23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

UU Cipta Kerja Merugikan Para Pekerja

Oleh: RAI Adiatmadja
(Founder Komunitas Menulis Buku Antologi)

Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 melahirkan gaung protes dari semua pihak, bahkan tagar penolakan menjadi tranding topic nomor satu. UU ini ditolak, tetapi tetap disahkan. Penolakan terbesar diberikan para buruh yang menggelar aksi demonstrasi nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020. Mengapa UU tersebut ditolak?
Jawabannya karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan. Bahkan dituding juga lebih memperlihatkan keberpihakan terhadap korporasi.

Dari 9 fraksi yang memberikan pendapat dan pandangan, hanya 2 fraksi yang menolak, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Anggota fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menilai Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin sudah sewenang-wenang dalam memimpin forum tersebut.
“Jadi karena pimpinan sewenang-wenang tidak dikasih kesempatan kami untuk sampaikan pandangan, maka kami mengambil sikap walk out,” ujar Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ironis sekali di tengah pandemi Covid-19 pengesahan pun dilakukan tengah malam tanpa mengindahkan penolakan dari rakyat. Seharusnya pemerintah lebih peka dalam menyikapi aspirasi, bahwasanya saat ini banyak masyarakat yang terancam dan terbelit masalah dalam intaian resesi ekonomi, kemudian harus dibayang-bayangi kekhawatiran atas PHK karena undang-undang ini yang dinilai sangat merugikan pekerja/ buruh.

Banyak pasal yang benar-benar bisa membunuh hak-hak para buruh. Seperti: ketidakpastian pesangon, status kontrak dan outsourcing yang semakin diperluas, rentannya PHK, penghapusan UMK (Upah Minimum Kabupaten/ Kota) dan upah UMSK (sektoral), pemberian upah berdasarkan jam kerja, hingga hilangnya jamkes (jaminan kesehatan) dan pensiun. UU ini pun bisa membuka luas kesempatan untuk para TKA, bahkan sanksi pidana untuk perusahaan yang melanggar aturan pun dihapuskan.

Oligarki banyak melegitimasi hal-hal yang merugikan rakyat, tak ada rasa peduli terhadap suara aspirasi kaum buruh, karena penguasa bertekuk lutut di hadapan para pengusaha untuk meraup untung besar dari jeritan para pekerja yang tak berdaya.
Dengan UU Omnibus Law, penguasa membuka lebar hak istimewa bagi korporasi menguatkan jejaknya untuk memperberat permasalahan lingkungan, memperparah krisis ekonomi bagi rakyat yang semakin sadar bahwa sejahtera hanya sekadar buaian mimpi yang tak pernah terjadi, begitulah janji demokrasi yang senantiasa diingkari.

Kebengisan sistem kapitalis memang sangat sistemik, menggerogoti ketahanan masyarakat dalam setiap bidang kehidupan, terutama ekonomi. Terjajah di negeri sendiri bukan lagi kisah dongeng sebelum tidur, tetapi fakta yang menjerat, dan pelan-pelan mengubur kekuatan bangsa hingga lebur dan hancur. Semuanya demi tegaknya kapitalisme dan uang yang dijadikan sebagai tujuan utama kehidupan.

UU ini akan meringkas 1.244 pasal dari 79 undang-undang untuk menarik penanaman modal asing. Selain itu, bertujuan menjadi jalan pintas bagi penerapan kebijakan yang diciptakan pemerintah.

Dalam Islam, perburuhan dinamakan ijarah (akad/ kesepakatan atas suatu jasa dengan adanya imbalan/ kompensasi tertentu).
Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas menunjukkan kewajiban majikan membayar upah pekerja ketika sudah selesai pekerjaannya.
Islam melindungi para pekerja dengan cara mengingatkan perusahaan/ majikan dengan aturan-aturan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melanggar syariat. Tentu di sini negara/ penguasa wajib turun tangan dengan proporsional, adil, dan seimbang. Bukan malah lebih berat dukungan kepada pengusaha atau investor. Seharusnya negara menjamin dan melindungi segala hak-hak rakyatnya. Hal yang menjadi masalah saat ini adakah institusi yang benar-benar menjalankan Islam secara kafah? Jawabannya, tentu tidak ada, sehingga kita benar-benar merasakan kesulitan yang teramat menjerat. Ketiadaan aturan yang bersumber pada pencipta aturan itu sendiri sudah lama dikebiri, bahkan dunia Barat bersatu padu berjuang membunuhnya bersama para boneka hingga mati. Akan tetapi, sehebat apa pun perjuangan itu, Islam akan senantiasa hidup dan memperlihatkan cahaya khas yang mampu menyejahterakan umat.

Semua berpulang kepada kita, akankah mau berjuang untuk kembali menegakkannya atau hanya diam dan menjadi korban bengisnya kapitalis?

Wallahu a’lam bishshawab.