23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Pupuk Langka, Petani Merana


Oleh : Sumiati
(Praktisi Pendidikan dan Member Akademi Menulis Kreatif )

Dalam dua bulan terakhir, terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bandung. Hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan kuota dari pemerintah pusat. Sebagaimana yang dilansir oleh ayobandung.com, Kamis (01/10/2020), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengatakan, pengurangan kuota pupuk berbsubsidi sangat berpengaruh terhadap ketersedaiaan di pasaran.

“Pengurangannya sangat signifikan, sampai 60%,” tutur Tisna, Kamis (01/10/2020).

Kisruh terkait kesulitan para petani yang ada hari ini, tidak lain ulah kapitalis demokrasi. Kapitalis memaksa para petani untuk sedikit mengurangi modal, salah satunya mengurangi pasokan pupuk. Hal ini, menyebabkan para petani bingung, karena hal itu berdampak pada kualitas hasil panen yang tidak baik. Terlebih, dalam sistem kapitalis, membuat para petani bingung dengan harga jual yang tidak pasti.
Hal ini karena tidak diarahkan oleh penguasa. Sehingga para petani setelah lelah menanam, giliran panen harga murah hingga terbuang. Disamping permainan tengkulak yang ingin untung besar, membeli ke petani murah, sementara ia menjual sangat mahal. Disaat para petani kelimpungan dengan hasil tani mereka. Penguasa malah membuka secara besar-besaran untuk asing, memasok hasil tani dari negeri mereka. Tentu saja kondisi ini makin membuat rakyat tercekik. Tidak ada peran penguasa dalam periayahan rakyatnya sama sekali.

Pengaturan pertanian wajib berada dalam tanggung jawab negara/Khilafah mulai dari hulu hingga hilir. Sebab negara/pemerintah adalah raa’in dan junnah bagi rakyat.

Sebagaimana hadis Rasulullah saw yang berbunyi: “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Ahmad, Bukhari).

Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR. Muslim).

Kedua hadis ini menetapkan bahwa negaralah penanggung jawab semua urusan rakyat dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain apalagi korporasi. Begitu pula, negara diharamkan membisniskan pelayanannya kepada rakyat.

Pertanian wajib dikelola berdasarkan prinsip syariat Islam. Bahkan dengan pengaturan pertanian Islam ini akan mewujudkan dua hal sekaligus yaitu ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Pengaturan ini tampak dalam beberapa konsep hukum (Islam).

(1) Dalam aspek produksi
Khilafah akan mengambil kebijakan, pertama, menjalankan hukum pertanahan Islam.

Islam memandang asas dari pertanian adalah lahan. Ketika lahan dikelola dengan hukum yang sahih, maka semua problem seputar tanah akan terselesaikan.

Islam menetapkan kepemilikan lahan pertanian sejalan dengan pengelolaannya. Bagi siapa saja yang mampu mengelolanya, maka dia berhak memiliki seluas apa pun. Namun, bagi yang tidak mampu, lemah, dan malas memproduktifkannya, maka hilanglah kepemilikannya. Hal ini terlihat pada tiga hukum terkait lahan, yakni hukum menghidupkan tanah mati, larangan menelantarkan lahan lebih dari tiga tahun, dan larangan menyewakan lahan pertanian.
Bagaimana Islam meriayah hal demikian?

Islam menetapkan setiap tanah mati tanah yang tidak tampak dimiliki seseorang dan tidak ada tanda-tanda pengelolaan di atasnya, apabila dihidupkan seseorang maka menjadi miliknya. Sesuai sabda Rasulullah saw: “Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak atas tanah itu.” (HR. Bukhari).
Mengenai larangan menelantarkan lahan lebih dari tiga tahun, adalah berdasarkan ijmak sahabat berdasarkan kebijakan khalifah Umar bin Khaththab ra. yang mengatakan, “Orang yang memagari tanah tidak berhak lagi (atas tanah tersebut) setelah (menelantarkannya) selama tiga tahun.”

Sedangkan larangan menyewakan lahan pertanian, berdasar sabda Rasulullah saw: “Siapa saja yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya. Apabila dia menelantarkannya, maka hendaknya tanahnya diambil darinya.” (HR. Bukhari).

Sedang dalam shahih muslim disebutkan, “Rasulullah saw telah melarang pengambilan sewa atau bagian atas tanah.” (HR. Muslim).
Ketiga hukum ini akan menjamin terdistribusinya lahan kepada orang yang mampu mengelolanya dan akan terhindar dari banyaknya lahan-lahan yang menganggur.

Kedua, dukungan penuh terhadap upaya memaksimalkan pengelolaan lahan.

Karena lahan pertanian tidak boleh ditelantarkan, maka khilafah akan memberikan berbagai bantuan kepada petani seperti sarprodi, infrastruktur penunjang, modal, pupuk murah, teknologi, dan sebagainya. untuk memaksimalkan pengelolaan lahan.
Berbeda dengan neoliberal, dukungan dan bantuan ini (Islam) bisa bersifat gratis, nonribawi, serta ditujukan kepada semua petani yang membutuhkan. Semua kebutuhan anggaran ditopang penuh oleh baitulmal khilafah.

Ketiga, mendorong pelaksanaan riset oleh PT dan lembaga riset untuk menghasilkan bibit unggul dan berbagai teknologi dan inovasi yang dibutuhkan petani.

Pengembangan riset dan teknologi dikelola bukan dengan konsep Academic-Business-Government (ABG), seperti neoliberal yang memberi peluang komersialisasi. Namun, semuanya di bawah pengaturan khilafah dan anggarannya ditanggung baitulmal. Produk yang dihasilkan akan ditujukan bagi kemaslahatan petani, bahkan untuk petani yang tidak mampu bisa dibagikan secara gratis.

(2) Di aspek distribusi.
Tawar menawar harga secara adil dan saling rida antara produsen (petani) dengan pembeli hanya akan terwujud jika mekanisme pasar terjadi secara sempurna tanpa distorsi. Yaitu, tidak adanya unsur penipuan, rekayasa permintaan, penawaran, pasokan barang, tekanan, dan keterpaksaan antara kedua belah pihak. Untuk menjamin hal ini, pemerintahan khilafah harus hadir dalam bentuk pengawasan. Kebijakan khilafah dalam hal ini adalah dengan tidak melakukan penetapan harga, melakukan operasi pasar syar’i, dan menghilangkan berbagai pungutan pajak barang.

Pengawasan juga dilakukan kepada penjual dengan cara melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, melarang praktik tengkulak, kartel, pengurang pupuk dan lain-lain, disertai penegakan hukum secara tegas sesuai sanksi dalam Islam.
Politik ekonomi Islam yang sahih, yang dijalankan oleh pemerintahan yang amanah dan sebagai pelayan serta pelindung rakyat, menjadi jaminan bagi berjalannya sektor pertanian dengan dinamis dan terus tumbuh. Sebab, berlangsungnya mekanisme yang sahih ini jauh lebih dibutuhkan petani daripada subsidi finansial sebagaimana yang sering dilakukan rezim neoliberal.
Subsidi hanya bersifat sementara, padahal yang dibutuhkan petani adalah pengaturan yang adil untuk menjamin keberlangsungan usaha mereka. Lebih dari pada itu sistem khilafah terdapat syariat Allah Swt. yang diwajibkan pada kita semua.
Wallaahu a’lam bishshawab.