05/12/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Jangan Jadi Setan yang Bisu

Oleh: Siti Ningrum, M.Pd
Praktisi Pendidikan

Asbun atau asal bunyi adalah ujaran yang dilontarkan kepada seseorang yang berbicara asal tanpa disertai fakta-fakta. Ada plagi yang lebih dari itu “tong kosong nyaring bunyinya”, kalimat ini disematkan pada seseorang yang suka berteriak lantang akan tetapi substansi dari ungkapannya tidak ada atau nihil.

Terkait asbun salah satu contoh yang terhangat adalah perihal menanggapi demo para buruh yang menolak UU Cipta Kerja. Beragam tudingan yang belum tentu kebenarannya sudah mulai mencuat ke permukaan.

Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan demo buruh guna menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) ada yang menunggangi. Pemerintah tahu yang menunggangi berasal dari kaum elite dan intelektual (08/10/2020).

Menanggapi hal ini Adian Natipulu angkat bicara. Eks aktivis 98 Adian Napitupulu menilai terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa aksi demontrasi buruh dan mahasiswa menolak Omnibus Law Cipta Kerja ditunggangi oleh pihak tertentu.
Menurut Adian, alangkah baiknya mengedepankan upaya dialogis dengan rakyat ketimbang menuding sesuatu yang belum terbukti kebenarannya.
(suarajakarta.id, 09/10/2020).

Selain itu ada juga tudingan yang di alamatkan kepada relawan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
(KAMI). Bahwasannya aksi buruh tersebut melibatkan KAMI. Din Syamsuddin akhirnya buka suara dan menepis tudingan tersebut.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin menyatakan bahwa KAMI belakangan ini secara kelembagaan tidak ikut dalam aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.

KAMI sendiri, kata Din, hanyalah sebuah gerakan moral yang ingin menyuarakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Ia menyatakan misi KAMI ingin meluruskan kiblat bangsa dan negara dari penyimpangan dan penyelewengan
(CNN Indonesia, 12/10/2020).

Bahkan mirisnya lagi ungkapan pejabat yang dengan sengaja melontarkan ungkapan-ungkapan yang tidak sepatutnya dilontarkan kepada para demonstran yang menolak pengesahan UU Ciptaker.

Ungkapan tersebut ibarat sambaran api yang mengundang bara dan menambah prahara saja. Jelas keadaan ini menambah keadaan menjadi runcing. Seharusnya ungkapan tersebut tidak boleh keluar dari seorang pejabat negeri ke hadapan publik, apalagi kepada massa yang sedang kalut dalam menghadapi keadaan. Bukannya memberikan rasa aman dan nyaman, malah membuat keadaan menjadi kian tak terkendali.

Dikutip dari CNNIndonesia, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut masyarakat yang tetap menggelar aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 sebagai sampah demokrasi.

Hal tersebut Ngabalin sampaikan dari balik pagar Istana Negara, Jakarta saat memantau aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak) NKRI, di sekitar kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat (13/10/202).

Terkait hal tersebut Profesor Rocky Gerung, mengeluarkan pendapat tandingan sebagai balasan dari ungkapan tersebut. Menurut beliau justru demonstrasi di jalan itu menunjukan demokrasi yang sesungguhnya, mereka turun ke jalan karena merasa tidak ada keadilan dengan kebijakan-kebijakan para anggota DPR.

Dikutip dari suarajakakarta.id, Rocky menyebut apa yang diungkapkan Ngabalin terhadap para pendemo sebagai sampah demokrasi adalah bentuk penghinaan. Sebab, para pendemo yang turun ke jalan tengah berjuang menuntut keadilan. Dan itu sah di mata undang-undang. Apalagi belakangan rakyat marah lantaran pemerintah yang dipilihnya justru seolah bersekongkol dengan DPR untuk membatalkan harapan hidup mereka melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja (15/10/2020).

Aksi unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi yaitu hak dalam berbicara atau menyampaikan aspirasi rakyat dan ini jelas dilindungi oleh Undang-Undang. Meskipun tidak sependapat dengan para demonstran, minimal menghargai seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya. Lagi-lagi demokrasi kini tercederai.

