25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Cina lagi, Cina lagiii…

Melansir Kompas.com, Jum’at 16 Oktober 2020 Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menjelaskan bahwa tahun ini adalah peringatan 70 tahun terbentuknya hubungan diplomatik Cina-Indonesia. Kerjasama yang sedang mereka gencarkan saat ini di berbagai bidang adalah vaksin, e-commerse, serta pertukaran budaya dan masyarakatnya. Wang Yi, berharap agar kedua negara ini bisa sama sama membangun perekonomian Indonesia dengan cepat. Melihat dari sisi geografisnya, Indonesia merupakan bagian dari jalur maritim dari Jalur Sutra yang menghubungkan Cina dengan India dan dunia Arab. Secara tradisional, kepulauan Indonesia, diidentifikasi oleh geografer Cina kuno sebagai Nanyang. Nanyang adalah sumber dari rempah-rempah seperti cengkeh, kemukus, dan pala, bahan baku seperti sebagai cendana, emas dan timah, juga barang-barang langka eksotis seperti gading, cula badak, kulit harimau, dan tulang, burung-burung eksotis dan bulu warna-warni. Sementara sutra yang halus dan keramik dari Tiongkok dicari oleh kerajaan kuno Indonesia. Indonesia dan Cina merupakan beberapa diantara negara besar di antara negara-negara di Asia dari segi wilayah dan penduduk. Cina adalah negara yang paling padat penduduknya di dunia, sedangkan Indonesia memiliki populasi terbesar ke-4 di dunia. Secara geografis, posisi Indonesia sangat strategis di kawasan Asia Pasifik dan Selat Malaka. Sedangkan secara ekonomi, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan mineral, baik di darat maupun di laut. Kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa ini jelas sangat menggoda negara-negara industri yang sedang maju saat ini seperti China untuk menguasainya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, dengan jumlah penduduk lebih dari 243 juta jiwa, Indonesia adalah pasar potensial bagi produk-produk negara-negara industri. 
Menurut Luhut, alasan Negara Indonesia menjalin kerja sama dengan Cina salah satunya adalah 18 % pergerakan ekonomi dunia di kontrol oleh Cina. Cina mempunyai pengaruh kuat terhadap pergerakan ekonomi Dunia. Cina mampu mengendalikan negeri-negeri yang bekerjasama saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lainnya. Cara Cina menjerat suatu negara adalah dengan kedok investasi. Dana yang digelontorkan oleh Cina, hampir dipastikan selalu terlampir syarat-syarat terselubung. Salah satu syarat yang sudah terlaksana dan disetujui oleh Jokowi adalah bahwa pelaksanaan seluruh mega proyek Cina di Indonesia mengharuskan tenaga kerjanya didatangkan dari Cina. Persetujuan ini kemudian menjadi nyata ketika mulai datang ribuan tenaga kerja dari Cina ke Indonesia. Kedatangan ribuan tenaga kerja dari Cina (yang katanya dikecam oleh anggota DPR) dan ditempatkan di Papua dan Banten, bertolak belakang dengan tindakan PHK yang terjadi di berbagai daerah. Secara perlahan, jika kondisi ini di biarkan maka warga pribumi Indonesia pada perannya di sektor-sektor strategis di Indonesia digantikan warga Cina. Hingga akhirnya pemilik Indonesia bukanlah orang-orang dari keturunan Nusantara, tapi adalah orang-orang Cina. Itulah sejatinya sistem kapitalisme. Sistem yang berpijak atas asas manfaat semata, dan hanya berpihak kepada para pemodal, sistem ini  membuat manusia bangga dengan  adanya investasi asing. Padahal  kerjasama dalam bentuk investasi  hanyalah kedok untuk penjajahan. Bahkan  bohong besar  bahwa investasi bisa meningkatkan pembangunan, justru kerugian yang didapat.  Dengan dalih mendorong investasi, pemerintah justru semakin menjerumuskan negara ini dalam kubangan utang. Ketergantungan utang menyebabkan sebagian alokasi APBN terserap hanya untuk membayar utang dan bunganya dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, kemandirian negara juga tergadaikan karena komitmen utang yang disepakati mensyaratkan berbagai hal yang menguntungkan negara pemberi utang, namun merugikan negara pengutang, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan.

Berbeda dengan Islam, Islam mengharuskan negara  menjadi penanggung jawab atas keselamatan seluruh rakyat, melindungi mereka dari kerusakan dan menjaga mereka dari kezaliman pihak manapun, apalagi dari asing.  Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan perjanjian dengan Yuhanah bin Ru’bah pemilik kota Ilah dan bani Dhamrah.  Rasulullah SAW bersabda: “Kaum muslimin (wajib) terikat pada syarat-syarat yang mereka buat”.  Ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan melakukan perjanjian dengan pihak asing. Namun, jika perjanjian tersebut merugikan dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat serta bertentangan dengan syariat maka harus dihentikan. Kerjasama yang merugikan kaum muslimin harus dihentikan. Islam dengan tegas melarang apa pun yang menjadi pintu bagi orang-orang kafir (asing dan aseng) untuk menguasai kaum muslim. Di dalam ekonomi Negara Khilafah Islam, Bayt al-Mal yang merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya, yang kaum Muslim berhak memilikinya sesuai hukum Islam, maka harta tersebut adalah hak Bayt al-Mal kaum Muslim. Sistem keuangan negara di dalam Islam telah terbukti berhasil mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi muslim dan non muslim selama beberapa abad. Pos pos keuangan Bayt al-Mal terdiri dari 3 pos, yaitu Fa’I dan kharaj, kepemilikan umum, dan shadaqah. Kebijakan fiskal Bayt al-Mal akan membelanjakan anggarannya untuk investasi infrastruktur publik dan menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat mau berinvestasi untuk hal hal yang produktif. Maka untuk kasus saat ini, dibutuhkan sebuah lompatan ekonomi bagi Indonesia untuk bisa terbebas dari jerat utang. Lantas, Sistem apa yang bisa mewujudkan Negara yang berperan sebagaimana digambarkan dalam Islam? Tidak lain adalah sistem khilafah yang berfungsi sebagai perisai dan  pelindung umat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits :
“Imam Khilafah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya”. ( HR. Bukhori dan Muslim)

Wallahu’alam bisshawab.

About Post Author