30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Menelisik Fakta di Balik UU Cipta Kerja

Oleh: Heni Andriani
Ibu Pemerhati Umat

Sejak disahkan pada tanggal 5 Oktober lalu, Omnibus Law Ciptaker terus menuai penolakan dari berbagai kalangan.
Bahkan langkah pemerintah dan DPR RI yang bersikukuh membahas dan mengesahkan produk Undang-undang Sapujagat atau Omnibus Law menuai reaksi keras dari elemen organisasi mahasiswa Sukabumi.

Seluruh organisasi mahasiswa Sukabumi tersebut bahkan secara tegas menolak Omnibus Law yang butir demi butirnya dinilai merugikan masyarakat.

Menurut Ketua Umum GMNI Sukabumi, Anggi Fauzi, sejak awal RUU Cipta Kerja memang diarahkan untuk memperkuat perusahaan dan investor skala besar. Ia menyayangkan proses perumusannya yang tertutup, tergesa-gesa, termasuk mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudent) di dalam merumuskan perubahan ratusan pasal dari macam-macam UU tanpa memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, politik dan budaya yang pasti muncul. Ia juga menyinggung regulasi agraria yang tercantum dalam Omnibus Law, yang membahayakan petani-petani di Indonesia khususnya di Sukabumi, menghambat realisasi reforma agraria dan memperparah konflik agraria struktural di Indonesia. Pengesahan UU Omnibus Law dapat menimbulkan kehancuran pada usaha tani apalagi Sukabumi mayoritas petani.(Sukabumiupdate.com 6/10/2020)

Hal yang senada juga diungkapkan
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyoroti sejumlah perubahan ketentuan dalam draf omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sedang dibahas DPR dan Pemerintah.

Sejumlah perubahan ketentuan dinilai mengancam kelangsungan hidup petani, memperparah konflik agraria, memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktik penggusuran demi investasi.

Perubahan ini terkait izin konversi tanah pertanian ke non-pertanian, penambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah, dan jangka waktu hak pengelolaan atas tanah.
(news.detikcom12/8/2020)

Namun , justru berbanding terbalik dengan pendapat Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja justru membuka peluang pada peningkatan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) di sektor pertanian, seperti perkebunan, peternakan, dan hortikultura.

Adanya peluang untuk meningkatkan investasi di sektor ini diharapkan mampu berdampak positif pada kesejahteraan petani di Tanah Air dan peningkatan produksi pertanian domestik.
sektor pertanian Indonesia menyimpan banyak potensi untuk dikembangkan, baik untuk mendukung kebutuhan domestik maupun mendukung kebutuhan ekspor.(PR.Indramayu.com8/10/2020)

Polemik omnibus law yang sudah menjadi UU saat ini sejatinya hanya akan menguntungkan pihak pengusaha dan investor saja. Bahkan bukan saja pihak buruh tetapi mereka yang bermata pencaharian petani akan terancam dan menimbulkan konflik agraria secara struktural .

Di sinyalir sektor pertanian antara lain UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Budidaya Berkelanjutan. Pada RUU Cipta Kerja pasal 19 ayat 3 berkaitan dengan alih fungsi lahan dihapus.
Hal ini yang disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo, menurut nya
Alih fungsi lahan untuk komitmen menjadi bagian penting yang diatur dalam UU, komitmen ke depan harus menuju pada kedaulatan pangan. (Kontan.co.id 6/9/2020)

Akhirnya dari sini dapat disimpulkan bahwa, Omnibus law memberikan efek negatif di antaranya:

Pertama, adanya kepentingan pihak pengusaha dan asing dibalik pengesahan UU Cipta kerja ini.

Kedua, nasib para petani akan terancam kelangsungan hidupnya. Petani harus siap bersaing dengan produk impor karena pihak investor mengesampingkan nasib petani.

Ketiga, pihak investor akan dengan mudah menggusur lahan yang digunakan petani dengan adanya UU demi sebuah usaha.

Sistem kapitalis yang berorientasi pada materi menjadikan segala sesuatunya distandarkan pada kepentingan korporasi. Kungkungan sistem kapitalis telah membuka peluang pada peningkatan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) di sektor pertanian, seperti perkebunan, peternakan, dan hortikultura hanya memberikan sinyal buruk bagi petani.

Oleh sebab itu, kapitalisme pada akhirnya akan menyengsarakan seluruh komponen masyarakat melalui omnibus law tersebut. Keberpihakan penguasa terhadap terhadap pengusaha sebagai konsekuensi terjajahnya bangsa ini oleh ide perusak demokrasi kapitalisme.

Lantas siapa yang akan memberi perlindungan kepada buruh, khususnya petani dan masyarakat jika pemerintah masih tunduk terhadap aturan penjajah.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author