26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Omnibus Law Membuat Emak Galau

Oleh : Yeyet Mulyati
Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah

Emak merasa hidup dan tinggal bukan di negara yang mayoritas penduduknya muslim, karena saat ini emak merasa sangat sulit untuk mencari perkara-perkara yang halal, jangankan untuk mencari penghasilan yang halal, sekedar untuk mencari produk halal pun saat ini sangat sulit dicari. Yah, bertambah sulit apalagi setelah disahkannya UU Cipta Kerja yang juga mengatur ketentuan dalam jaminan produk halal.

Emak mendapatkan informasi dari Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah yang mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, berpotensi melemahkan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama dalam konteks perannya pada Sistem Jaminan Halal.
Ihksan mengatakan UU Cipta Kerja memungkinkan produsen mendeklarasikan sendiri bahwa produknya halal. Dengan begitu, kementerian atau lembaga yang mengurusi sertifikasi halal dapat dikesampingkan dengan mudah. Dan yang menjadi persoalan utama, halal itu bukan masalah perizinan yang dalam Omnibus Law dimasukan di dalam kluster perizinan dan kemudahan berusaha. Tetapi halal itu adalah hukum syariah Islam yang menjadi domain dan kewenangan ulama.

Emak nantinya bakal kesusahan dan kebingungan untuk mencari produk halal, terutama produk makanan sebab Islam melarang kita untuk mengkonsumsi makanan yang haram.

Menyikapi hal tersebut diatas emak menduga dengan kuat (ghalabut Zhan), bahwa hal itu terjadi karena sudah menjadi asas ekonomi kapitalis yang hanya melihat dari sisi manfaatnya saja (baca: manfaat ekonomi) dan akhirnya itu menjadi kebiasaan umum untuk mancari ilat hukumnya agar bisa dicapai keuntungan didalamnya.

Kebiasaan ini sesungguhnya terpengaruh oleh kepemimpinan berfikir barat dan kebudayaan barat yang menjadikan manfaat semata-mata sebagai dasar terhadap seluruh perbuatan.

Dalam pandangan Islam perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan baik-buruk, terpuji-tercela, halal-haram semuanya itu harus berdasarkan hukum syara, tidak boleh berdasarkan akal dan hawa nafsu. Syara menyatakan bahwa yang berkaitan dengan makanan dan pakaian tidak boleh dicari-cari ilat-nya. Hukum seperti ini diambil sesuai dengan apa yang terdapat dalam Nash saja, tanpa dikaitkan dengan ada atau tidak adanya ilat. Dan sangat berbahaya apabila setiap perkara dicari-cari ilat hukumnya. Umat akhirnya akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh syara, hanya karena regulasi/kebijakan negara yang hanya mencari manfaat dan keuntungan saja.

Seandainya emak hidup di negara yang berlandaskan syariat lslam, mungkin emak tidak perlu kesusahan dan kebingungan untuk mencari produk-produk yang halal, karena fungsi negara dalam bingkai Daulah Khilafah salah satunya adalah menjamin keselamatan dan keamanan warga negaranya. Negara tidak boleh memberikan peluang kepada siapa pun, baik itu individu ataupun perusahaan untuk memproduksi dan memasarkan barang-barang haram.

Dengan demikian, aturan adalah suatu hal yang mutlak diperlukan agar umat mendapat jaminan halal atas semua produk yang dikonsumsinya. Islam menggariskan bahwa urusan umat semacam ini adalah tanggung jawab negara sebagai bagian dari perlindungan negara terhadap agama.

Rasulullah Saw. bersabda terkait dengan tanggung jawab pemimpin negara:
“Sesungguhnya imam itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.“ (HR Muslim)

“Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.“ (Hr Muslim dan Ahmad)

Negara yang akan mampu mengemban amanah ini adalah negara yang berpijak pada penerapan syariat Islam. Bukan negara sekuler yang mencari keuntungan dan membisniskan kepentingan warganya. Ini berarti perjuangan umat untuk mendapatkan jaminan produk halal hanya akan selesai dengan tegaknya Daulah Khilafah Islamiyyah.
Wallahu a’lam bishowab.

About Post Author