04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Benarkah, Demokrasi Lahirkan UU Kontroversi?


Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

Tanggal 20 Oktober 2020 menjadi penanda usia sudah satu tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memerintah. Sejumlah produk legislasi berupa Undang-Undang lahir dalam di tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Seperti yang dilansir oleh kompas.com, Jumat (20/10/2020), Setidaknya ada tiga Undang-Undang kontroversial yang disetujui pemerintah dan DPR meski menimbulkan polemik. Ketiga Undang-Undang itu adalah revisi UU Mineral dan Batu Bara, revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), Omnibus Law UU Cipta Kerja. Revisi UU Minerba merupakan usulan DPR yang kemudian dibahas dan disetujui bersama pemerintah. RUU Minerba disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna pada 12 Mei 2020. Peneliti dari Auriga Nusantara Iqbal Damanik menyatakan, pengesahan revisi UU Minerba menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap korporasi tambang batu bara.

Berikutnya, revisi UU MK yang juga merupakan usulan DPR disepakati pemerintah. Pembahasan RUU MK dikebut DPR dan pemerintah hanya dalam waktu tujuh hari kerja. RUU MK disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna pada 1 September 2020. Pada 5 Oktober 2020, DPR dan pemerintah menyepakati Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja merupakan rancangan Undang-Undang usulan pemerintah. DPR pun menyetujui pembahasannya meski kritik publik terhadap UU tersebut sudah terdengar sejak masih menjadi wacana. UU Cipta Kerja dibahas DPR dan pemerintah hanya dalam kurun waktu enam bulan. Padahal, UU Cipta Kerja mengubah sebanyak 79 Undang-Undang mulai dari urusan perizinan usaha, pemanfaatan lahan, hingga ketenagakerjaan.

Selain isinya yang mendapatkan kritik keras, pembahasannya dinilai minim partisipasi publik. Ia pun dianggap sebagai Undang-Undang yang cacat baik dari segi formil maupun materiil.
“Ini praktik yang sangat buruk. Dalam catatan kami, bahkan (UU Cipta Kerja) ini yang terburuk dalam proses legislasi selama ini, terutama pascareformasi,” kata pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, Sabtu (17/10/2020).
Abaikan suara publik Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menilai pemerintah hanya menganggap kritik publik sebagai angin lalu. DPR yang semestinya menjadi pengontrol pemerintah pun dianggap dalam posisi yang lemah karena justru selalu sepakat dengan pemerintah. “Tiap ada upaya penolakan, mereka (DPR dan pemerintah) cuek, berpikir bahwa semuanya akan reda sendiri. Mereka cuek dengan tekanan publik. Jadi membiarkan dan mengabaikan sikap-sikap kritis masyarakat terhadap Undang-Undang,” kata Asep, Selasa (20/10/2020).
Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, melihat Jokowi berupaya keras mengejar target pemerintahannya tetapi dengan meminggirkan pelibatan masyarakat. Suara-suara kritis publik tidak didengarkan, komunikasi publik pemerintah pun buruk. “Yang kurang, pertama, adalah komunikasi publik. Yang kedua, pemerintah termasuk DPR miskin untuk mendengarkan, kurang mau mendengarkan masyarakat,” ujar Hendri. 
Buka dialog Asep pun meminta Presiden Jokowi agar dapat menerima kritik dan membuka ruang dialog. Menurutnya, Presiden sudah semestinya mengubah strategi komunikasi publik dalam menjalankan pemerintahan demi membangun kepercayaan publik hingga akhir periode nanti. “Penting betul Presiden mengubah strategi komunikasi publiknya agar lebih mendengarkan apa yang disuarakan masyarakat, tokoh, ormas-ormas, dan sebagainya,” kata Asep.
Hal senada disampaikan Hendri. Menurutnya, Presiden perlu lebih banyak mendengarkan dan tidak bersikap defensif atas kritik publik. “Jadi, kalau banyak Presiden sebelum Pak Jokowi PR-nya adalah ekonomi, sekarang PR-nya Pak Jokowi adalah pelaksanaan demokrasi dan toleransi,” tuturnya. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dihadapi tantangan berat yang tidak terprediksi, yaitu pandemi Covid-19. Ia menyebut pemerintah saat ini bekerja keras mencari solusi agar Indonesia dapat bangkit dari krisis akibat pandemi. UU Cipta Kerja merupakan salah satu solusi yang dimaksud Jazilul demi mengatasi keterpurukan ekonomi yang saat ini terjadi di Tanah Air. “Omnibus Law baru terjadi pada era Jokowi Jilid II yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menahan laju pengangguran dan kemiskinan,” katanya, Senin (19/10/2020).
Kendati demikian, ia mengakui UU Cipta Kerja mendapatkan banyak kritik dari masyarakat. Jazilul menyatakan pemerintah akan terus melakukan pendekatan ke publik agar berbagai kebijakan yang telah diterbitkan dapat terlaksana. “Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan dan dialog dengan berbagai pihak, ormas, dan lain-lain dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam tahun pertama ini masih ada pihak yang melakukan kritik pedas terkait rencana dan kebijakan pemerintah, itu hal yang wajar dalam era demokrasi,” ucap Jazilul.
Kebijakan penuh kontroversi tidak cukup dievaluasi meanisme lahirnya. Namun, harus dikoreksi secara mendasar dari sumber lahirnya regulasi tersebut. Sehingga, akan selalu muncul kontroversi dalam sepanjang pemberlakuan sistem demokrasi baik di aspek substansi (isi yang tidak mewujudkan kemaslahatan publik) atau pun di aspek prosedur (nihil rasa keadilan dan mengabaikan aspirasi rakyat).
Ini adalah suatu konsekuensi logis, di saat demokrasi menjadikan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan Allah Swt. maka, ruang kebebasan bagi individu terbuka selebar-lebarnya. Mereka bebas membuat kebijakan, bebas menetapkan aturan dan Undang-Undang dengan atas nama rakyat.
Dalam sistem demokrasi, aturan dibuat berdasarkan kesepakatan para wakil rakyat yang diwakili oleh Partai Politik. Dan disetujui sebuah Undang-Undang kembali kepada suara terbanyak.
Berbeda dengan sistem Islam, yang menempatkan kedaulatan di tangan Allah Swt. Hanya Allah yang berhak membuat aturan hidup. Manusia hanyalah pelaksana dan tidak layak menetapkan aturan hidup. Sebab Allah lah yang Maha Tahu dan Maha Adil yang berdaulat membuat aturan untuk makhluk-Nya. Aturan dari Pencipta yang berhak diterapkan dalam kehidupan, seperti dalam firman-Nya,
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.” (QS. Al-An’am [6]: 57)
Allah Yang Maha Mengetahui dalam membuat hukum yang sesuai dengan fitrah manusia di mana pun dan kapan pun manusia berada.
Betapa indahnya apabila sistem ini tegak dan berdiri untuk menjalankan roda pemeritahan. Rakyat akan terjamin haknya sebagai warga negara, yaitu mendapatkan penghidupan yang layak, mudah, sejahtera, aman sentosa.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author