06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Investasi Jalan Menuju Intervensi


Oleh: Sri Nurhayati, S.Pd.I | Pengisi Keputrian SMAT Krida Nusantara

Pada Jumat 9 Oktober 2020 lalu, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan di Provinsi Yunnan, China Barat Daya. Kedatangan Menko Luhut ini, merupakan utusan khusus Presiden Indonesia Joko Widodo sekaligus berperan sebagai Koordinator Kerja Sama Indonesia dengan China.

Tepat pada tahun 2020 ini, menandai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik China dan Indonesia. Dengan ini banyak harapan dari keduanya. Indonesia dan China diharapkan dapat segera menandatangani dokumen kerja sama Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra serta Poros Maritim Dunia juga menjunjung multilateralisme.

Tentu hal ini adalah salah satu dari tindak lanjut dari kerjasama ekonomi Indonesia dan China yang resmi disepakati pada Sabtu, 27 April 2019 lalu. Kedua negara telah menandatangani 23 kesepakatan kerjasama untuk sejumlah proyek di bawah panji kebijakan luar negeri pemerintah Cina yang dikenal sebagai One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI). (https://tirto.id/ekspansi-proyek-obor-cina-indonesia-diminta-waspadai-jebakan-utang-dnpo)

Hubungan Indonesia dan China dalam dua tahun terakhir ini dapat kita lihat bagaimana gambaran kemesraan keduanya. Ini bisa terlihat dari komitmen investasi Cina yang melonjak, porsi utang Indonesia dari Cina pun meningkat tajam.

Tak hanya itu, kerjasama China dan Indonesia juga diharapkan diberbagai bidang seperti vaksin, e-commerce, intelegensi arttilifisial serta dalam pertukaran budaya dan masyarakat. Kerjasama China dan Indonesia dianggap sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Alasannya, karena Indonesia membutuhkan China. Seperti yang dinyatakan oleh Menko Luhut. Alasan pertama, 18% pergerakan ekonomi dunia dikontrol China. Kedua, selain Amerika Serikat (AS), China juka memiliki pengaruh kuat terhadap pergerakan ekonomi dunia. Ketiga, Indonesia menganut sistem bebas aktif. (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5070050/3-alasan-luhut-tegaskan-indonesia-butuh-china).
Alasan Indonesia membutuhkan China dan menjalani kerjasama, menurut Menko Luhut agar Indonesia dapat menjadi Negara yang kuat. Namun, benarkah kerjasama ini akan menguntungkan dan menjadikan Indonesia kuat? Atau justru Indonesia akan bunting dan sekarat, karena masuk dalam intervensi China melalui kerjasama yang dilakukan selama ini?
Kerjasama yang dilakukan Indoneisa dengan China ataupun Amerika ini tidak lepas dari upaya mereka untuk terus menguatkan cengkeramnya di tengah-tengah persaingannya dengan Negara keduanya. Kerjasama ekonomi hanyalah kedok mereka untuk mengeruk kekayaan alam dari Negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia.

Karena mereka tahu bagaimana kondisi perekonomian Indonesia sudah berkurang arti pentingnya bila dibandingkan dengan perekonomian lainnya di dunia. Yang selama ini menyelamatkan Indonesia adalah cadangan minyak, gas dan SDA yang masih tersedia. Hal inilah yang dijelaskan dalam buku Asia Future Shock, Michael Backman.

Investasi yang mereka berikan hanyalah alat dan jalan untuk memuluskan intervensi mereka terhadap negeri ini. Dengan hal ini mereka lebih mudah mengatur kebijakan yang dapat menguntungkan mereka. Inilah sejatinya dari kerjasama dengan mereka.
Karena kerjasama mereka sebagai Negara maju dan Indonesia sebagai Negara berkembang, hanya akan memberikan keuntungan mereka, bukan untuk membantu negeri ini. karena dalam politik kapitalisme tidak ada makan siang gratis. Artinya tidak ada pemberian tanpa imbalan.

Islam dalam Memandang Kerjasama Ekonomi
Ekonomi adalah salah satu pilar kekuatan sebuah negara. Ekonomi yang baik akan membuat suaru Negara menjadi diperhitungkan. Sehingga tak heran ketika setiap Negara berlomba dalam meningkatkan kondisi perekonomian mereka, salah satunya melalui kerjasama ekonomi yang biasa mereka lakukan. Lalu seperti apa Islam dalam memandang kerjasama ekonomi?

Kerjasama ekonomi atau perjanjian dalam bidang ekonomi merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Kebolehan ini sama dengan jual beli dan tukar menukar yang berkaitan dengan perdagangan. Tetapi, ini pun berlaku untuk atas setiap komoditas barang diterapkan hukum atas benda dan dibuatkan perjanjian atasnya. 

Berkaitan dengan perjanjian ekonomi Islam memandang, ketika perjanjian ini membuat Negara berurusan dengan hutang kepada negara lain. Maka disini Islam mengharamkan kerjasama ini, karena pinjaman atau hutang dapat dijadikan sebagai alat oleh Negara-negara besar untuk menguasai negeri-negeri Islam. (Perjanjian-perjanjian Internasional: 123)
Islam sesungguhnya menuntut untuk negara memiliki kemandirian ekonomi, sehingga negara tidak bergantung kepada negara lain, yang hal ini akan membuka kesempatan asing untuk menguasai perekonomian kita. Ketika pun ada kerjasama ekonomi, Islam akan melihat apakah negara itu adalah yang memusuhi Islam atau tidak. Kalau dia memusuhi maka secara mutlak, Islam mengharamkannya. Lalu seperti apa pengelolaan Islam mewujudkan kekuatan ekonomi Negara yang tidak bergantung pada Negara lain?
Kekuatan ekonomi suatu negara, bisa kita lihat dari kemandirian ekonomi suatu Negara dalam mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang ada. Namun kemandirian ini bukan berarti menafikan kerjasama dengan negara lain. Namun kerjasama ini harus bersifat setara dan saling menguntungkan, dan tidak menempatkan satu negara mendominasi perekonomian negara lain. Lalu seperti apa Khilafah dalam membangun kemandirian ekonominya?
Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi ini, Negara akan menetapkan hukum-hukum syariah Islam, diantaranya yang terpenting adalah:
• Mengatur kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan syariah. Hanya Negara yang berhak mengelola sumber daya alam yang menjadi milik umum dan tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing.
• Menghentikan utang luar negeri, baik dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia atau IMF maupun utang dari negara lain.
• Menghentikan investasi asing yang bertentangan dengan syariah.
• Menghentikan segala bentuk hubungan dengan negara-negara kafir yang sedang memerangi umat Islam.
• Menghentikan keanggotaan dalam PBB, termasuk lembaga-lembaga internasional di bawah PBB seperti IMF dan Bank Dunia.
• Menghentikan keanggotan dalam blok-blok perdagangan kapitalis, seperti NAFTA, AFTA, MEA dan sebagainya.
• Membangun ketahanan pangan, yaitu memenuhi kebutuhan pangan bagi negeri sendiri melalui peningkatkan produksi pangan dan impor bahan pangan.
• Mencetak mata uang emas dan perak.
• Menghapus seluruh lembaga-lembag keuangan kapitalis seperti asuransi, pasar modal, perseroan terbatas (PT), dan sebagainya. (Al-waie edisi no.182-2015)
Wallahu’alam bish ash-showab.

About Post Author