26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Omnibus Law: Konflik Lahan dan Kerusakan Lingkungan

Oleh: Wida Ummu Azzam
Ibu Pemerhati Umat

Dalam sidang paripurna parlemen Pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020 DPR telah disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Akibatnya penolakan di mana-mana bahkan hingga aksi demontrasi terjadi di berbagai daerah, terutama para buruh dan mahasiswa. Karena banyak pihak yang akan dirugikan karena UU Ciptaker ini.

Selain soal ketenagakerjaan ternyata UU ciptaker ini akan berpotensi memperparah konflik agraria.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyoroti tambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Tambahan ini dikhawatirkan akan memperparah konflik agraria.

“Atas nama pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum, RUU Cipta Kerja akan memperparah konflik agaria, ketimpangan, perampasan dan penggusuran tanah masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, saat dihubungi.(Kompas.com 12/08/2020)

Omnibus law UU Cipta Kerja ciptakan masalah baru di bidang pertanahan bernama Bank Tanah.

Salah satu poin krusial yang mengundang kontroversi di Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja )adalah masalah pengaturan pertanahan. 

Pengaturan pertanahan ini berdasarkan draf Omnibus Law UU Cipta Kerja versi 905 halaman yang di terima oleh KONTAN, ada di Bagian Keempat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Pada bagian keempat ini terdiri dari paragraf pertama soal Bank Tanah, mulai pasal 125 sampai dengan pasal 135 .

Adapun Paragraf kedua di bagian keempat omnibus law UU Cipta Kerja ini mengatur mengenai Penguatan Hak Pengelolaan mulai dari pasal 136 –  pasal 142.

Pada Pada bagian keempat, paragraf ketiga omnibus law UU Cipta Kerja mulai pasal 143 -pasal 145 mengenai Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing 

Sementara di paragraf keempat, omnibus law UU Cipta Kerja mengatur mengenai Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah yang ada di pasal 146 – pasal 147.(Kontan.co.id 11/10/2020)

Selain itu,Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai UU Cipta Kerja telah melonggarkan sanksi bagi korporasi pelanggar ketentuan lingkungan hidup.

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial WALHI Wahyu Perdana menilai UU Cipta Kerja telah menggeser sebagian besar sanksi menjadi hanya sekadar administratif alih-alih pidana/perdata.

“Skema sanksi berubah, sekarang administratif dulu. Dulu pidana-perdata. Sekarang hanya administratif. Itu jahat sekali dalam UU Cipta Kerja. Dibiarkan beberapa hal,” ucap Wahyu dihubungi.(tirto.co.id 07/10/2020)

UU ini bukan membawa perbaikan malah merusak lingkungan dan memperparah konflik lahan. Hal ini terjadi bisa dengan semena-mena para pengusaha membuat pabrik atau lahan usaha tanpa peduli dengan kondisi lingkungan. Berlindung di bawah UU Ciptaker ini menjadi sebuah legalisasi untuk membangun atau membuat lahan usaha. Pada akhirnya yang dirugikan bukan hanya lingkungan tetapi manusia itu sendiri.

Tidak ada serapan air, ekosistem yang terancam serta lahan hutan akan semakin tergerus sedemikian rupa.

Pandangan Islam

Islam melarang kita merusak lingkungan dan merampas lahan orang lain secara zalim yang ujungnya terjadi konflik lahan.

Islam melarang kita untuk merusak lingkungan.
Seperti firman Allah Swt,

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al Qashash:77)

Salah satu tujuan hidup manusia adalah mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Swt dan salah satu caranya adalah dengan menjaga lingkungan.

Islam juga melarang mengambil hak orang lain berupa lahan secara zalim

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan tujuh bumi kepadanya.”

UU ini juga menjadi jalan lebih lempang bagi penguasaan SDA,untuk mengeruk sedalam-dalam kekayaan alam indonesia.

Dalam Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.:

Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api. (HR Ibnu Majah).

Kemudian,Rasul saw juga bersabda:Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api. (HR Ibnu Majah).

Sudah jelaslah kerusakan demi kerusakan akan terjadi apabila UU ini terus dijalankan,banyak pihak yang dirugikan terutama rakyat.

Nampak pula dominan keberpihakan rezim demokrasi pada kaum kapitalis dan mengorbankan hak rakyat.

Lantas kemanakah rakyat harus mengadu?

Inilah potret buram demokrasi kapitalisme,dari lahirnya sampai sekarang terus diterapkan,tidak menimbulkan kemaslahatan sedikitpun untuk manusia,asas manfaat dijadikan landasannya,tanpa melihat halal dan haram.

Islam agama yang sempurna yang mampu mengatur hidup manusia dengan adil,hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Bahkan selama diterapkannya kurang lebih 13 abad lamanya, terbukti mampu membawa kesejahteraan bagi manusia,muslim maupun
nonmuslim.

Sudah saatnya kembalikan hukum kepada pemilik manusia yaitu Allah Swt untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara.

Saatnya pula campakkan demokrasi sekuler hukum thagut,hukum yang berasal dari pemikiran manusia yang serba lemah. Demokrasi sekuler telah jelas terbukti kelemahannya dan kerusakan yang ditimbulkannya.

Wallahu’alam bishshawab.

About Post Author