04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Dana Umat Diembat, Nasib Umat kian Sekarat

Oleh: Unie Khansa
Praktisi Pendidikan

Kondisi ekonomi negara saat ini sedang kolaps. Utang sudah membumbung tinggi. Setiap negara yang bisa memberi pinjaman dihubungi demi menutupi keadaan yang kian terpuruk. Bahkan apa pun risiko yang dihadapi tidak menjadi pertimbangan, yang penting dana mengalir ke kocek negara. Semua aspek yang kira-kira mendatangkan uang diutak-atik sehingga hampir semua sektor terkena pajak.

Bahkan ironisnya ,dana umat pun dalam hal ini umat muslim, mulai dilirik, dari mulai dana haji, wakaf, atau yang lainnya.
Begitu pun tentang dana wakaf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik partisipasi pengumpulan dana wakaf yang lebih besar dari masyarakat kelas menengah Indonesia, khususnya generasi muda alias milenial.
Ia menyebut kesadaran kalangan ini terhadap instrumen wakaf tengah meningkat sehingga bisa dijadikan sumber keuangan baru untuk memenuhi pembiayaan dari dalam negeri.
Sri Mulyani mendasarkan hal ini dari realisasi pengumpulan dana instrumen wakaf kalangan menengah Indonesia tahun ini senilai Rp217 triliun, atau setara 3,4 persen total Produk Domestik Bruto (PDB).
Senada dengan pernyataan Mentri Keuangan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga ingin partisipasi masyarakat yang mewakafkan dana meningkat. Apalagi, Indonesia memiliki potensi tersebut karena memiliki penduduk muslim mencapai 87 persen dari total populasi 267 juta orang.
“Wakaf ini potensi besar yang selama ini belum digali, padahal kita sudah mulai merintis sukuk(surat utang Negara) wakaf, tapi jumlahnya masih kecil-kecil,” tutur Ma’ruf pada kesempatan yang sama.
(CNN Indonesia 25/10/2020 )

Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Muhammad Fuad Nasar mengatakan, pengembangan tata kelola wakaf memerlukan ekosistem yang memperkuat hubungan timbal balik para pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan.
Fuad berharap dan berkeyakinan, bahwa penguatan perwakafan di Indonesia ke depannya akan semakin berdaya guna dan berhasil guna. Itu bisa tercapai dengan adanya kolaborasi antarelemen masyarakat, pemerintahan, dan segenap otoritas yang mengurusi ekonomi, kebijakan moneter, serta aspek-aspek teknis yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
Oleh karenanya, ia menilai pengelolaan ekosistem wakaf yang kini giat dicanangkan bakal berimbas positif terhadap sistem keuangan nasional. Termasuk potensi adanya partisipasi investor asing di dalamnya.
( Liputan6.com, 30 Okt 2020 )

Selain itu, pemerintah juga membidik ekonomi syariah untuk menanggulangi kondisi ekonomi negara yang carut-marut akibat dari ketidaktepatan pengelolaan keuangan/dana.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekonomi syariah berpeluang besar menjadi sumber baru bagi perekonomian nasional. Sekaligus dinilai mampu menjawab berbagai tantangan dinamika perekonomian nasional di masa kedaruratan kesehatan ini.
“Hal ini karena dalam perekonomian syariah yang sejalan dengan kearifan lokal Indonesia, seperti nilai kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong. Serta adanya keberpihakan pada kelompok lemah, dan itu semua dapat membantu pemulihan ekonomi nasional,” terangnya.
( Liputan 6, 24 /10/ 2020)

Dana wakaf dan ekonomi syariah adalah jelas keuangan milik umat muslim yang dijadikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi kondisi ekonomi yang makin mengkhawatirkan.
Apakah hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga akan memberlakukan syariat Islam?

Ternyata jauh panggang dari api. Pemerintah hanya butuh dana umat muslim, tetapi aspirasi umat untuk menerapkan syariat dikriminalisasi.
Tidak sedikit para pengemban dakwah yang dikriminalisasi karena menyerukan kebenaran sesuai syariat. Jika suatu kesalahan dilakukan oleh kelompok selain Islam, menjadi hal yang biasa saja. Namun, menjadi sangat sensitif jika Islam dan ulama melakukannya. Bahkan, mereka akan merealisasikan sejumlah ide agar dakwah Islam dapat dibungkam, yang secara otomatis akan menyasar ulama sebagai pengemban dakwah.

Masih segar dalam ingatan kita bagaimana kasus yang dialami para pengemban dakwah, seperti Despianoor, Ali Baharsyah, Ustdzah Kinkin Anida, dan masih banyak yang lainnya. Mereka dikriminalisasi hanya karena menyeru untuk kembali pada syariat

Jadi jelas, pemerintah hanya butuh dana umat muslim, tetapi tidak butuh syariatnya.

