23/10/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Waspadai Intervensi Asing, Jalan Baru Imperialisme Modern

Oleh: Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd.
Praktisi Pendidikan

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan di Provinsi Yunnan, China Barat Daya pada Jum’at (9/10/2020). Melansir Xinhua News, Sabtu (10/10/2020) yang dikutip Kompas.com, Menko Luhut merupakan utusan khusus Presiden Indonesia Joko Widodo sekaligus berperan sebagai koordinator kerja sama Indonesia dengan China. Kedua negara akan memperkuat kerja sama di berbagai bidang seperti vaksin, e-commerce, intelegensi artifisial (kecerdasan buatan) serta pertukaran budaya dan masyarakat.

Sementara itu, kepada Menlu Wang Yi, Menko Luhut mengutarakan bahwa Indonesia ingin fokus pada upaya penguatan kerja sama vaksin dan kesehatan dengan China. Untuk itu, Indonesia dan China diharapkan dapat segera menandatangani dokumen kerja sama Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra serta Poros Maritim Dunia, juga menjunjung multilateralisme (kompas.com, 10/10/2020).

Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan yang sebelumnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping secara virtual pada Juni 2020 lalu. Selain penanganan pandemi, sejumlah agenda penting turut dibahas saat itu, antara lain penguatan kerja sama perdagangan, investasi dan keuangan; rencana kerja sama fast track lane – travel corridor; peningkatan kolaborasi dalam kerangka Poros Maritim Dunia dan Belt and Road Initiative; serta keberlanjutan dan penguatan interaksi mekanisme bilateral di berbagai level. Pada kesempatan yang sama, untuk tataran regional dan global, kedua pemimpin negara mendiskusikan upaya penguatan kolaborasi dalam kerangka kerja sama ASEAN-RRT, penyelesaian RCEP dan berbagai kerja sama lainnya.

Pemerintah melalui Luhut mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan China dengan tiga alasan. Pertama, 18% pergerakan ekonomi dunia dikontrol China. Kedua, selain Amerika Serikat (AS), China juga memiliki pengaruh kuat terhadap pergerakan ekonomi dunia. Ketiga, Indonesia menganut sistem bebas aktif (finance.detik.com, 27/06/2020).

Hubungan Indonesia – China semakin erat dengan disahkannya penggunaan mata uang bersama antara China dan Indonesia. Bank Indonesia (BI) dan bank sentral China, People’s Bank of China (PBC), baru saja menyepakati pembayaran transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung (Local Currency Settlement/LCS) menggunakan mata uang lokal kedua negara, yakni yuan dan rupiah. Kesepakatan itu dilangsungkan oleh Gubernur PBC Yi Gang dan Gubernur BI Perry Warjiyo melalui penandatanganan nota kesepahaman (cnnindonesia.com, 30/09/2020).

Menyoal hubungan Indonesia-China di berbagai bidang, hal ini semakin membesarkan potensi intervensi dan penjajahan oleh asing. Dalam hal investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat China sebagai negara yang menanamkan investasi terbesar di Indonesia sepanjang Triwulan IV 2019. Nilai investasi China di Indonesia sebesar US$ 1,4 miliar atau 20,4 persen dari seluruh investasi (tempo.co, 29/1/2020).

Dia mengatakan realisasi investasi China pada 2019 sebesar 83 persen. China berani berinvestasi di banyak sektor, salah satunya di infrastruktur hilir yang tidak banyak dilakukan negara lain.

Terkait dengan hal ini, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Doktor Ilmu Hukum jebolan Universitas Diponegoro Ahmad Basarah pernah mengingatkan ancaman penjajahan gaya baru (neokolonialisme). Basarah menyebut pola penjajahan di era sekarang berbeda dengan penjajahan di masa lampau. Saat ini, negara-negara besar masuk dan menguasai sektor ekonomi dan politik. Di sektor ekonomi misalnya, masuk investasi besar-besaran untuk menguasai dan menjarah kekayaan alam bangsa Indonesia. Selain itu, mereka juga membuat berbagai macam regulasi dunia melalui lembaga-lembaga dunia yang mereka ciptakan dan kendalikan (rmol.id, 29/07/2018).

Senada dengan itu, disampaikan Saleh Partaonan Daulay saat menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengatakan bahwa penjajahan gaya baru bisa jadi lebih berbahaya dari penjajahan di masa lalu. “Kalau dulu, musuh kita jelas. Sekarang, kita tahu persis ada musuh yang mengancam, tetapi tidak kelihatan siapa aktor-aktor intelektualnya,” katanya. Di masa penjajahan, kata dia, ada banyak mata-mata pribumi yang diperalat para penjajah. Sekarang, banyak juga “mata-mata” yang mewujud dalam berbagai aktivitas sosial untuk kepentingan asing. “Mana yang lebih berbahaya? Tentu yang lebih berbahaya adalah “mata-mata” yang ada sekarang ini,” katanya (Republika.co.id, 15/8/2014).

Indonesia merupakan sebuah negeri yang dikaruniai berbagai sumber daya alam yang tidak perlu ditanyakan dan diragukan lagi. Baik dalam sektor pertambangan, seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam yang berlimpah.
Di mana jumlah potensi sumber daya alamnya sebagian besar masuk dalam peringkat sepuluh besar di dunia. Keadaan ini semestinya bisa menjadikan Indonesia sebagai negeri yang makmur dan sejahtera. Begitu pula pada sektor pariwisata, Indonesia memiliki alam yang sangat indah dan cantik. Terlebih lagi dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, jika dikelola dengan baik semestinya juga bisa menjadi faktor penggerak perekonomian yang potensial.

