25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

UU Ciptaker Bukti Makin Zalimnya Penguasa


Oleh : Lia Sulastri

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang ( RUU ) Cipta Kerja ( Ciptaker ) menjadi Undang-Undang ( UU ) Ciptaker pada sidang paripurna di gedung DPR RI, Senin 5 Oktober 2020. Meskipun menuai begitu banyak penolakan dan kecaman dari masyarakat terutama buruh dan di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang masih dilanda pandemi Covid-19, tapi tidak menyurutkan langkah pemerintah dan DPR dalam menetapkan dan meresmikan UU Ciptaker ini.


Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengklaim, RUU yang sudah disahkan menjadi UU ini akan menjadi solusi fundamental yang menghambat transformasi ekonomi nasional, seperti obesitas regulasi, rendahnya daya saing dan peningkatan angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru.


Tentu saja apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kemenko tersebut sangat kontras dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Di mana justru sebelum UU Ciptaker ini disahkan, jumlah pengangguran yang ada di Indonesia sangat banyak. Belum lagi ditambah dengan permasalahan kehidupan buruh yang jauh dari kata sejahtera. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya poin-poin yang terdapat di dalam UU Ciptaker yang justru makin merugikan dan menyengsarakan kehidupan buruh. Dilansir oleh kompas.com, Rabu (7/10/2020), Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) menyatakan, bahwa terdapat delapan poin UU Ciptaker yang merugikan hak-hak buruh, diantaranya adalah masifnya kerja kontrak, outsourcing di semua jenis pekerjaan, jam lembur yang eksploitatif, menghapus hak istirahat dan cuti, berkurangnya hak pesangon, Gubernur tidak wajib menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota, peran negara dalam mengawasi praktik PHK di minimalisasi, dan perusahaan yang makin mudah melakukan PHK.


Dengan poin-poin yang ada di dalam UU Ciptaker tersebut, memicu banyak elemen masyarakat terutama buruh untuk melakukan aksi massa dalam rangka menyampaikan aspirasinya supaya pemerintah mengkaji ulang bahkan mencabut UU Ciptaker tersebut. Hal ini tentu bukan tanpa sebab, dengan kondisi ekonomi yang serba sulit ditambah dengan pandemi yang belum juga usai, pemerintah bukannya membantu mensejahterakan kehidupan rakyat dan mengatasi wabah yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian rakyat justru malah menetapkan kebijakan-kebijakan yang kontroversi yang semakin memperlihatkan ketidakberpihakannya terhadap rakyat.


Pengesahan UU Ciptaker yang terkesan terburu-buru ini juga menunjukkan bahwa pemerintah dikendalikan oleh para kapitalis yang memiliki andil besar dalam memenangkan kursi jabatan yang sedang didudukinya. Perkara untung rugi menjadi yang paling utama dan mendesak dalam kehidupan demokrasi kapitalis. Karena sejatinya tidak ada korporasi yang mau dirugikan. Maka, tidak salah jika UU yang ada justru berpihak pada para pengusaha dibanding rakyatnya sendiri. Inilah bukti semakin zalimnya penguasa terhadap rakyat, tidak peduli apakah rakyatnya hidup menderita dan sengsara. Sistem demokrasi kapitalis yang menjadikan manfaat sebagai azasnya tidak akan pernah bisa membuat kehidupan rakyat menjadi makmur dan sejahtera.
Allah Swt. berfirman : “Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan bai’at kepada Khalifah karena Aku lalu berkhianat, orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya, serta orang yang mengontrak pekerja kemudian orang tersebut menunaikan pekerjaannya, sedang orang itu tidak memberikan upahnya.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah .
Islam dan Khilafah solusi tuntas segala permasalahan
Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Hukum-hukumnya tepat, fundamental dan komprehensif dalam mengatasi berbagai permasalahan termasuk masalah ketenagakerjaan. Di dalam Islam seorang pemimpin (Khalifah) diwajibkan untuk membuat aturan dan kebijakan-kebijakan yang mampu melindungi dan menyejahterakan kehidupan rakyatnya sesuai dengan tuntunan sunnatullah dan sunnahrosul.
Seorang khalifah akan menetapkan kebijakan makro dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Pemenuhan kebutuhan pokok termasuk di dalamnya kebutuhan sandang, pangan dan papan menjadi kewajiban negara yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, dan menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka memenuhi kebutuhan yang lainnya seperti pemenuhan kebutuhan untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang tentu semuanya ini bisa didapat dengan murah bahkan gratis.
Dalam bidang ekonomi ketenagakerjaan, seorang khalifah akan menyediakan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai, memberikan akses kepemilikan lahan bagi individu yang mampu mengolahnya melalui ihyaul mawat (menghidupkan tanah mati), dan menciptakan iklim yang kondusif bagi para wirausaha yang ingin bekerja mandiri. Selain itu seorang khalifah juga akan berperan aktif dalam melindungi hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang buruh dan pengusaha sehingga tidak ada yang dirugikan di antara kedua belah pihak dalam menjalankan perannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw: “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang ia kerjakan.” ( HR. Imam Al-Baihaqi ).
Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk taat dan patuh pada aturan dari sang Maha Pencipta yakni Allah azza wa jalla, dan menerapkannya sebagai hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan agar kehidupan rakyat terutama umat muslim dapat terlindungi dan sejahtera. Dan agar Islam itu sendiri dapat terwujud sebagai agama yang rahmatan lil ‘aalamiin.
Wallaahu’alam bishshowwab.

About Post Author