26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Aspirasi Rakyat yang Tersandung UU Cipta Kerja

Oleh : Rahmatia Tamher
(Aktivis BMI dan member AMK)

Betapa mirisnya hidup di bawah sistem Demokrasi kapitalis. Tak ada keadilan dan kenyamanan yang dirasakan oleh rakyat selalu berujung derita. Setiap kebijakan dalam bentuk UU selalu menyengsarakan dan yang diuntungkan para pemilik modal atau pengusaha. Hal inilah yang terjadi saat UU cipta kerja disahkan oleh pemerintah.

Namun sayangnya, justru saat UU ini lahir ditolak oleh berbagai kalangan justru presiden meminta kepala daerah untuk mendukung nya.

Dilansir dari TEMPO.CO, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ogah mengomentari terkait permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mendukung Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.
(Metro. Tempo.co 10/10/2020)

Terkait UU Cipta kerja ini seharusnya presiden mendengarkan keluh kesah rakyat. Hal inilah yang membuat wakil ketua berkomentar seperti yang disampaikan oleh MPK Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta presiden Joko Widodo mendengarkan penolakan Undang-undang (UU) Ciptaker dari sejumlah kalangan. khususnya para kepala daerah yang meneruskan aspirasi warganya.
HNW mengingatkan meski Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan negara federal, tetapi kedudukan daerah Sangat penting dalam UUD Negara RI (UUD NKRI) Tahun 1945.
“Ketentuan pasal 18 ayat (2) menjamin adanya asas otonomi daerah dan pasal 18 ayat (4) memberikan kewenangan otonomi yang seluas-luasnya., “Ujarnya dalam keterangannya, sabtu (10/10/2020).

Dari fakta tersebut jelas sudah bahwa sistem demokrasi yang digadang-gadang sebagai sistem menjamin aspirasi rakyat. Namun nyatanya justru berbanding terbalik dengan fakta di masyarakat.
Hal ini telah membuktikan watak asli demokrasi yang buta untuk melihat derita rakyat dan tuli terhadap aspirasi rakyat. Sistem kufur demokrasi yang hanya melahirkan rezim oligarki yang hanya memenangkan kepentingan segelintir elit politisi.

Sistem kapitalis-demokrasi senantiasa berpihak kepada individu-individu yang dianggapnya dapat memberikan manfaat dan keuntungan kepada para elit kekuasaan. Padahal seharusnya penguasa menjadi pelindung untuk rakyat, malah dijadikan boneka oleh para pengusaha yang berdompet tebal.

Penguasa Dalam Sistem Islam

Islam tentu tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan. Dalam ajaran Islam tidak dikenal sekularisme atau pemisahan urusan agama dengan urusan dunia termasuk pemisahan agama dengan kekuasaan.
Sebegitu lekatnya relasi Islam dan kekuasaan, keduanya laksana saudara kembar. Imam Al-Ghazali menyatakan,
“Agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaga”.
Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap”.

Menurut Imam an-nasafi, keberadaan penguasa bertujuan untuk memelihara urusan umat. Dan menegakkan hukum-hukum Islam.
Tanpa kehadiran penguasa, berbagai perintah dan larangan Allah tak dapat ditegakkan, dan kepentingan umat akan terabaikan. Sosok pemimpin yang adil, yang dicintai Allah dan umat, adalah yang menjalankan apa saja yg Allah perintahkan. (QS. An-Nisa [4] : 58).

Imam ath-Thabari, dalam tafsirnya, menukil perkataan Ali bin Abi Thalib ra. “Kewajiban imam atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu maka wajib orang-orang mendengarkan dan menaati dia, juga memenuhi seruannya jika mereka diseru.

Demikian pentingnya kehadiran pemimpin yang adil dan amanah, yang memelihara umat dengan syariah Islam, para ulama seperti Imam Fudhail bin Iyadh biasa berdoa agar umat dikaruniai pemimpin yang adil, “Seandainya aku memiliki suatu do’a mustajab.
Niscaya akan aku peruntukkan untuk penguasa, karena baiknya seorang penguasa akan membawa kebaikan pula bagi negeri dan rakyat. (Bidayah wan Nihayah, 10/199).

Pentingnya Syariah Islam

Keadilan dalam memutuskan perkara, apa pun bentuknya dan siapapun yang terlibat, akan terwujud saat syariah Islam diterapkan. Sebab syariah Islam yang dijadikan dasar untuk memutuskan perkara berasal dari zat Yang Maha Adil. Jika qadhi (hakim) memutuskan perkara dengan syariah Islam dan dia memiliki integritas atas dasar iman dan rasa takut akan azab neraka di akhirat. Pada akhirnya pasti dia akan memutuskan perkara secara adil.

Disisi lain, dengan penerapan syariah Islam secara kafah suasana keimanan terbangun dan melingkupi masyarakat.
Dengan itu semua orang yang terlibat dalam perkara, baik yang menuntut, yang dituntut serta orang yang membantu keduanya, termasuk pengacara, tidak lepas dari suasana keimanan dan rasa takut kepada Allah Swt.

Dengan demikian motivasi dalam berperkara bukan yang penting menang, meski dengan segala cara. Akan tetapi, semuanya karena mendambakan terwujudnya keadilan.
Oleh karena itu, siapapun yang merindukan terwujudnya keadilan, hendaknya saling bahu-membahu memperjuangkan penerapan syariah Islam secara kafah.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author