27/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Aksi Tolak UU Cipta Kerja didepan Dubes Amerika

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun Pemerintah bersama DPR RI yang dimana Proses penyusunannya tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, tidak demokratis yang bertumpu pada arogansi kekuasaan yang elitis, ortodok feodal, dan oteriter.

Undang undang ini akan tidak saja akan berdampak langsung pada kehidupan buruh tapi juga secara keseluruhan kehidupan masyarakat Indonesia, baik merugikan secara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, lingkungan hidup, HAM dan demokrasi. Undang undang ini hanya akan menyuburkan praktek praktek korupsi, oligarki dan monopoli dikalangan pemerintahan dan pengusaha yang pada akhirnya merugikan kehidupan masyarakat Indonesia. Penolakan yang keras dari masyarakat terhadap UU ini meluas ke seluruh pelosok daerah kabupaten dan provinsi yang di motori oleh buruh dan mahasiswa seluruh Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara aksi unjuk rasa sampai dengan himbauan #PembangkanganSosial, #MosiTidakPercaya, #CabutUUomnibuslaw, dan #JokowiMundur. Namun pemerintah tetap saja kukuh mengesahkan UU ini melalui Anggota DPR RI sampai ditandatanganinya UU ini oleh Presiden Jokowi.

Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mewajibkan negara agar membuka partisipasi publik, menjamin hak masing-masing warga negaranya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan atas suatu aturan, langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Pasal 19 Kovenan tersebut menyebutkan, setiap orang berhak mendapatkan akses atas informasi, mencari dan mendapat informasi baik langsung, tertulis dan melalui medium lain.

Dengan berubah-ubahnya jumlah halaman Omnibuslaw UU Cipta Kerja menuai tanda tanya besar dan kritik pedas di ruang publik. Mulai dari beredarnya draft UU Omnibuslaw dengan berbagai versi 1052, 1028, 905, 1035, 812 dan 1187 Halaman serta banyaknya kesalahan dalam pengetikan naskah UU Cipta Kerja tersebut tercatat dalam kajian LBH DPP PPMI ada 6 (enam) temuan mungkin bisa lebih Adalah kekonyolan dari Legislatif dan Eksekutif yang mempermainkan UU Omnibuslaw sejak diketuk Palu oleh DPR RI dalam sidang paripurna Pada Tanggal 5 Oktober 2020,

Bahwa Pembahasan dan Persetujuan melalui Sidang Paripurna DPR RI Tanggal 5 Oktober 2020, itu tidak dapat diubah lagi bahkan titik koma saja pun tidak boleh di hapus apalagi pengurangan dan penambahan pasal tanpa melalui mekanisme pembuatan perundang-undangan yang berlaku, karna semua Rakyat Indonesia baik tahu ataupun tidak tahu, atau membaca atau tidak membaca dianggap tahu setelah Undang-undang ini diberlakukan, menurut Prof. Eggi Sudjana Mastal (Ketua Dewan Pendiri PPMI) hal ini adalah suatu tindakan Pengkhianatan terhadap Konstitusi UUD 1945 oleh Presiden Jokowi dan DPR RI.

Sangatlah wajar jika masyarakat pekerja menuntut tanggungjawab dan kinerja maksimal dari para anggota DPR RI dan Pejabat Pemerintahan untuk dapat bekerja maksimal karena mereka dipekerjakan oleh rakyat dengan menggunakan anggaran Negara yang cukup besar yang bersumber dari pajak penghasilan dan lain sebagainya tapi dalam kinerjanya menghasilkan produk hukum yang cacat formil dan materil. Dengan kata lain Indonesia berada dalam suatu era yang sedang tidak baik-baik saja dengan lahirnya UU Cipta Kerja yang merupakan Pengkhianatan terhadap Konstitusi UUD 1945

Menurut Pakar hukum UGM Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan UU elitis, ortodoks dan otoriter. “Saya mau pinjam istilah dari Mahfud MD (Menkopolhukam) dalam disertasinya termasuk dalam tipologi apa ini UU Cipta Kerja adalah UU ELITIS, ORTODOKS, OTORITER, sehingga UU Cipta kerja merupakan hukum dilakukan sebagai instrumen untuk melaksanakan kehendak sepihak penguasa. “Secara teoritis dibenarkan oleh Pak Mahfud. Itu bukan hukum tapi kekuasaan. Hukum itu mengayomi.

Adapun Pakar Hukum Tata Negara Prof. Zainal Arifin Mochtar dari UGM menyatakan Proses pembuatan UU Omnibuslaw adalah praktek legislasi yang ugal-ugalan, amuradul dan menyebalkan, karena jika dibawa ke Mahkamah Konstitusi sama halnya kita semua membiarkan Legislatif dan Eksekutif itu boleh ugal-ugalan seenaknya, nanti jika ada problem biar Mahkamah Konstitusi yang cuci piring dan Secara Moral, Etika serta tanggungjawab Pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat UU, sungguh ini tidak adil bagi Rakyat Indonesia.

Mengacu kepada pernyataan Ketua Baleg RUU Omnibuslaw DPR RI Sdr. Supratman (dari Fraksi Gerindra) dalam realesenya di media social, membenarkan adanya Pasal dalam UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang terbaru di hapus oleh SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG). Selain itu pernyataan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dalam keterangan pers-nya pada tanggal 13 Oktober 2020 lalu, yang menyatakan bahwa jika terjadi penambahan pasal atau ayat dalam RUU yang sudah disahkan merupakan tindak pidana. sehingga sampai hari ini perlawanan atas penolakan UU omnibuslaw tersebut semakin hari semakin besar dan terus meluas di seluruh wilayah Indonesia.

Atas ketergesa-gesaan, ugal-ugalan dan amburadulnya pembuatan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini mengakibatkan public makin tidak percaya dengan Tupoksi DPR RI dan Pemerintahan Jokowi yang telah menghabiskan banyak anggaran Negara hanya untuk membuat Kegaduhan Nasional serta UU Cilaka ini hanya memberikan karpet merah bagi pemodal dan oligarkinya serta merugikan nasib rakyat Indonesia, ini adalah bentuk Pengkhianatan dan Pelanggaran terhadap UUD 1945 maka dari itu wajar jika rakyat Indonesia menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA dan banyak pihak terus melakukan Aksi-aksi Unjuk rasa untuk menuntut UU Cilaka ini dibatalkan sesegera mungkin oleh Presiden Jokowi melalui Perppu atau dibatalkan melalui Inisiatif DPR RI (Legislatife Review) untuk membuat UU baru yang membatalkan UU CILAKA ini, jika tak mampu juga menyelesaikan permasalahan ini baiknya para pejabat terkait dan para anggota DPR RI itu mundur ajalah seperti dicontohkan oleh dibelahan Negara-negara lain di dunia ini yang pejabatnya masih punya rasa malu dan sikap tahu diri.

UNTUK ITU ALIANSI RAKYAT TOLAK OMNIBUSLAW (ARTOS) yang terdiri dari PPMI, FSPASI, SBSI’92 dan ForJIS, MENDESAK PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT SEBAGAI NEGAra INISIATOR DAN ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB, DAN SEBAGAI NEGARA SAHABAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA MELALUI KEDUTAANNYA DI INDONESIA UNTUK DAPAT MENDESAK PRESIDEN JOKOWI DAN DPR RI, MEMBATALKAN ATAU MENCABUT UNDANG – UNDANG NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

JAKARTA, 10 NOVEMBER 2020
ALIANSI RAKYAT TOLAK OMNIBUSLAW (ARTOS)

About Post Author