30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Watak Asli Demokrasi Buta dan Tuli

Oleh : SW. Retnani S.Pd
Pendidik Generasi dan Aktivis Dakwah

Yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli kesombongannya. Punya akal tapi tak berpikir. Punya hati tapi tak merasa. Punya mata tapi tak melihat. Punya kuping tapi tak mendengar.

Inilah cuplikan lirik lagu H. Rhoma Irama. Sangat pas didendangkan untuk kado ulang tahun pasangan Presiden dan Wakil Presiden kita yang telah genap satu tahun menduduki masa jabatannya. Kado ini layak kita berikan sebab beliau pun telah memberikan kado yang sangat istimewa pada seluruh rakyatnya, khususnya para buruh. Saking istimewanya kado ini banyak rakyat yang turun kejalan, meski di masa pandemi Covid 19 yang sangat menakutkan. Mereka tak mempedulikan lagi protokol kesehatan. Mereka tak mempedulikan bahaya kematian yang siap mengancam kapanpun dan dimanapun. Mereka hanya ingin membela hak rakyat. Mereka hanya ingin keadilan. Mereka hanya ingin mengetuk pintu hati para penguasa zalim yang telah lama menindas rakyat. Mereka hanya ingin menuntut janji-janji kampanye yang telah diucapkan para penguasa zalim. Mereka hanya ingin mewujudkan cita-cita luhur yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 dan 5 tekad dalam Pancasila.

Ya, kado pahit yang diterima rakyat itu adalah pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang notabene telah ditolak oleh seluruh elemen masyarakyat, nyatanya telah disahkan oleh para dewan yang mulia. Salah satu partai besar di negeri ini pun menolak pengesahan Omnibus Law. Hal ini dilansir dari www.cnnindonesia.com bahwa Jakarta CNN Indonesia– Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan mendukung uji materi atau judicial review Undang-Undang Omnibus Law Cipta kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua umum PBNU, Said Aqil Siradj menegaskan NU menolak Undang-Undang Cipta Kerja, menurutnya Undang-Undang tersebut jelas merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis.

Tak hanya PBNU yang menolak RUU Omnibus Law, partai lain yang menolak adalah Demokrat, PKS dan beberapa ormas-ormas lainnya. Namun, hal ini tak membuat penguasa surut mundur walau cuman selangkah. Mereka seperti akan kehilangan nyawa andai RUU omnibus Law ini tidak cepat-cepat disahkan. Bahkan saking mendesaknya, hari Sabtu dan Minggu yang seharusnya libur pun mereka gunakan untuk rapat kerja. Mereka tak hanya rapat kerja di dalam gedung bahkan di luar gedung, dari pagi sampai malam dini hari pun dijabanin demi kejar tayang RUU Cipta Kerja.

Sungguh, ini membuktikan watak asli demokrasi yang buta untuk melihat derita rakyat dan tuli untuk mendengar aspirasi rakyat. Derita rakyat yang terus meronta dalam jurang kemiskinan dan kebodohan seakan menjadi tumbal kesenangan para penguasa zalim. Begitu pun aspirasi rakyat yang terus disuarakan oleh para mahasiswa seakan dibungkam oleh ancaman, hukuman dan siksaan bagi mereka yang terus melawan.

Demokrasi juga melahirkan rezim oligarki yang hanya mementingkan kepentingan segelintir elit. Karena demokrasi lahir dari rahim sistem kapitalisme, maka tak heran jika demokrasi hanya mengutamakan Para pemilik modal besar. Rezim zalim tak segan menggelar karpet merah demi memanjakan para investor asing dan aseng. Bahkan tak hanya itu, hak rakyat pun bisa dipangkas habis demi memenuhi keinginan para investor. Dikarenakan pasal-pasal yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja ini sangat merugikan rakyat, khususnya buruh dan lebih banyak menguntungkan para pengusaha yaitu investor asing dan aseng, maka tak bisa dihindari lagi demo dari rakyat. Di berbagai penjuru nusantara menggelar demo menolak Omnibus Law. Tak hanya para buruh, mahasiswa pun ikut demo demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Para penguasa zalim pun tak mau mengalah. Mereka bahkan telah membuat jebakan baru yakni dengan mempersilahkan kepada rakyatnya untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sungguh terlalu.

Apakah dengan adanya judicial review di MK akan menyelesaikan masalah RUU Omnibus Law?

Tentu tidak, rakyat harus waspada. Rakyat jangan sampai berulang tertipu tawaran demokrasi. Rakyat tidak bisa menggantungkan perbaikan nasib dari judicial review atau perubahan ataupun pembatalan Undang-Undang. Karena Undang-Undang sejenis ini akan terus lahir dalam alam demokrasi. Rakyat akan terus bersitegang dengan penguasa. Rakyat akan terus ditindas dan tak merasakan keadilan hakiki. Rakyat hanya akan menjadi alat pemuas nafsu para rezim oligarki dan antek-anteknya.

Penindasan, kezaliman keserakahan dan kebengisan para penguasa di alam demokrasi, harusnya menjadi pecut bagi rakyat untuk mau mengubah nasibnya. Sebab, apapun kondisi kita saat ini, jika kita hanya berdiam diri pasrah tanpa melakukan usaha untuk bisa berubah, maka Allah tak akan mengubah kondisi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam kitab suci Al-Qur’an yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”. (QS. Ar-ra’d[13]: 11)

Jadi, watak asli demokrasi yang buta dan tuli pada nasib rakyat ini, harus kita campakkan jauh dari kehidupan kita. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang tak kunjung datang dan kezaliman yang terus dirasakan oleh rakyat menggambarkan kebutuhan perubahan mendasar pada sistem negara kita. Membuang jauh demokrasi serta menggantinya dengan sistem khilafah merupakan solusi hakiki bagi semua problematika di negeri Zamrud Khatulistiwa yang kita cintai.

Dengan penerapan sistem Islam yang bersumber dari Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla, maka dapat dipastikan negara yang menerapkan syariat Islam secara Kaffah dalam kehidupan, baik diri sendiri, masyarakat maupun bernegara pasti akan menghadirkan regulasi yang adil bagi seluruh manusia dan alam semesta. Regulasi ini akan lepas dari kepentingan siapapun, baik itu penguasa, pengusaha ataupun antek-anteknya. Regulasi yang adil berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan menyejahterakan rakyat hanya bisa di wujudkan dengan penerapan aturan dari Sang Khaliq.

Dalam perjalanan sejarah Islam, kejayaan Khilafah Islamiyah telah terbukti hingga kurang lebih 13 abad lamanya dan mencakup 2/3 dunia. Catatan tinta emas sejarah pun menorehkan bahwa Nusantara juga pernah mendapatkan bantuan dan kerjasama dari Khilafah Islamiyah. Dengan demikian, mencampakkan demokrasi dari negeri-negeri kaum muslim dan menggantinya dengan menerapkan syariat Islam kaffah merupakan ketundukan serta ketaatan hakiki umat Islam kepada Sang Maha Pengatur, Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Wallahu a’lam Bishshawab.

About Post Author