06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Waspada Intervensi Asing Islam kafah Solusi Penting

Oleh: Sri Ramadhani
Aktivis Dakwah & Member AMK

Dilansir dari laman kompas.com, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan di Provinsi Yunnan, China Barat Daya pada Jumat (9/10/2020). Melansir Xinhua News, Sabtu (10/10/2020) yang dikutip Kompas.com, Menko Luhut merupakan utusan khusus Presiden Indonesia Joko Widodo sekaligus berperan sebagai Koordinator Kerja Sama Indonesia dengan China. Dengan menyebut bahwa tahun ini menandai peringatan 70 tahun terbentuknya hubungan diplomatik China-Indonesia, Wang berharap kedua negara dapat memperkuat kerja sama di berbagai bidang seperti vaksin, e-commerce, intelegensi artifisial (kecerdasan buatan) serta pertukaran budaya dan masyarakat.

Wang juga berharap agar 2 negara bersahabat ini bisa sama-sama membangun perekonomian dengan cepat. Sementara itu, kepada Menlu Wang Yi, Menko Luhut mengutarakan bahwa Indonesia ingin fokus pada upaya penguatan kerja sama vaksin dan kesehatan dengan China.

Hubungan ekonomi Indonesa dan China memang saat ini semakin dekat, apalagi semenjak Presiden Joko Widodo mulai menjabat menjadi Presiden negara Republik Indonesia pada Oktober 2014 lalu.

Munculnya berbagai kritik tentang dampak negatif dari peran ekonomi China di Indonesia sekarang sering bermunculan, para pengamat kebijakan luar negeri melihat ada peluang yang lebih luas meningkatnya ketergantungan Indonesia pada investasi China. Berbagai opini masyarakat semakin masif menyuarakan kekhawatiran adanya tingkat dan sifat interaksi China terhadap ekonomi Indonesia. Hubungan erat Indonesia China di berbagai bidang termasuk ekonomi ini nyatanya semakin memperbesar potensi intervensi urusan dalam negeri hingga penjajahan oleh asing tidak disadarinya.

Bagaimana tidak, mengutip riset yang diterbitkan oleh Rand Corporation, disebutkan bahwa hutang yang diberikan China mensyaratkan 55% dari pinjaman tersebut terkait dengan pemberian barang dari China. Kerjasama yang sarat dengan pinjaman (investasi asing) yang diberikan China diikat dengan berbagai syarat seperti adanya jaminan dalam bentuk aset, adanya imbal hasil seperti ekspor komoditas tertentu ke China , hingga kewajiban negara penghutang agar pengadaan peralatan dan jasa teknis harus diimpor dari China.

Abdurrahman Al Maliki dalam buku Politik Islam mengemukakan sesungguhnya pendanaan proyek-proyek yang mengundang investasi asing adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam, investasi asing telah membuat umat menderita akibat bencana yang ditimbulkannya juga merupakan jalan untuk menjajah suatu negara.
Melalui neoimperialisme dan neoliberalisme saat ini, negeri-negeri Kafir dari Barat seperti Amerika maupun Asia yakni China semakin leluasa untuk menancapkan investasi, perjanjian politik dan kerjasama mematikan yang tanpa disadari oleh pemerintah Indonesia itu sendiri.

Pemerintah Indonesia terbuai oleh banyak investasi yang justru akan menyengsarakan rakyat . Bukannya berhasil keluar dari zona bahaya justru semakin masuk ke dalam jurang kematian. Negara tanpa sadar telah menjual aset negara dan menjual negeri ini kepada asing dan aseng. Hal ini juga berbahaya terhadap penyerangan kaum kafir (asing dan aseng) terhadap kaum muslim dari berbagai sisi. Sejatinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tak pernah terlepas dari kepentingan koorporasi asing akibat kerjasama-kerjasama tersebut.

Indonesia dijadikan budak untuk memuaskan kepentingan para kapitalis yang serakah dan kejam. Rakyatlah yang menjadi korban kerjasama-kerjasama tersebut, sungguh malang nasib umat Islam di negeri Indonesia tercinta ini.

Tentu semua ini tidak boleh dibiarkan. Sebab kaum muslim di haramkan memberikan jalan kepada orang kafir untuk bisa mendominasi dan mengusai kaum mukmin. Allah SWT berfirman yang artinya

“ Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin” (QS. An-Nisa: 141).