Menjadi pertanyaan bagi kita bagaimana pengelolaan sumber dana perekonomian dalam Islam?
Perekonomian negara dalam Islam diatur sedemikian sempurna. Semuanya ditujukan untuk kemaslahatan dan kemakmuran umat.

Dalam aturan Islam, sumber pendapatan negara diperoleh dari:

  1. Zakat.
    Zakat dikeluarkan oleh orang yang mampu sehingga tidak memberatkan umat. Bahkan zakat bisa membantu umat yang kekurangan.
  2. Ghanimah merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan.
  3. Fai’ adalah sama dengan ghanimah. Namun bedanya, ghanimah diperoleh setelah menang dalam peperangan. Sedangkan, fa’i tidak dengan pertumpahan darah.
  4. Jizyah merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara nonmuslim yang mampu.
  5. Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat.
    6.Wakaf adalah harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya disimpan di Baitul Maal.
  6. Nawaib adalah pajak khusus yang dibebankan kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat.
    8.Shadaqah,
    khums atas rikaz (harta karun temuan pada periode sebelum Islam) Amwal fadhilah yaitu harta yang berasal dari harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya.

Islam mengharuskan negara untuk memelihara urusan rakyat. Salah satu urusan rakyat yang wajib dilaksanakan oleh negara adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bentuk kewajiban negara atas masalah ini diatur melalui institusi Baitul Maal.
Melalui institusi Baitul Maal, Islam mewajibkan negara untuk mengelola aset-aset umum (al-milkiyyah al-ammah) dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh mengalihkan
kepemilikan dan pengelolaan aset-aset umum tersebut kepada individu atau sekelompok individu (swastanisasi/ privatisasi). Aset-aset umum itu berupa seluruh jenis kekayaan alam seperti hutan, hasil tambang, energi (listrik, gas,panas bumi dan sebagainya.

Di sisi lain, Islam juga menetapkan bahwa negara tidak boleh memungut biaya apa pun kepada rakyat, selain apa yang telah ditetapkan oleh syariah. Oleh karena itu, negara wajib memungut zakat, jizyah,kharaj, dan lain-lain, dari individu rakyat yang berkewajiban mengeluarkannya

Terhadap harta milik negara seperti ghanimah, fai’,khumus, kharaj, jizyah dan tanah, negara mengelolanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara . Pengelolaannya secara langsung diberikan seperti untuk membayar gaji pegawai negeri, biaya jihad dan militer negara atau didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. Salah satu hal yang dilakukan oleh negara seperti pemberian sebidang tanah atau modal usaha atau yang dikelola secara produktif melalui badan usaha milik negara.

Atas dasar itu, pajak bukanlah sumber utama pendapatan negara. Negara tidak diperbolehkan memungut pajak kepada rakyatnya meskipun ditujukan untuk kepentingan rakyat sendiri; seperti membangun jalan atau bendungan. Sebab, pungutan apa pun yang tidak ditetapkan oleh syariah adalah bentuk kezaliman.

Pajak hanya boleh dipungut ketika kas negara kosong atau negara dalam kondisi darurat yang mengharuskan dirinya memobilisasi harta dari rakyat dengan cara menarik pajak.
Hanya saja, pajak hanya dikenakan kepada orang yang kaya saja, sedangkan yang miskin tidak, dan tidak boleh melebihi dari apa yang dibutuhkan.

Dengan demikian negara Islam dengan Baitul Maalnya, mengatur, mengelola dan mendistribusikan pendapatan-pendapatan negara. Semua harta negara yang terpusat dalam Baitul Maal menjadi hak seluruh rakyat.

Ketika Islam telah menetapkan bahwa kewajiban negara adalah memelihara urusan rakyatnya, maka negara diharuskan membuat perencanaan dan kebijakan ekonomi. Islam telah memberikan kewenangan kepada negara untuk memutuskan kebijakan-kebijakan umum perekonomian dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertanian dan ketenagakerjaan.
Semuanya diarahkan guna terwujudnya politik ekonomi yang dijalankan oleh negara yaitu terwujudnya distribusi yang adil di tengah-tengah masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pokok tiap-tiap individu rakyatnya, mencegah terjadinya kelaparan dan kemiskinan, memberikan tunjangan, menyediakan lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur dan berbagai pelayanan publik seperti rumah sakit dan sekolah.

Selain itu negara juga menjamin terwujudnya mekanisme pasar yang normal. Islam telah mendorong perdagangan berlangsung dengan aturan syariah dan mencegah terjadinya liberalisasi perdagangan.

Oleh karena itu, sungguh kita merindukan suasana keimanan dan mendambakan pemimpin yang mau menerapkan hukum syariat. Bukan pemimpin yang justru menyengsarakan umat .

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author