Seharusnya kita memahami apa yang ada di benak para demonstran, tentu ada alasan dibalik itu semua. Para buruh merasa terzalimi oleh UU Ciptaker ini. Dari sekian pasal yang ada, terdapat pasal-pasal yang tidak masuk akal bahkan sangat merugikan kaum buruh.

Dikutip dari laman resmi kabarjoglosemar. 5 pasal yang dianggap merugikan para buruh, diantaranya:

  1. Jam Lembur yang lebih lama. Salah satu pasal yang dianggap kontroversial dan merugikan pekerja adalah pasal soal jam kerja lembur. Di mana pada UU cipta kerja, jam lembur untuk para pekerja menjadi lebih lama.
  2. Permudah Perekrutan TKA. Tak hanya soal jam lembur yang lebih lama, pasal yang membahas soal Perekrutan tenaga kerja asing juga menjadi masalah. Pasalnya, perusahaan seolah dipermudah untuk merekrut tenaga kerja asing dalam UU cipta kerja.
  3. Penghapusan Upah Minimun. Pasal ini menjadi salah satu poin yang tidak disetujui oleh Serikat Buruh di Indonesia. Lantaran ada penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK). Meskipun diganti dengan upah minimum provinsi (UMP), para buruh menilai hal ini berpotensi merugikan.
  4. Pemotongan Waktu Istirahat. Pada Pasal 79 ayat 2 poin B UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa waktu istirahat mingguan hanya 1 hari. Satu minggu di sini merupakan 6 hari kerja.
  5. Pemutusan Hubungan Kerja Sewaktu-waktu.

Poin ini menjadi salah satu yang membuat para pekerja tak terima. Dalam UU Cipta Kerja, ada kemungkinan para pengusaha untuk mengontrak pekerja seumur hidup.

Jika isi dari pasal tersebut benar adanya, maka wajar saja ketika para buruh berang dan ingin berjuang untuk keadilan melalui unjuk rasa.

Maka ketika ada ungkapan-ungkapan yang dilontarkan ke publik terkait hal UU Ciptaker atau pun kepada para demonstran. Apabila kemudian menjadi isu yang sangat hangat ini akan menjadi tontonan bagi masyarakat Indonesia.Bahkan jika masyarakat yang apatis akan mudah termakan isu tersebut. Akhirnya akan menjadi samar dan unjuk rasa akan dinilai salah di mata publik. Ini adalah pemahaman yang salah.

Jadi daripada mengeluarkan pendapat yang belum jelas lebih baik diam daripada akan berdampak menggagal pahamkan orang. Atau jika tidak tau substansi dari permasalahan yang terjadi lebih baik diam daripada menimbulkan masalah lebih besar lagi. Tentu kita pun tidak menginginkan akan ada hal-hal lain yang lebih besar lagi buntut dari beretorika.

Alangkah baiknya jika pemerintah dan DPR merangkul buruh dengan tangan terbuka dan duduk berdiskusi dengan baik. Kalaupun ada berbeda pendapat, maka cari permasalahan yang terjadi atau win win solution. Jadi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Akan halnya Islam mengajarkan kepada pemeluknya ketika kita memahami substansi dari setiap permasalahan yang terjadi kemudian didalamnya ada sebuah keburukan atau kezaliman bagi sesama, maka umat muslim tidak boleh diam terhadap keburukan atau kezaliman tersebut sebab akan disebut “setan yang bisu”.

Sebagian Ulama Sunah (seperti Abu Ali Ad-Daqqooq Asy-Syafi’i, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, imam Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah rahimahumullah dan selainnya) mengatakan “Siapa saja yang diam dari mengatakan kebenaran padahal ia mampu menyampaikannya, dan siapa saja yang tidak memerintahkan kepada yang ma’ruf dan tidak mencegah dari kemungkaran, serta tidak merubah apa yang wajib dirubah, tetapi ia diam saja padahal ia mampu berbicara dengan kebenaran, maka ia disebut “setan yang bisu” dari jenis manusia”.

Wallahu a’lam bishshawab.