06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Nusantara Terhimpit Dua Negara Adidaya


Oleh: Sumiyah Ummi Hanifah | Member AMK dan Pemerhati Kebijakan Publik

Lagi-lagi atas nama investasi, negeri ini kembali ‘diobral’ kepada asing. Kesepakatan demi kesepakatan terus digulirkan, antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara adidaya, kapitalis dunia. Pemerintah seolah menutup mata, terhadap banyaknya pihak yang kurang menyetujui, bahkan mengecam kebijakan tersebut.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengaku pihaknya telah melobi dan mendorong para pebisnis Amerika Serikat (AS) untuk berinvestasi yang lebih banyak di Indonesia. Termasuk untuk proyek-proyek yang di pulau terluar Indonesia, seperti Kepulauan Natuna. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan resmi antara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, pada Kamis, 29 Oktober 2020 di Istana Kepresidenan, Bogor. Tujuan diadakan pertemuan tersebut adalah untuk membangun kemitraan dan kerja sama bilateral antar kedua negara. Mereka membahas masalah visa pelajar, hingga ke masalah Laut China Selatan [galamedia.com, Kamis, 29/10/2020].
Kemesraan antara Indonesia dengan AS membuat negara China meradang dan cemburu buta. Sebab, selama ini hubungan diplomatik Indonesia-China pun demikian mesra. Akibatnya, China menuduh Amerika Serikat telah melakukan tujuh aksi kejahatan Internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Kedubes China, XiaoQian, usai Pompeo temui Jokowi.

Pompeo juga dinyatakan telah memprovokasi hubungan bilateral Indonesia – China, serta telah melakukan serangan yang tidak berdasar terhadap Tiongkok. Amerika Serikat juga dituduh mengganggu perdamaian dan stabilitas Kawasan, terkait campur tangan Amerika terhadap wilayah Kepulauan Natuna.
Namun banyak pihak yang menduga bahwa kesepakatan kerja sama dengan Amerika Serikat, merupakan siasat pemerintah Indonesia yang ingin menuntaskan konflik yang sering terjadi dengan China, di Kepulaun Natuna, tanpa berkonflik langsung dengan Beijing.

Seperti yang kita ketahui bahwa Kapal Patroli Tentara Pembebasan Rakyat [PLA] China kerap mengganggu Indonesia, dengan memasuki zona Maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] di Natuna. Sayangnya, Aparat Indonesia tidak bisa berbuat banyak, karena Beijing mengatakan wilayah tersebut masuk dalam zona bebas. Hal tersebut terkait dengan klaim sepihak dari China, yakni tentang ”sembilan garis putus-putus” [nine dashline]. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia hanya cukup “menyaksikan saja”, bagaimana akhir babak perseteruan kedua negara super power tersebut.

Namun benar atau tidaknya isu tersebut, pada kenyataannya negeri ini sedang tidak baik-baik saja.

Tuduhan dari Pemerintah China yang dialamatkan kepada Amerika Serikat tersebut, membuat Pompeo ikut menyerang China, dengan mengatakan bahwa Partai Komunis China adalah salah satu ancaman terbesar bagi kebebasan beragama di masa depan.

Pernyataan Pompeo tersebut disampaikan di depan perwakilan salah satu ormas Islam di Indonesia, pada forum yang digelar oleh Gerakan Pemuda Ansor, Kamis, 29 Oktober 2020.
Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mewakili Islam Nahdatul Ulama menemui Menlu AS, Mike Pompeo dengan maksud ingin menunjukan bahwa Islam yang didakwahkan oleh para ulama adalah Islam yang moderat. Yang menurut Yaqut sejalan dengan deklarasi yang digagas oleh Pompeo, yakni terkait dengan hak asasi manusia. Padahal, Islam moderat sebenarnya adalah merupakan produk barat, dan bukan berasal dari wahyu Allah Swt.

Moderat artinya tengah-tengah, atau mengambil jalan tengah. Pemahaman ini adalah hasil pemikiran orang-orang Barat yang sekuler. Perbuatan semacam ini, dalam ajaran Islam termasuk perbuatan yang dilarang.

Sebagaimana firman Allah Swt;
”Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu [seagama], sebagai teman kepercayaanmu, [karena] mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka., dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat [Kami], jika kamu mengerti [Ali-Imran (3) ayat 118].

Apabila kita cermati bersama, baik Amerika Serikat maumpun China, sama-sama memiliki kepentingan atas Indonesia. Sehingga wajar jika kedua negara adi kuasa tersebut saling menunjukan arogansi politik mereka. Saling hujat dan saling sikut, bukan hal yang aneh bagi kedua negara yang sedang melakukan ”perang dagang” tersebut.

Kesepakatan-kesepakatan yang terjalin antara Republik Indonesia (RI) dengan Amerika Serikat (AS), sejatinya merupakan ancaman bagi kedaulatan negara dan kemungkinan besar akan dapat menyulut perpecahan di tubuh umat Islam.

Pengelolaan Sumber Kekayaan alam negara,, dengan melibatkan para investor asing, yang notabene mereka adalah kaum kafir harbi, tentu dapat mendatangkan masalah besar di kemudian hari.

Demikian pula dengan kunjungan Menlu AS, ke Indonesia juga disinyalir akan mendesak kepentingan mereka atas Indonesia, sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini mengakibatkan makin lemahnya kedaulatan politik negeri. Sebab, negeri ini akan senantiasa didikte dan dikendalikan oleh asing.

Tentu sangat berbeda dengan sistem Pemerintahan Islam (Khilafah), yang mana dalam mengatur dan mengelola kekayaan alam Negara, tidak akan menyerahkan urusan pengelolaannya kepada pihak asing. Namun harus sesuai dengan standar hukum syara’.
Apabila sumber-sumber kekayaan alam negara dikelola oleh pihak asing, maka yang terjadi adalah beralihnya fungsi kepemilikan.

Padahal dalam ajaran Islam, kekayaan alam seperti air (laut, sungai, danau, dan lain-lain), hutan, dan api (minyak bumi, gas, dan lain-lain) harus dikelola oleh negara, dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Khilafah menutup celah untuk didikte oleh asing, atas kebijakan politik dan dalam melindungi ancaman perpecahan umat. Seharusnya pemerintah kembali kepada aturan Islam yang bersumber dari Wahyu Allah Swt.

Umat Islam pun sudah selayaknya mulai membangun kesadaran politik, agar tidak mudah terjebak dalam narasi sesat pemikiran sekuler, yang sengaja dihembuskan oleh kaum Liberal.

Dengan penerapan syariat Islam yang kafah, negeri ini akan terlepas dari himpitan dua negara adidaya, yakni China dan Amerika.
Waallahua’lam bish-shawab…

About Post Author