06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Undang-undang Ciptaker, Mengundang Cilaka Bagi Manusia dan Semesta

Oleh: Apt. Dian Budiarti, S.Farm

Undang-undang cipta kerja masih menjadi pembicaraan sampai saat ini, gelombang penolakan dari banyak kalangan terus berlanjut. Di tengah lantangnya penolakan dari para buruh, pemerintah dan DPR tak bergeming RUU Omnibuslaw tetap disahkan dengan dalih kemaslahatan masyarakat. Faktanya, UU ini loyal dalam memuluskan kepentingan pengusaha. Penyederhanaan sekitar 79 aturan hukum di negeri ini agar ramah investasi disebut sebagai jurus “sapu jagat” korporasi dalam merampas hak-hak rakyat secara legal.

Salah satu yang menjadi kontroversi dalam undang-undang ini mengenai isu lingkungan hidup. Alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut dengan alasan investasi. Undang-undang cipta kerja secara garis besar menghapus, mengubah dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dikutip dari katadata.co.id (6/10/2020).

Hal, ini juga diamini oleh Pakar hukum lingkungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Totok Dwi Widiantoro, sebagaimana yang ia katakan bahwa UU Cipta Kerja mereduksi aspek kehati-hatian. Ini diduga dengan diubahnya izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Mengacu pada bagian ketiga UU Cipta Kerja pada paragraf pertama, Pasal 13 pada bagian tersebut mengatur persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan. Korporasi, hanya diwajibkan memastikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, dikutip dari cnnindonesia.com (6/10/2020).

Terkait isu agraria, undang-undang itu dianggap melanggengkan dominasi investasi dan bakal mempercepat laju kerusakan lingkungan. Beberapa poin krusialnya adalah penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha, pengurangan pertanggungjawaban mutlak dan pidana korporasi, serta perpanjangan masa waktu perizinan berbasis lahan, undang-undang yang baru juga menghapus soal hak setiap orang mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau PTUN apabila perusahaan atau pejabat menerbitkan izin lingkungan tanpa Amdal, dikutip dari katadata.co.id (6/10/2020).

Kemaslahatan masyarakat yang dibicarakan oleh mereka hanyalah sebagai dalih semata. Karena pada kenyataannya penguasaan lahan dalam kapasitas besar hanya dimiliki oleh para pemilik modal. Bukan hanya manusia yang akan dirugikan dari disahkannya undang-undang ini, tetapi juga untuk lingkungan. Dihapus dan dirubahnya beberapa undang-undang yang bertujuan menjamin lingkungan hidup, dengan dalih mempermudah investasi menjadi bukti bahwa pemerintah dalam sistem kapitalistik hanya akan memihak pada para pemilik modal, tanpa memperhatikan rakyat dan semesta.

Melalui undang-undang ini, pemerintah dinilai memberikan keleluasan dan hak imunitas bagi korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam, sedangkan rakyat diperlakukan layaknya sapi perah untuk keuntungan para kapitalis. Dari semua fakta ini, seharusnya sudah cukup untuk menyadarkan kita bahwa hukum yang dibuat manusia hanya akan memberikan kerusakan, baik bagi dirinya sendiri dan alam semesta. Seperti yang Allah kabarkan dalam Al-quran:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar Ruum: 41)

Sistem kehidupan sekuler telah menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Aturan yang diterapkan pun jauh dari syariat Islam. Akibatnya, standar kehidupan tak lagi berpedoman pada syariat Islam. Manusia bermaksiat, lingkungan ikut rusak.

Sudah seharusnya, kita menerapkan hukum yang berasal dari sang Pencipta, yaitu Allah SWT, dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah. Ruang lingkup syariat itu luas, mencangkup mulai dari yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Termasuk juga dalam mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan masyarakat yang harusnya dikelola Negara, bukan dikelola individu dan menghasilkan keuntungan perorangan semata.
Syara’ telah mendudukkan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia secara menyeluruh. Untuk hal tersebut, Islam memisahkan antara kepemilikan Negara dan kepemilikan individu. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang memberikan individu kebebasan untuk menguasai apa yang menjadi kepemilikan umum bahkan memiliki aset negara sekalipun (hurriyatul milkiyyah). Sehingga sistem seperti ini menghasilkan orang-orang yang rakus, dan membuat Negara terjerumus pada kehancurannya sendiri.

Individu dibolehkan memiliki lahan pertanian, namun tidak boleh menguasai harta milik umum seperti tanah hutan, tanah yang mengandung tambang dengan jumlah yang sangat besar, dan tanah yang di atasnya terdapat fasilitas umum. Maka, hutan tidak boleh diberikan kepada korporasi. Pemindah tanganan kewenangan pengelolaan ini kepada Individu adalah kesalahan fatal yang konsekuensinya adalah kerusakan lingkungan karena tergerus oleh hasrat bisnis untuk mengejar keuntungan.

Sudah saatnya negeri ini meninggalkan sistem kapitalis, kemudian diatur dengan sistem yang lebih baik. Sistem yang mampu mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, berkah dan rahmat Allah akan menaungi. Menjadi negeri Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghofur.
Wallahu’alam bishshawab.

About Post Author