23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Jiwasraya Berulah, Rakyat Menjadi Tumbal

Oleh : Ummu Junnah
Praktis Kesehatan

“Sudah jatuh tertimpa tangga, masuk comberan pula.” Itulah gambaran untuk negeri kita yang tercinta, yang tak henti-hentinya menuai masalah hari demi hari. Belum selesai kasus Bank Century, BLBI, dan lain-lain, sampai sekarang pelakunya entah di mana rimbanya. Tidak tersentuh hukum sedikit pun.

Masyarakat pun dikejutkan dengan skandal Jiwasraya, yang menghebohkan publik. Perusahaan platform merah ini (Jiwasraya) dirampok besar-besaran hingga mengalami kerugian.

Sayangnya, penyelesaian masalah ini terkesan instan. Demi menyelamatkan perusahaan asuransi ini, pemerintah menggelontorkan suntikan dana Rp 22 triliun yang dibagi menjadi dua gelombang. Dana tersebut diambil dari APBN selama dua tahun, yaitu 2020 (Rp12 triliun) dan 2021 (Rp10 triliun).

Alhasil upaya penyertaan modal negara (PMN) terhadap Jiwasraya mendapat kritikan berbagai pihak. Koordinator Komite Sosial Ekonomi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Said Didu dengan tegas menolak upaya suntikan dana tersebut.

Menurut Said, uang yang dipakai untuk memberikan PMN itu adalah milik rakyat. Harusnya dipakai untuk kepentingan rakyat, khususnya menyelesaikan masalah pandemi Covid-19. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuka seluruh aliran dana PT Jiwasraya. Mengamati ketidakwajaran dan kemungkinan terjadinya pencucian uang, Kompas.com,( 3/10/2020).

Penyelesaian kasus Jiwasraya ini justru menjatuhkan wibawa pemerintah di hadapan rakyat yang saat ini berjuang di tengah krisis dan pandemi. Ditambah dengan disahkannya UU Ciptaker, membuat mereka susah bernapas di negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Rakyat menjadi Tumbal atas kezaliman penguasa.

Akibat pandemi, 3,06 juta jiwa harus di-PHK (Data per 27 Mei 2020, cnnindonesia.com, 20/7/2020). Kemiskinan sebagai dampak pandemi pun bertambah.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan per Maret 2020 mencapai 9,78%, sekitar 26,42juta jiwa. Apalagi di kuartal ke-3 ini, Indonesia mengalami resesi akibat pandemi. Masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Alih-alih menyelesaikan pandemi, negara justru menggelontorkan uang ke perusahaan ribawi.

Kebijakan pragmatis ini jelas menzalimi rakyat. Ibarat ada orang lain mencuri, kita yang disuruh mengganti, padahal kita tak ikut menikmati. Ironis sekali!

Hal ini yang dimanfaatkan kapitalis sebagai lahan bisnis yang menggiurkan dan menguntungkan bagi mereka. Dibuatlah asuransi atas nama persiapan tabungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Maka, jika perusahaan asuransi mengalami masalah, tentu akan mengganggu kestabilan jaminan kesehatan (para nasabahnya). Hal ini pastinya akan membuat kegaduhan, sebagaimana terjadi pada Jiwasraya. Untuk menyelesaikan masalah itu, pemerintah pun memberikan dana suntikan agar permasalahan bisa cepat kelar.

Begitulah kapitalisme, ideologi yang menimbulkan kerusakan dan kegaduhan yang bersinabungan. Saatnya kita segera mencampakkan kapitalisme demokrasi sekarang juga.

Islam adalah agama yang paripurna. Islam menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.
Islam memberikan jaminan atas kebutuhan pokok.

“Siapa saja dari kalian yang bangun pagi dalam keadaan hatinya aman/damai, sehat badannya dan memiliki makan hariannya maka seolah-olah telah dikumpulkan dunia untuk dirinya.” (HR at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Bukhari)

Dari hadis di atas, jelaslah peran negara dalam pandangan Islam adalah menjamin kebutuhan rakyatnya. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok tiap rakyatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan dijamin langsung oleh negara. Negara juga membuka lapangan pekerjaan agar rakyatnya dapat bekerja.

Sumber pendanaan
dalam negara Islam, diperoleh dari baitul mal yang dibagi menjadi tiga pos pendapatan.

Pertama, pos pendapatan zakat yang akan dialokasikan untuk delapan orang yang berhak menerima zakat.

Kedua, pos yang bersumber dari jizyah, kharaj, dan fai, yang akan dipakai untuk keperluan administrasi negara termasuk menggaji pegawai negara, tentara, dan santunan penguasa.

Ketiga, pos pendapatan kepemilikan umum. Diperoleh dari pengelolaan SDA, baik hasil laut/perairan, tambak maupun hutan/padang sabana. Semua harta ini akan masuk ke kas umum. Hasilnya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dari sinilah rakyat akan menikmati pendidikan, kesehatan gratis, termasuk menikmati pelayanan sarana dan prasarana umum.

Konsep Islam di atas tidak akan pernah berjalan dalam sistem kapitalis demokrasi seperti saat ini. Khilafah Islam satu-satunya yang bisa mewujudkannya. Oleh karena itu, kewajiban menegakkannya adalah sebuah keniscayaan yang harus segera dilakukan.

Wallahu a’lam bishshawab