26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

UN DIHAPUS, PERMASALAHAN PENDIDIKAN PUPUS?


Widya Astorina, S.Kom., M.Pd. | Pendidik Generasi

Sayang-sayang buah kepayang, dimakan mabuk dibuang sayang – pepatah tersebut agaknya tepat bagi para pendidik dalam menjalankan amanah mulia, yaitu mendidik generasi. Berbagai kebijakan yang berganti-ganti seiring dengan pergantian pemangku kebijakan membuat guru serba salah. Kebijakan satu belum teruji kualitasnya, kebijakan lain datang menggantikan. Kebijakan pengganti masih digodok, kebijakan yang disebut inovasi pun menggeser kebijakan sebelumnya. Terutama berbagai perubahan kebijakan yang terjadi pada tahun 2013 hingga kini. Tentu saja, guru harus selalu mentaati dan melaksanakan segala kebijakan terkait kebijakan pendidikan dan kurikulumnya tanpa tapi. Termasuk kebijakan terbaru, yakni penghapusan Ujian Nasional (UN) dan diganti menjadi Asesmen Nasional 2021.

Menilik dari gagasan kebijakan penghapusan UN dan menggantinya dengan Asesmen Nasional 2021, berangkat dari ide “Merdeka Belajar” yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem di hadapan para Kepala Dinas Pendidikan Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Mengutip dari laman Kemendikbud, Asesmen Nasional 2021 diartikan sebagai pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen Nasional terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survey karakter dan survey lingkungan belajar. Asesmen Nasional 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar (baseline) dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan murid (Kompas.com, 11/10/2020).

Sementara itu, muncul kekhawatiran adanya tumpang tindih pekerjaan. Hal ini dikarenakan saat ini sudah ada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai institusi yang mengontrol mutu pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (SFGI), Heru Purnomo, ia mengatakan “kalau asesmen dilakukan oleh pemerintah pusat, apa tindak lanjutnya? Apakah sekolah-sekolah dilakukan pembinaan?, kalua begitu, lebih bagus”. Misalnya, dari hasil asesmen diketahui ada kekurangan pada kemampuan guru dalam menyampaikan suatu materi, maka harus dilakukan perbaikan, ujarnya.

Pengamat pendidikan Najeela Shihab menilai kondisi sistem pendidikan Indonesia sedang mengalami kondisi gawat darurat karena banyak masalah yang menumpuk. Setidaknya ada tiga masalah utama, yaitu Masalah akses, masalah kualitas dan masalah kesenjangan. Diketahui masih banyak sekali anak-anak yang mengalami kesuliatan dalam mengakses layanan pendidikan dan putus sekolah sebagai akibat dari permasalahan tersebut. Selain itu, mereka yang bersekolah pun belum tentu mendapatkan kualitas pembelajaran sebagaimana seharusnya. Kemudian kesenjangan yang terjadi semakin mengakar luas di negeri ini. selain itu, sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh guru yang hingga saat ini masih menggurita. Seperti halnya 52% guru di Indonesia tidak memiliki status yang jelas dengan karir dan pendapatannya.

Permasalahan di atas merupakan buah dari sistem kapitalisme yang semakin meradang di batang tubuh negeri ini, di berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Lantas, bagaimana Islam memandang pentingnya menentukan kebijakan yang benar dalam keberlangsungan pendidikan yang berkualitas bagi rakyatnya?
Dalam pandangan Islam, segala kebijakan selalu berpegang teguh pada Al-Qur’an sebagai perundang-undangan (dustur) utama dan pertama. Seperti Khalifah Umar Bin Khatab RA, beliau selalu menetapkan suatu hukum yang tidak lepas dari aspek-aspek kemaslahatan umat, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, tolong-menolong, dan senantiasa menegakkan hak-hak yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam aspek pendidikan. Negara berkewajiban menjamin kebutuhan pokok dalam bidang Pendidikan.
Sebagai evaluasi, ujian dilaksanakan secara komprehensif untuk mencapai tujuan pendidikan. Ujian umum diselenggarakan untuk seluruh mata pelajaran yang telah diberikan. Ujian yang dilakukan meliputi ujian tulisan, lisan (munadharah) dan praktik. Ujian lisan merupakan teknik ujian yang paling sesuai untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa dalam memahami ilmu yang telah dipelajari. Ujian lisan dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup. Selain itu, ujian praktik diselenggarakan pada keahlian tertentu sebagai hasil bahwa siswa yang telah selesai menimba ilmu memang benar-benar kompeten di bidan keahliannya. Tentu saja kompetensi tersebut diimbangi dengan pole tingkah laku yang Islami (ber-syakhsiyyah Islamiyah).

Dengan demikian, pemimpin sejatinya seperti orangtua yang memiliki kewajiban dalam menjamin terpenuhinya hak-hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi rakyatnya. Seperti yang tercantum dalam hadis yang artinya :
“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik.” (HR. Al-Hakim).

Sehingga dalam menentukan kebijakan apapun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas tidak akan gegabah. Tujuan pendidikan yang berkualitas hanya akan terwujud jika sistem Khilafah Daulah Islamiyah diterapkan.
Wallaahu a’lam bishshawab.

About Post Author