23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Mekanisme Pasar untuk Vaksin Covid-19, tepatkah?

Mariah | Aktivis Dakwah dan Ibu Rumah Tangga

Dilansir dari TEMPO.CO Jakarta, Ketua Pengkajian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Arief Safari mengatakan berbahaya bila pemerintah terpaksa melepas vaksin Covid-19 untuk dibeli masyarakat dengan mekanisme pasar.

“Karena akan menciptakan Price gouging yaitu kenaikan harga yang gila-gilaan sebagaimana kejadian pada masker dan hand sanitizer di awal-awal pandemi,” kata Arief dalam siaran pers BPKN Sabtu, 5 September 2020. Menurut dia, bahaya tersebut tentu harus dihindari oleh pemerintah. Yaitu, dengan menetapkan patokan harga tertinggi vaksin.

Ketua BPKN Rizal E. Halim mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memberikan secara gratis vaksin Covid-19 kepada warga yang tidak mampu. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat miskin tersebut disalurkan secara efektif. “Agar jangan terjadi seperti kasus bantuan sosial sebelumnya, dimana ada beberapa masyarakat yang mampu akhirnya menerima bansos,”kata Rizal.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 di Indonesia bakal tersedia dalam dua jenis, yakni yang bersubsidi dan non subsidi atau mandiri untuk jenis mandiri. Harga vaksin akan sangat bergantung kepada dinamika pasar.

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk meghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin (imunisasi) dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu.(Wikipedia.org)
Dalam situasi pandemi Covid-19 ini pemerintah mengambil langkah dalam pengadaan vaksin Covid-19 dengan menyerahkan mekanismenya pada mekanisme pasar, dengan harapan bahwa langkah ini menjadi sumber pendapatan baru bagi negara di tengah keadaan ekonomi yang sulit karena pandemi. Pemerintahan dengan sistem ekonomi kapitalis membuat segala kebijakan yang diambil harus berdasarkan keuntungan materi semata, tanpa mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut yang tentu saja nantinya akan membuat harga vaksin Covid-19 ini tidak terkendali. Dimana masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang terinfeksi tidak akan sanggup membelinya. Dan hal ini tidak akan membuat pandemi ini segera berakhir.

Dalam Islam jaminan kesehatan sangat bertolak belakang dengan jaminan kesehatan pada masa pemerintahan dengan sistem kapitalisme sekarang ini. Dalam ajaran Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggungjawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk dalam urusan kesehatan, apalagi di masa pendemi seperti ini dimana banyak masyarakat yang terdampak.

Hal ini didasarkan pada dalil yang menjelaskan peran dan tanggung jawab khalifah (Kepala Negara Islam) untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya. Rasulullah saw. Bersabda :
“Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/ Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya. (HR. Al- Bukhari dan Muslim)

Di dalam Islam, jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat adalah tanggungjawab negara yang wajib diberikan secara gratis (cuma-cuma). Termasuk pengadaan vaksin di masa pandemi seperti sekarang ini, yang tentu saja menjadi hak rakyat untuk mendapatkannya tanpa dibebani dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Begitu sempurnanya Islam memberi jaminan di segala aspek kehidupan kepada umatnya. Karena semua peraturannya berasal dari Allah Swt. Yang Maha Mengatur. Sejatinya umat harus segera kembali menerapkan aturan Islam agar tercipta kehidupan yang penuh rahmat disetiap aspek kehidupan.

Wallahu a’lam bishshawab.