23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

UU Omnibus Law, Untuk Kepentingan Rakyat atau Kapitalis?

Oleh: Elis Sondari | Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah

Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU) dalam sidang paripurna, Senin (5/10/2020). Pasca disahkan, beberapa hari kemudian rakyat pun berdemontrasi. Ancaman virus corona tidak mengurungkan niat para buruh, termasuk juga mahasiswa/i dan beberapa kelompok masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pembatalan Undang-Undang Omnibus Law. Mereka memandang ancaman yang akan dimunculkan UU Omnibus Law jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak terinfeksi virus corona.
“Virus corona berdampak pada beberapa orang hingga satu generasi, tapi UU Omnibus Law akan berdampak pada tujuh generasi dan menciptakan generasi pekerja kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, tanpa ada keamanan dan jaminan pekerjaan,” kata Solihin, buruh di Jakarta kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Kamis (08/10).

Dari banyak pasal yang dinilai bermasalah, terdapat tiga poin yang mengancam kehidupan para pekerja jika aturan itu diberlakukan. Pertama adalah tidak adanya batas waktu dan jenis pekerjaan dalam sistem kontrak yang menyebabkan para pekerja dapat dikontrak seumur hidup tanpa ada kewajiban mengangkat sebagai pegawai tetap. Kedua, status kontrak itu akan berimplikasi pada hilangnya jaminan sosial dan kesejahteraan, seperti tunjangan hari raya, pensiun dan kesehatan. Ketiga, dihapusnya upah minimum sektoral (provinsi dan kabupaten), dan adanya persyaratan dalam penerapan upah minimum kabupaten/kota, serta diwajibkannya penerapan upah minimum provinsi (UMP) yang nilainya jauh lebih rendah.

Sungguh sangat disayangkan upaya legislasi Omnibus Law Cipta Kerja ini. Semestinya, pemerintah fokus pada penyelesaian masalah kesehatan akibat Covid-19 dan masalah-masalah yang terkait dengannya, seperti gelombang PHK yang masih mengintai karena resesi ekonomi.

Disahkannya UU ini mengindikasikan aspirasi rakyat tak berlaku. Meski mayoritas rakyat menolak, tapi tetap disahkan juga. Pertanyaannya, wakil rakyat itu sesungguhnya mewakili siapa? Suara rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu. Setelah menang, mereka acuh tak acuh. Rakyat tak didengar, UU tetap melenggang. Demokrasi yang katanya pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, nyatanya “dari kapital, oleh kapital, dan untuk kapital”. Rapat baleg atau paripurna DPR lebih mirip drama yang dipertontonkan seolah mereka bicara atas nama rakyat. Praktiknya, mereka bicara atas nama kepentingan oligarki dan partainya sendiri.

UU Cipta Kerja adalah produk nyata perselingkuhan penguasa, pengusaha, dan oligarki kekuasaan. Rakyat menjadi tumbal keserakahan kapitalis. Undang-undang dibuat hanya untuk memenuhi kehendak kapitalis. Sifat dasar kapitalisme yang rakus mewujud dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang ditetapkan. Tak ada kamus rakyat dalam Kapitalisme. Sebab, prinsip dasar Kapitalisme hanya peduli pada persoalan untung rugi. Yang menguntungkan harus diwujudkan, yang merugikan wajib dhilangkan. Hal ini diterapkan dengan hadirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menyapu bersih kepentingan kapitalis berbasis oligarki. Adapun demokrasi hanyalah tunggangan sesaat untuk memuluskan kepentingan tersebut. Berlagak mewakili rakyat, tetapi sejatinya mengkhianati rakyat. Suara rakyat hanya dijadikan bumper kekuasaan.
Problem dasar yang menjadi penyakit akut sistem kapitalisme adalah kesejahteraan. Buruh dan pekerja masih jauh dari kata sejahtera. Dalam kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator kepentingan kapitalis. Akibatnya, kesejahteraan rakyat terabaikan. Kekayaan hanya dinikmati segelintir orang.

Berbeda dalam pandangan Islam yaitu beranjak pada masalah lain dalam ketenagakerjaan, sepenuhnya tergantung kontrak kerja (akad ijarah) antara pengusaha dan pekerja. Sebagaimana hukum akad, kontrak kerja sama harus memenuhi ridha wal ikhtiar. Artinya, kontrak yang terjadi yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi pihak lainnya. Pengusaha diuntungkan melalui jasa pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha. Sebaliknya pekerja diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha.
Kezaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha terhadap pekerja dan sebaliknya dapat dilakukan pekerja terhadap pengusaha. Kezaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja di luar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena, termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja seperti hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit, dan lain sebagainya.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw. bersabda; Allah SWT berfirman, “Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada Khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedang orang itu tidak memberikan upahnya.” (HR Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Sedangkan kedzaliman pekerja terhadap pengusaha adalah jika pekerja tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak pengusaha, seperti bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan, melakukan pengrusakan terhadap aset milik pengusaha, dan lain sebagainya. Dalam rangka mencegah kezaliman yang terjadi dalam kontak kerja tersebut. Islam memberlakukan hukum-hukum tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja. Jika masih ada perselisihan, Khilafah menyediakan wadah yang terdiri dari tenaga ahli (khubara’) yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan di antara keduanya secara netral.

Dengan demikian, jika syariat Islam ditegakkan dalam Khilafah, tak perlu lagi ada persoalan UMK, outsourcing, tunjangan kesejahteraan, ataupun PHK sewenang-wenang terhadap buruh. Buruh dan pengusaha sama-sama diuntungkan, tanpa regulasi zalim yang hanya menguntungkan kapitalis, terlebih investor asing. Hanya Khilafah yang mampu menghilangkan kezaliman pada buruh, karena Khilafah sajalah yang mampu merealisasikan hukum syariat Islam yang membawa keberkahan pada seluruh manusia.
Wallahu’alam Bi Shawwab.