26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Omnibus Law Menyisir Sertifikasi Halal

Oleh: Heni _Ummufaiz
Ibu Pemerhati umat

Hidup dalam naungan sistem sekuler kapitalis sulit mendapatkan suasana ketaatan total. Dari hal yang kecil hingga besar terus disisir. Timbangan halal haram tidak lagi jadi patokan hidup yang ada justru orientasi materi yang dituju.

Omninus Law menjadi suatu pegangan untuk meloloskan suatu produk ke konsumen. Padahal sebelumnya yang memiliki kewenangan adalah MUI . Namun, setelah UU Cipta kerja disahkan justru mulai di otak atik.
Saat ini kewenangan mengeluarkan sertifikat halal bisa dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Padahal selama ini, sertifikasi halal hanya dikeluarkan oleh MUI. Namun kini, dengan disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, aturan sertifikasi halal oleh MUI akan berubah seiring diberlakukannya kebijakan itu. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law akan mengubah sistem penerbitan sertifikat halal.

Kebijakan ini diatur dalam pasal 35 A ayat 2 Omnibus Law. Alasannya pemerintah memuluskan pasal ini tidak lain demi kelancaran UMKM untuk mendapatkan sertifikasi BPOM dan sertifikasi halal. Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki menilai UU Omnibus dapat mempermudah UMKM untuk mengembangkan produknya tanpa dibebankan dengan sertifikasi halal lagi. Intinya jangan dibuat ribet proses sertifikasi halal suatu produk.
(nasionalkompas.com, 18/2/2020)

Bahkan sebelumnya, Anggota Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub menilai diberlakukannya kebijakan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Pasalnya, sertifikat halal tidak bisa disamaratakan satu produk dengan produk makanan dan minuman lainnya. “Bagaimana BPJH mengeluarkan sertifikat halal, kalau itu bukan fatwa. Ini bisa melanggar syariat, karena tidak tau seluk beluk sertifikasi,” kata Aminudin.

Aminudin berpendapat bahwa proses audit makanan dan minuman yang mendapat sertifikasi halal tidak bisa dilakukan secara sembarangan. “Tentu, kalau bahan yang dipakai ada sertifikasi halal lebih mudah. Tapi kalau tidak kita sarankan untuk mengganti bahan baku,” jelasnya lagi.(PRindramayu.com14/10/ 2020)

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan, mengenai sertifikasi halal memiliki perbedaan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satunya terkait siapa pihak yang boleh mengeluarkan sertifikasi ini serta bagaimana kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang auditor halal.

Jeratan sistem kapitalis sekularisme telah menjadikan penguasa negeri ini menimbang segala sesuatu dengan untung rugi. Tak peduli hal itu melanggar norma dan aturan agama. Sebuah bencana besar manakala halal-haram menjadi sebuah permainan demi mengejar keuntungan.

Sertifikasi yang dinilai oleh para kapitalis ataupun pengusaha menjadi batu sandungan dalam meloloskan suatu produk. Kini dengan ada UU Omnibus law menjadi angin segar dalam memangkas proses panjang dari mulai pembuatan hingga di dipasarkan ke konsumen.

UU cipta kerja ini memungkinkan untuk mendeklarasikan sendiri kehalalan produknya dan mengesampingkan sertifikasi halal dari MUI.

Jika faktanya pihak pengusaha yang menentukan produknya halal akankah kita percaya? Masihkah kita akan merasa tenang dan nyaman saat kita membeli berbagai produk yang beredar di masyarakat?
Hal inilah menjadi bukti boroknya sistem sekuler kapitalis. Penguasa abai memberi rasa tenang terhadap rakyat. Penguasa hanya menjadi alat para kapitalis untuk memuluskan UU demi kepentingan mereka. Negara hanya akan mementingkan pendapatan (income) besar tanpa peduli halal atau haram.
Prinsip kapitalis modal sekecil-kecilnya dan untung sebanyak-banyaknya merupakan ciri khasnya. Hal yang tidak asing jika saat ini negara menjadikan standar dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Kita bisa melihat menjamurnya produk-produk luar yang notabene tidak jelas kehalalannya. Bahkan produk lokal pun banyak bertebaran tanpa cap halal dari MUI.

Padahal kita pahami mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang sangat sensitif terhadap kehalalan suatu produk. Apa jadinya jika produk yang dipakai, atau dimakan tidak halal? Tentu akan membawa kemadaratan baik pribadi maupun masyarakat.
Kehalalan menjadi sesuatu yang urgen dan harus ada.

Dalam agama Islam perkara kehalalan menjadi prinsip hidup sebagaimana tercantum firman Allah Swt yakni,

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkakh-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (TQS. Al -Baqarah 168).

Dalam hadis pun dikatakan

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُاللهِ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبَاً وَإِنَّ اللهَ أَمَرَالمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِيْنَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحاً) (المؤمنون: الآية 51) ،وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة: الآية 172)،ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَأَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ،وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالحَرَامِ فَأَنَّىيُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)

Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah saw.bersabda:
“Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Swt telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

“Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih.” (Al-Mu’minun; 51).
Dan Allah Swt berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepada kalian.” (al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah saw menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa:
“Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku,” namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?” (HR Muslim).

Bahkan Islam sangat mengatur perkara jaminan kehalalan suatu produk. Di mulai dari proses awal pemilihan produk pembuatan produk, pendistribusian hingga sampai ke konsumen. Semuanya diawasi agar tercipta ketenangan, kenyamanan serta menghindari kecurangan.

Bahkan Islam akan menjamin bahwa barang-barang yang beredar di pasar benar-benar halal. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan membedakan produk yang halal dan haram.

Di dalam sistem Islam tidak akan membiarkan siapa pun mencari keuntungan dari sesuatu yang haram. Bahkan akan memberi sanksi kepada lembaga atau per orangan yang menyelundupkan barang-barang yang haram.

Oleh karena itu, agar kita hidup merasa tenang dan nyaman serta dalam ketaatan kepada Allah Swt tentu harus kembali ke aturan Allah Swt. Karena mengharapkan hidup aman dalam sistem kapitalis merupakan sebuah kemustahilan.
Bahkan akan semakin menjauhkan dari syariat-Nya.

Wallahu a’lam bish-shawwab.

About Post Author