Karena itu, jalan untuk menyudahi neoimperialisme dan neoliberalisme ini hanyalah dengan kembali kepada petunjuk Allah Swt. Yaitu dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh di bawah naungan sistem pemerintahan . Sistem Islam akan menjalankan roda pemerintahan yang mandiri sesuai dengan Islam dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusianya, termasuk menghindari berbagai perjanjian luar negeri yang bertentangan dengan Islam.

Dalam sistem Islam, bentuk kerjasama tergantung posisi negara tersebut, bagi negara kafir ‘muharibain fi’lan’ (negara kafir yang nyata memusuhi Islam) mereka diharamkan untuk kerjasama bentuk apapun , misalnya perjanjian politik (seperti hubungan diplomasi), perjanjian ekonomi (seperti-ekspor impor), dan sebagainya. Kemudian bagi negara kafir ‘muahid’ mereka adalah negara yang terikat dengan perjanjian dengan khilafah , khilafah boleh menjalin kerjasama dengan mereka asalkan kerjasama ini tidak menimbulkan kerugian dan mengancam kedaulatan negara. Sistem Islam melakukannya dengan pertimbangan menguntungkan negara.
Negara yang berdasarkan Islam akan mengerti bahwa tugasnya mengurusi urusan umat , dengan pengolaan sistem keuangan negara berbasis syariah maka akan diperoleh pemasukan rutin yang sangat besar dalam APBN negara, yang berasal dari 3 pos pemasukan. Pertama, pos kepemilikan umum, berasal dari pengolaan barang tambang (SDA) yang jumlahnya melimpah baik berbentuk padat seperti emas atau besi, cair seperti minyak bumi, gas sepeti gas alam. Negaralah yang wajib menggalinya , memisahkan dari benda-benda lainnya dan menjualnya dan menyimpan hasil nya dibaitul mal yang akan masuk kedalam pos kepemilikan umum. Pengolaan ini wajib dilakukan negara tanpa ada intervensi dari asing maupun aseng, dan hasil pengolaan kekayaan alam ini akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Peran negara dalam hal ini dengan memberikan langsung kepada rakyat berupa subsidi dalam pelayanan publik, bagi transportasiumum,kesehatan, pendidikan, keamanan, pembiayaan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan publik lainnya.

Kedua, pos kepemilikan negara, berasal dari harta ghanimah , anfal, fai’, khumus, jizyah, ‘ushr, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak miilik negara, dana ini dapat digunakan untuk menggaji pegawai negara , hakim, tentara, guru, dan semua pihak yang memberikan hikmat kepada negara untuk mengurus kemaslahatan rakyat. Ketiga, pos zakat, berasal dari zakat fitrah maupun zakat maal, sedekah, dan waqaf kaum muslimin. Dana ini hanya dikelurkan untuk 8 asnaf (orang-orang yang berhak menerima zakat) yang telah ditentukan oleh syariat yaitu orang miskin, fakir, ibnu sabil, amil zakat, mu’allaf, riqab, gharim dan musafir.

Dalam kitab Sistem Keuangan Negara Khilafah karya Syaikh Abdul Qadim Zallum, beliau mengemukakan bahwa kebutuhan dana negara yang sangat besar akan dapat ditutup dengan penguasaan (pemagaran oleh negara) atas sebagian harta milik umum, gas alam, maupun barang-barang tambang lainnya. Tentu ini hanya bisa terlaksana jika elit politiknya berkemauan kuat untuk mengelola SDA secara mandiri (tidak bermental terjajah).

Sayangnya hal ini hanya menjadi utopis bila sistem kapitalisme masih menguasai dunia. Karena sistem ini hanya menempatkan Indonesia ataupun negeri-negeri muslim lainnya sebagai pengekor, yang tak mungkin diberi peluang untuk mandiri dan eksis sebagai bangsa besar.
Karena itulah, mewujudkan sistem Sistem Islam kafah sebagai negara yang memiliki kompetensi dan keunggulan kompratif ekonomi yang akan mengentaskan Indonesia dari penjajahan berkedok investasi asing . Sebab, hanya sistem Islam kafah yang mampu membesakan diri dari hutang dan penarikan investasi luar negeri (asing).

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author