05/12/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Suntikan Jiwasraya Membuat Rakyat Makin Sekarat.


Oleh: Rina Tresna Sari, S.Pd.I | Pendidik Generasi Khoiru Ummah dan Member AMK

Menyelesaikan masalah dengan masalah itulah ungkapan yang pantas untuk beberapa kebijakan yang ditawarkan para wakil rakyat terhadap permasalahan yang sedang merundung negeri. Bahkan seringkali rakyat harus menyaksikan ketidakadilan penguasa menyelesaikan masalah. Salah satunya seperti yang terjadi pada kasus Jiwasraya yang dinikmati sekelompok manusia, tentu saja hal ini telah membuka mata tentang siapa yang berpihak pada rakyatnya.

Hebohnya skandal Jiwasraya mengingatkan kita akan kasus serupa yang dulu terjadi pada Bank Century. Namun sangat disayangkan nyatanya tak lantas menjadi pelajaran. Perusahaan platform merah ini (Jiwasraya) dirampok besar-besaran hingga mengalami kerugian.
Untuk menyelamatkan perusahaan asuransi ini, pemerintah menggelontorkan suntikan dana sebesar Rp. 22 triliun. Suntikan dana sebesar ini jelas membuat rakyat gigit jari. Pada saat pandemi begini, di mana rakyat butuh perhatian khusus dan kesehatan butuh prioritas, uang puluhan triliun malah diberikan ke perusahaan yang pailit. Pailitnya juga bukan karena dinikmati rakyat, tetapi dinikmati oknum tak bertanggung jawab.

Alhasil upaya penyertaan modal negara (PMN) terhadap Jiwasraya mendapat kritikan berbagai pihak. Koordinator Komite Sosial Ekonomi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Said Didu dengan tegas menolak upaya suntikan dana tersebut.

Menurut Said, uang yang dipakai untuk memberikan PMN itu adalah milik rakyat. Harusnya dipakai untuk kepentingan rakyat, khususnya menyelesaikan masalah pandemi Covid-19. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuka seluruh aliran dana PT. Jiwasraya. Mengamati ketidakwajaran dan kemungkinan terjadinya pencucian uang (Kompas, 3/10/2020).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati juga mengkritik kebijakan DPR RI dan pemerintah atas penanganan Jiwasraya.

“Ini menurut saya kejahatan yang berjamaah. Walaupun DPR enggak ikut menikmati uang Jiwasraya, tapi DPR menyetujui penyelesaian dari (kasus) Jiwasraya dengan cara-cara yang tidak beradab,” tuturnya.

Enny menambahkan, secara umum, penyuntikan dana diberikan kepada perusahaan yang usahanya bagus atau bersifat strategis, bukan sebaliknya. Pemberian dana PMN ini secara otomatis menutup kasus Jiwasraya.
Walaupun persidangan tetap berjalan, tetapi hanya sebatas memutus yang bersalah. Kemungkinan uang yang sudah dirampok tak akan kembali. Langkah ini justru membuat negara rugi berkali-kali lipat (Kompas, 2/10/2020).

Mencekik Rakyat yang Tengah Sekarat
Sungguh sangat disayangkan, penyelesaian kasus Jiwasraya ini justru menjatuhkan wibawa pemerintah di hadapan rakyat yang tengah berjuang di tengah krisis dan pandemi. Ditambah dengan disahkannya UU Ciptaker, membuat mereka susah bernapas di negeri Zamrud Khatulistiwa ini.

Alih-alih menyelesaikan pandemi, negara justru menggelontorkan uang ke perusahaan ribawi; perusahaan yang kolaps bukan karena uangnya dinikmati rakyat, tetapi karena ulah koruptor yang rakus. Kebijakan pragmatis telah menzalimi rakyat. Ibarat ada orang lain mencuri, kita yang disuruh mengganti, padahal kita tak ikut menikmati.

Sebetulnya hal ini menjadi wajar terjadi dalam dunia kapitalis, di mana negara hanya berperan sebagai regulator. Artinya, negara tak memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat. Negara hanya sebagai alat pengatur. Rakyat dibiarkan memenuhi kebutuhannya sendiri, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, maupun keamanan. Rakyat dibiarkan mandiri memikirkan masa depannya.

Berbeda dengan Islam, di mana negara menjamin kebutuhan pokok rakyatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan dijamin langsung oleh negara. Negara juga membuka lapangan pekerjaan agar rakyatnya dapat bekerja. Jika rakyat berpenghasilan, mereka akan dapat memenuhi kebutuhannya.

Khusus kesehatan, pendidikan, dan keamanan harus dipenuhi secara langsung. Pemenuhan ini dilakukan dengan menyiapkan sarana prasarana penunjang ketiganya. Rakyat tak perlu berpikir keras memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam aspek kesehatan, misalnya. Karena negara telah menyediakan layanan kesehatan gratis, maka rakyat tak akan kebingungan manakala sakit. Hingga masa tuanya, rakyat tak perlu bingung mengumpulkan uang atau menabung.

Dalam aturan Islam, jika orang tua telah renta, kebutuhannya akan ditanggung anak dan saudaranya. Jika tak memiliki sanak saudara, kebutuhan mereka ditanggung negara. Begitupun kebutuhan akan kesehatan, bahkan pendidikan ditanggung negara, rakyat tak perlu lagi memikirkan pemenuhannya, apalagi terpikirkan untuk ikut asuransi. Selain negara tak akan mengizinkan lembaga ribawi dan asuransi berdiri dalam negara Islam, karena jelas bertentangan dengan syariat Islam.

Untuk menjamin semua kesejahteraan tersebut sumber pendanaannya diperoleh dari baitul mal yang dibagi menjadi tiga pos pendapatan. Pendapatan zakat yang akan dialokasikan untuk delapan orang yang berhak menerima zakat. Pos kedua, terdiri dari Jizyah, Kharaj, dan Fai, yang akan dipakai untuk keperluan administrasi negara termasuk menggaji pegawai negara, tentara, dan santunan penguasa.

Dan pos ketiga adalah pendapatan kepemilikan umum. Diperoleh dari pengelolaan SDA, baik hasil laut/ perairan, tambah maupun hutan/ padang sabana. Semua harta ini akan masuk ke kas umum. Hasilnya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dari sinilah rakyat akan menikmati pendidikan, kesehatan gratis, termasuk menikmati pelayanan sarana dan prasarana umum.

Semua itu tentunya hanya bisa kita temui ketika syariat Islam diterapkan secara kaaffah dalam semua aspek kehidupan. Karena semua pengaturan dalam berbagai aspek kehidupan dijalankan sesuai petunjuk Illahi, sebagai yang menciptakan manusia dan alam semesta ini, karenanya setiap permasalahan kehidupan diselesaikan dengan solusi yang shahih, memuaskan akal dan sesuai fitrah manusia.
Wallahu a’lam bishshawab [] …