. Setuju atau tidak setuju, kebijakan untuk memberikan suntikan modal itu tetap dikeluarkan. Tak heran jika keputusan pemerintah tersebut langsung menuai kritik dari berbagai pihak. Baik dari para politisi maupun masyarakat umum.

Salah satu kritik pedas yang dialamatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu datang dari Direktur Eksekutif Institut for Development of Ekonomics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati. Beliau mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah melakukan kejahatan berjamaah, lantaran menyelesaikan kasus Jiwasraya melalui cara yang tidak beradab (kompas.com, Jum’at 2/10/2020).

Selain itu, penolakan serupa juga disampaikan oleh Koordinator Sosial Ekonomi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Said Sidu. Menurutnya, uang yang akan digunakan untuk menolong PT berplat merah itu adalah uang rakyat dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang mendesak, seperti penanganan Covid-19 atau untuk membantu rakyat miskin.

Masyarakat tentu berharap penyelesaian kasus-kasus besar seperti ini, hendaknya ditangani dengan lebih bijak. Tidak asal main ketuk palu. Sebab, perkara ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah dalam hal ini harus bertindak adil, tidak memihak kepada satu atau dua golongan saja.

Penyuntikan dana negara, sebanyak 22 triliun kepada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) ini, jelas merugikan rakyat. Khususnya masyarakat kelas bawah. Yang mana mereka tidak memiliki sangkut pautnya dengan perusahaan asuransi yang bernilai ribawi tersebut.

Dalam ajaran Islam, sebuah akad (perjanjian) harus dilakukan dengan jelas dan sesuai dengan hukum Syara’. Dalam transaksi atau asuransi yang kini tengah menjamur di negeri ini, banyak ditemukan praktik ribawi. Bahkan umat Islam sendiri, masih banyak yang belum paham seperti apa dan bagaimana transaksi ribawi itu.

Dalam asuransi tidak ada pemindahan (kepemilikan) seseorang kepada orang lain secara mutlak. Perusahaan asuransi, sebagai dhamin, tidak menjaminkan hartanya kepada seseorang madhmun ‘anhu untuk menunaikan kewajiban pihak tertanggung madhmun lahu. Dalam asuransi juga tidak ditemukan jaminan dhaman. Dengan demikian asuransi statusnya adalah batil.

Dalam hal ini, tidak memerlukan hak penerima tanggungan yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi. Pasalnya, tidak ada hak istimewa untuk penerima tanggungan pada seorangpun, yang kemudian ditanggung oleh perusahaan asuransi. Juga tidak adanya hak harta didalam sistem asuransi. Asuransi merupakan jaminan dengan imbalan. Ini sangat bertentangan dengan prinsip Syariat Islam.

Status asuransi secara keseluruhan, menurut Syara’ adalah batil (haram), dan letak keharamannya ada pada akadnya yang batil. Dengan demikian, meminta harta melalui akad semacam ini hukumnya haram. Hukum ini mencakup semua jenis asuransi, asuransi jiwa, asuransi barang, atau asuransi harta benda dan lain-lain. Harta yang diperoleh dari perjanjian (akad) seperti ini, termasuk harta yang dikategorikan sebagai harta ghulul (al-wa’ie, edisi Jumadil Akhir 1441 H,1-29 Februari 2020).

Oleh karena itu, penyelesaian kasus Jiwasraya dengan cara memberikan suntikan modal besar dari uang rakyat, adalah termasuk cara yang kurang tepat. Seharusnya, pemerintah melalui para penegak hukumnya fokus dalam membongkar secara tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus PT. Jiwasraya ini. Terutama dalam urusan transaksi dan aliran dana yang mencurigakan dan tidak wajar. Sebab tidak menutup kemungkinan mereka telah melakukan praktik pencucian uang.

Pemerintah sudah semestinya bercermin pada peristiwa yang terjadi pada kasus-kasus yang terdahulu, seperti kasus Bank Century, yang hingga kini kasusnya telah raib, bak ditelan bumi. Ujung-ujungnya rakyat pula yang harus gigit jari. Jika hal ini dibiarkan, tidak mustahil sektor transaksi ribawi di negeri ini akan semakin subur. Akibatnya keberkahan negeri otomatis akan hilang.

Firman Allah Swt.,
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (TQS. Ali-Imran[3]: 130).
Demikian besar ancaman Allah Swt. terhadap para pelaku riba, sehingga wajar jika kita menghindari praktik semacam itu.
Wallahu a’lam bishshawab.