25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

RUU PKS Segera Disahkan, Perlukah?

Oleh: Roro Ery S, S.E., S.Pd.
(Pemerhati Sosial, Aktivis Muslimah)

Semakin hari kian bertambah kasus kekerasan seksual di berbagai kalangan masyarakat. Bahkan bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk keluarga, bisa jadi atasan di kantor tempat bekerja, sampai pada kelompok maupun individu masyarakat yang jauh dari keramaian.

Seperti pemberitaan yang viral dan masih hangat yaitu kasus Rangga yang berani menghadapi langsung penjahat dan berusaha melindungi ibunya dari pemerkosaan. Belakang diketahui, dia adalah napi asimilasi yang sebelumnya menjadi terdakwa pembunuhan yang dilakukan di Pekanbaru Riau, pada 2005 silam.

Dilansir dari Kompas.com, (12/08/2020). Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi selama tahun 2019. Jumlah yang tercatat itu naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus pada tahun 2018.

Dengan melihat kondisi itu, Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) Luluk Nur Hamidah menilai, bahwa sudah tidak ada alasan bagi DPR untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Luluk pun mengatakan, “Hampir di atas 400.000 kasus kekerasan seksual yang dirilis oleh Komnas Perempuan. Itu artinya kita ini sudah dalam kondisi darurat kekerasan seksual,” katanya kepada Kompas.com, (12/8/2020).

Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan cukup untuk dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Sehingga perlu harus disegerakan dalam pengesahan RUU PKS yang memuat aturan hukum bersifat khusus (lex specialis).

Dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 16 Juli 2020 memutuskan RUU penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS akan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 (Program legislasi nasional). Walau pada kenyataannya RUU PKS ini sempat dihapus dari prolegnas proritas 2020 dalam rapat badan legislasi DPR.

Sungguh, hal ini terjadi setelah mendapat desakan dari Komnas perempuan dan 71 organisasi se- Indonesia yang tergabung dalam gerakan perempuan. Aktivis perempuan sangat berharap pengesahan RUU PKS itu akan menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Harapan yang begitu besar telah membius mereka akhirnya mereka tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan agar pengesahan RUU PKS segera dilaksanakan.

Padahal RUU PKS tidak akan mampu mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak selama sekulerisme masih menjadi landasan kehidupan hari ini. Kita tentu harus belajar dari UU perlindungan anak, meski sudah dua kali direvisi ternyata terbukti tidak mampu membunuh nafsu jahat para pelaku.

Sesungguhnya kekerasan terhadap anak masih terus terjadi bahkan semakin meningkat begitu pesat. Demikian juga kekerasan dalam rumah tangga, bahkan menempati porsi kekerasan terbesar sampai 75%. Padahal kita ketahui bahwa UU P-KDRT telah disyahkan sejak 2004 silam, sebagaimana UU perlindungan anak yang tidak bisa melindungi anak dan UU P-KDRT yang tidak bisa melindungi anggota keluarganya sendiri.

Tentu sudah kita ketahui bahwa pengesahan RUU PKS masih belum mampu melindungi perempuan dan anak dari perilaku kekerasan seksual. Pengesahan RUU PKS pun jelas membahayakan umat Islam karena perbuatan yang melanggar aturan Allah seperti perzinahan, aborsi akan dianggap legal saja karena dilakukan atas keinginan sendiri.

Prof. Ueis Sunarti guru besar IPB mengatakan, bahwa “Pasal bermasalah itu sedikit, namun itu ruh dari RUU tersebut, karena di dalam pasal itu tidak mengenali agama, bahkan memisahkan kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia (RUU) menegasikan falsafah dan nilai agama dalam kehidupan,” ujar Euis kepada Kiblat.net, (27/01/2019). Dalam hal ini semisal terkait pelacuran yang dipersoalkan adalah kekerasan dalam prakteknya bukan pelacurannya. Begitu pun aborsi yang dipersoalkan adalah kekerasan seksualnya bukan aborsinya.

Penyimpangan pada seksual seperti halnya LGBT juga tidak diatur padahal perilaku ini sudah begitu meresahkan masyarakat. Kejahatan seksual memang akan terus menjadi momok di setiap negara sekuler liberal termasuk di negeri-negeri muslim. Sesungguhnya akar dari permasalahan ini adalah kehidupan liberal yang berasaskan sekularisme yaitu dengan memisahkan agama dari kehidupan seperti yang dianut negera Barat.

