25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Salah ketik UU Cipta Kerja bukan sekedar minta maaf tapi mundur ajalah..!!

Kesalahan ketik menyusul pengakuan terbuka Mensetneg Pratikno yang meminta maaf melalui media, banyak pihak yang merasa tidak terima terjadi kesalahan penulisan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

“ini adalah produk hukum yang sedang mendapat kritikan dan protes di seluruh wilayah Indonesia dan penuh perdebatan di media sosial baik dikalangan akademisi, pakar hukum, mahasiswa, serikat pekerja, LSM dan lain sebagainya. Dalam situasi ini Presiden Jokowi dan jajarannya harusnya bersikap dan kerja kerja kerja profesional yang cermat dengan penuh kehati-hatian, kesalahan ketik ini menunjukkan bahwa UU Cilaka ini dibuat tergesa-gesa, ugal-ugalan, brutal dan amburadul, seharusnya Presiden Jokowi secara bijak membatalkan saja UU CILAKA ini dengan menerbitkan Perppu”, Jelas Daeng Wahidin Presiden PPMI.

Hasil kajian Tim LBH DPP PPMI terdapat beberapa kesalahan penulisan, pemaknaan serta penafsiran yang merugikan kepentingan rakyat dan bertentangan dengan UU sebelumnya yang terjadi di UU Ciptaker, sebagai berikut :
1. Dalam lembaran awal UU Cilaka yaitu Pasal 5 yang dirujuk oleh Pasal 6 itu tidak memiliki ayat tambahan apa pun. Termasuk, tidak terdapat ayat 1 huruf a seperti yang dirujuk pada Pasal 6. Adapun Pasal 5 berbunyi “Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait” dan dalam bab penjelasannya menerangkan bahwa Pasal 5 dan pasal 6 “CUKUP JELAS”..?.

2. Pasal 53 Bab XI mengenai Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja, bagian kelima tentang izin, standar, dispensasi, dan konsesi, yang ada di halaman 757. Dalam ayat 5 pasal itu seharusnya merujuk ayat 4. Namun, terjadi kesalahan tulis dan merujuk ayat 3. Kesalahan tulis ini telah membuat isi kedua pasal tersebut menjadi ambigu secara substansi dan menimbulkan prasangka dan kegaduhan baru serta dapat menciptakan kegentingan nasional.

3. Pasal 151 yang merujuk kepada Pasal 141 di halaman 708 tidak memiliki ayat di huruf B, kesalahan typonya mirip dengan pasal 6 dan parahnya lagi dalam bab penjelasannya menerangkan bahwa Pasal 141 dan pasal 151 “CUKUP JELAS”..?.

4. Bab Penjelasan Halaman 223 yang menjelaskan ketentuan umum tentang Minyak dan Gas Bumi sangat menggelikan bagi para pembaca.

5. Dalam Pasal 36 halaman 313 ada pengulangan narasi dalam Pasal 36 ayat 2 dan 4 yang dapat dimaknai memiliki penjelasan yang sama.

6. Juga Bab Penjelasan Pasal 154A di Halaman 282 bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, dan mungkin masih banyak lagi jika diperiksa lebih cermat oleh publik

Dari beberapa temuan diatas jelas bahwa para Pejabat yang membuat kesalahan saat menulis UU Ciptaker, wajib bertanggung jawab. “Permintaan maaf tidak cukup. Para pejabat terkait dan para pemeriksanya harus bertanggung jawab kepada publik. Mengundurkan diri adalah cara paling tepat untuk itu, kesalahan penulisan di dalam UU Ciptaker bukan sekadar teknis. Sebab, kesalahan terjadi di institusi penting negara. Seharusnya seluruh kerja-kerja-kerja di institusi penting harus dilakukan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan dan tepat. Mulai dari Panja, Bamus DPR RI, Kesekretariatan DPR RI, Staf Ahli Presiden, Sekretariat Negara, Kemenkopolhukam dan Kemenkumham.
Berapa banyak pihak yang mampu melakukan peyisiran UU atau pasal-pasal bermasalah dan memeriksa dengan menggunakan kecanggihan teknologi terhadap UU CILAKA tersebut sebelum di tanda-tangani oleh Presiden Jokowi agar tidak terjadi kesalahan secuil pun karena ini menyangkut nasib sekitar 290 juta rakyat Indonesia, sangat tidak masuk diakal sehat kita kok masih bisa salah”, Terang Daeng Wahidin

Atas ketergesa-gesaan, ugal-ugalan dan amburadulnya pembuatan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini mengakibatkan public makin tidak percaya dengan Tupoksi DPR RI dan Pemerintahan Jokowi yang telah menghabiskan banyak anggaran Negara hanya untuk membuat Kegaduhan Nasional serta UU Cilaka ini hanya memberikan karpet merah bagi pemodal dan oligarkinya serta merugikan nasib rakyat Indonesia, ini adalah bentuk Pengkhianatan dan Pelanggaran terhadap UUD 1945 maka dari itu wajar jika rakyat Indonesia menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA dan banyak pihak terus melakukan Aksi-aksi Unjuk rasa untuk menuntut UU Cilaka ini dibatalkan sesegera mungkin oleh Presiden Jokowi melalui Perppu atau dibatalkan melalui Inisiatif DPR RI untuk membuat UU baru yang membatalkan UU CILAKA ini, jika tak mampu juga menyelesaikan permasalahan ini baiknya para pejabat terkait mundur ajalah seperti dicontohkan oleh dibelahan Negara-negara lain di dunia ini yang pejabatnya masih punya rasa malu dan sikap tahu diri.

About Post Author