Namun sayang, pemerintah Indonesia menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang sangat berharap pada investasi, baik swasta nasional maupun asing. Negara menganggap investasi asing sebagai sesuatu yang positif. Sesuatu yang mutlak harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Sudah tertanam paradigma tidak bisa mandiri tanpa investor.

Padahal, bila kita cermati dengan bijak, membuka investasi asing merupakan bagian tak terpisahkan dari konspirasi untuk menguras kekayaan negeri ini. Selain itu, investasi menjadi alat propaganda liberalisasi perdagangan internasional. Ini merupakan salah satu cara negara-negara kapitalis untuk membuka pasar-pasar internasional bagi perusahaan-perusahaan multinasionalnya dan untuk mendominasi kekayaan dunia. Fenomena ini sudah ada sebelum runtuhnya Uni Soviet. Polanya masih sama.

Pemerintah telah menggambarkan kepada kita bahwa pembukaan pasar bagi investor asing merupakan kepentingan politis dalam rangka memasuki abad 21. Hal ini telah menjadi kebutuhan ekonomi untuk pengembangan pasar sekaligus solusi tepat bagi pembukaan lapangan kerja untuk buruh yang menganggur. Investasi dianggap sebagai salah satu upaya dan aspek yang memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional atau pembangunan negeri.
Dalam logika pemerintah semakin tinggi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya investasi yang dimiliki oleh negara itu memiliki angka yang tinggi (www.investindonesia.go.id, 16/10/2020).

Oleh karena itu, dilakukanlah berbagai promosi dan dibuat regulasi dalam bentuk undang-undang yang menguntungkan para investor asing agar mereka tertarik berinvestasi di indonesia.

Sayang sekali, faktanya bertolak belakang dengan harapan. Ternyata tujuan di balik pembukaan pasar bagi investor asing sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyelesaian problema ekonomi kita dan tidak akan mencapai kepentingan kita. Sebaliknya, hal tersebut justru hanya menancapkan dominasi negara-negara kapitalis seperti China dan AS atas kekayaan negeri kita. Buktinya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri mencatat, Indonesia telah berhasil menyerap investasi senilai Rp. 809,6 triliun sepanjang 2019. Namun, investasi sebesar itu hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 1.033.835 orang saja. Sangat tidak sepadan dengan segala sumber daya yang telah diberikan kepada para investor.

Secara ringkas, cengkeraman asing terhadap kekayaan SDA di negeri ini semakin kuat. Apalagi sampai diberikan izin pada bidang-bidang usaha yang strategis menguasai hajat hidup orang banyak hanya menghasilkan dominasi politis bagi pihak asing terhadap negeri ini. Dengan demikian, tidak boleh kita membuka pasar bagi investor asing. Sebab hal tersebut semakin kuatnya cengkeraman mereka atas negeri ini. Padahal, semua perkara yang menyebabkan adanya cengkeraman dominasi kafir terhadap kaum muslimin haram secara syar’i, berdasarkan firman Allah Swt:
“…… dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir (untuk menguasai) orang-orang yang beriman.” (Qs. an-Nisaa’ [4]: 141).

Demikian pula diharamkan atas muslim manapun membantu mereka mencapai keinginannya dengan propaganda atau menyuarakan perkara itu, baik melalui lisan, tulisan, ataupun tindakan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt:

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang dzalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang pelindung pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (Qs. Huud [11]: 113).

Demikian pula sabda Rasulullah saw. dalam riwayat Imam Ahmad dari Khabab bin al Arts yang menyatakan:

“Saya duduk di depan pintu Rasulullah menunggu beliau keluar untuk menunaikan sholat dhuhur. Ketika beliau keluar menemui kami, seraya bersabda: ‘Dengarkanlah!’ Kamipun menjawab: ‘Kami mendengar’ Beliau bersabda lagi: “Sungguh akan ada para penguasa yang menguasai kalian, maka janganlah kalian menolong mereka dalam kedzaliman mereka, dan janganlah membenarkan kedustaan mereka, sebab barang siapa menolong mereka dalam kedzaliman mereka dan membenarkan kedustaan mereka niscaya ia tidak akan pernah masuk telaga al-haudl (di surga).’”

Sesungguhnya pembukaan pasar bagi investasi asing sangat berlainan dengan perdagangan timbal-balik, yang dilakukan antar berbagai negara dalam ekspor-impor barang maupun jasa. Perkara ini (ekspor/impor) tidak menyebabkan dominasi tertentu selama mengikuti hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengannya. Adapun pembukaan pasar bagi investor asing haram secara syar’i dilihat dari segi cengkeraman dominasi politis dan ekonomis terhadap negeri-negeri dan harta kekayaan kaum muslimin.

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kita untuk menghukumi dengan apa yang diturunkan-Nya saja yaitu aturan Islam.

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kamu untuk sesuatu yang memberi kehidupan.” (Qs. al-Anfaal [8]: 24).

Wallahu a’lam bishshahab.