Yang harus kita ketahui di Barat telah terjadi kesalahan besar dalam memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan berujung perilaku mendewakan syahwat. Barat telah memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya sebatas pandangan jinsiyah atau seksual semata dan syahwat seksual itu harus dipenuhi jika tidak maka akan menghantarkan pada suatu kematian. Kebebasan hidup seperti pada peradapan barat adalah buah dari pandangan ini.

Sebaliknya beda dengan Islam, yang memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah saling tolong menolong atau ta’awun sebab mustahil kehidupan akan berjalan bila tidak saling tolong menolong di antaranya.

Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia beserta potensi yang memungkinkan manusia tersebut untuk menjalankan kehidupannya selama di dunia. Salah satu potensi tersebut berupa ghorizah nau atau naluri melestarikan jenis. Dan Islam menjadikannya bahwa naluri ini diciptakan dengan tujuan mulia yaitu demi kelestarian jenis manusia dengan kelahiran anak-anak sebagai keturunan. Maka pemenuhan hubungan antara keduanya adalah dalam hal seksual sebagai wujud demi bergejolaknya naluri nau hanya terdapat dalam sebuah pernikahan.

Berdasarkan pandangan tersebut maka khilafah adalah negara yang akan menerapkan aturan Islam secara keseluruhan dengan membuat sebuah mekanisme untuk mencegah terjadinya perilaku kekerasan seksual. Khilafah tentu akan menerapkan langkah preventif dan kuratif:

Pertama, akan mengubah pandangan masyarakat secara total mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan pandangan Islam yaitu bahwa mereka diciptakan agar terjadi ta’awun diantara keduanya bahwa ghorizah nau itu adalah hal yang alami dan pemenuhannya dalam hal seksual hanya boleh ada dalam sebuah bingkai pernikahan dengan tujuan untuk melestarikan keturunan manusia. Tentu, pandangan ini harus terus dengan ketaqwaan pada Allah Swt. Sehingga nantinya akan terwujud kemaslahatan di tengah umat.

Kedua, khilafah tidak akan pernah memberi celah sedikit pun bagi media untuk menyajikan tayangan-tayangan yang berbau pornografi dan pornoaksi baik itu berupa bacaan, gambar, tampilan, dan lainnya.

Ketiga, khilafah akan memberikan penghargaan kepada manusia bukan pada keelokan fisiknya seperti yang terjadi pada hari ini tapi pada ilmu dan kecerdasan, tentu hal ini akan mendorong masyarakat untuk memfokuskan dirinya agar mampu menghasilkan sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat bukan sibuk memperelok dirinya agar indah di mata lawan jenisnya.

Keempat, jika ternyata masih terjadi pelanggaran maka khilafah akan menerapkan sanksi yang tegas dan Allah melarang dengan tegas hubungan pernikahan sedarah atau mahram dalam surah An-nisa ayat 23

Hubungan pelaku inses adalah sebagaiman dalam hadits berikut dari Al Barra ra, Iya berkata: “Aku bertemu pamanku yang sedang membawa bendera. Dan aku bertanya kepadanya, ‘hendak kemana engkau?’ ia menjawab: ‘Rasulullah Saw mengutusku untuk mendatangi seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya setelah kematiannya, agar aku memenggal lehernya dan mengambil hartanya’.”
(Ibnu Majah, Abi Dawud, dan an Nasa-i)

Hukuman LGBT pelaku seks menyimpang adalah dibunuh. Rasulullah Saw bersabda “Barang siapa yang mengetahui ada yang melakukan liwath atau sodomi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Luth, maka bunuhlah kedua pasangan liwath tersebut.”
(HR. Abu Daud, At Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

“Siapa saja yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah ia dan bunuh pula binatang tersebut.”
(HR. at-Tirmidzi, Abi Dawud, Ibni Majah)

Sementara hukuman bagi pezinah jika sudah menikah atau muqshon maka harus dirajam hingga meninggal dunia. Jika belum menikah atau qhairu muqshon maka hukumannya sesuai hadits berikut dari Zaid bin Khalid al-juhani, ia berkata: “Aku mendengar nabi Saw menyuruh agar pezina yang belum menikah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.”
(HR. at-Tirmidzi, Abi Dawud, Ibni Majah)

Beginilah kehebatan khilafah yang menerapkan hukum-hukum Islam. Semua bersumber dari wahyu Allah Swt. aturan yang pasti akan membawa kemaslahatan bagi umat dan sampai kapan pun. Maka dengan mekanisme seperti ini akan terwujud kehidupan masyarakat yang tentram, menenangkan, damai dan penuh kebahagiaan.

Wallahu’alam

About Post Author