29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Stop Eksploitasi Dana Umat dengan Penerapan Syariat

Oleh: Sri Mulyati
Mahasiswi dan Member AMK

Resesi yang terjadi di Indonesia akibat pandemi terus terjadi. Pemerintah berusaha untuk memulihkan perekonomian. Salah satu dana yang mereka lirik adalah dana yang bersumber dari umat. Nilai solidaritas yang tinggi dengan memberikan dana wakaf yang selama ini dilakukan oleh masyarakat untuk menolong sesama. Rupanya, hal demikian menjadi angin segar bagi orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan. Namun, apakah benar pemerintah mulai sadar akan penerapan syariat Islam dalam bidang ekonomi?

Dana wakaf yang ada di Indonesia berdasarkan realisasi pengumpulan dana instrumen wakaf kalangan menengah Indonesia tahun ini senilai Rp.217 Triliun atau setara 3.4 persen total Produk Domestik Bruto (PDB). Melihat data tersebut artinya ada partisipasi yang cukup besar dari kalangan menengah di Indonesia yang saat ini mencapai 74 juta orang.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kelompok milenial luar biasa banyak, meski uangnya sedikit, tapi kesadaran mereka untuk investasi tinggi. Kalau kita bisa melakukan mobilisasi ini, kita bisa melakukan langkah besar untuk mengumpulkan pendanaan sosial dan instrumen (wakaf) bisa dikembangkan. Dalam konferensi pers usai webinar strategis bertajuk Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (Cnnindonesia.com, 25/10/2020)

Begitulah gambaran sistem ekonomi kapitalisme yang berlandaskan azas manfaat. Ketika ada peluang yang berpotensi sebagai pemasukan negara , langsung diambil. Hal ini mengindikasikan adanya eksploitasi dana yang bersumber dari umat. Padahal sesungguhnya, bukanlah pos yang tepat.

Hal demikian disambut dengan baik oleh wakil Presiden dalam mempersiapkan instrumen cash waqf linked sukuk (dana abadi wakaf tunai) hingga inisiasi Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT) yang dipelopori wakil Presiden Ma’ruf Amin. (Liputan6.com, 30/10/2020)

Pada akhirnya, dana umat yang begitu menggiurkan ternyata telah menyedot perhatian penguasa negeri ini. Karena melihat Indonesia sebagai mayoritas memeluk Islam yang mencapai 87 persen dari total populasi 267 juta orang. Mereka berharap dana yang terkumpul dapat mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memulihkan ekonomi nasional yang mengalami resesi akibat pandemi covid-19.

Senada dengan yang disampaikan Wapres. Dana umat ini jumlah pokoknya tidak boleh berkurang, tetapi manfaatnya akan terus berkembang. Dana tersebut akan dikembangkan melalui Investasi dan hasilnya akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah, pendidikan, dan kesejateraan umum. (Liputan6.com, 30/10/2020).

Tepatkah cara yang di gunakan pemerintah dalam memulihkan ekonomi yang mengalami inflasi bahkan resesi?
Tentu saja tidak dengan cara yang di pilih saat ini.

Walaupun niat pemerintah baik untuk peningkatan sarana ibadah, pendidikan dan kesejahteraan umum. Tetap tersebut merupakan tanggung jawab negara sepenuhnya. Namun, kembali lagi dengan apa dan berasal dari manakah pembiayaannya. Disisi lain, pemerintah memilih alternatif dengan cara menggunakan dana wakaf untuk hal itu. Akan tetapi, disisi lain pemerintah seolah-olah cuci tangan atas apa yang menimpa perekonomian Indonesia. Berlepas diri dari tanggung jawab sebagai pengayom umat dan abai dalam mengembalikan kekayaan negeri ini kepada rakyat. Pada akhirnya rakyatlah yang menanggung beban.

Hingga kini, sudah terlalu banyak rakyat diperas. Salah satunya penarikan pajak sebagai pemasukan APBN. Sekarang di tambah lagi dana wakaf, sebelumnya pemerintah menggunakan dana haji untuk infrastruktur.

Saatnya membuka benak kita dalam memandang kenyataan ini. Bahwa sesungguhnya penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi sebab dan berbuah kezaliman. Pengelolaan keuangan syariah yang mereka lirik, bukan semata-mata pemerintah menerima penerapan syariah Islam dalam bidang ekonomi. Melainkan, diduga untuk menarik empati kaum muslimin demi melancarkan rencana yang telah mereka susun.

Azas manfaat yang terus digulirkan demi kepentingan tertentu. Tidak melihat apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Sangat kontras dengan Islam yang memperhatikan pemasukan negara melalui pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara dan dikembalikan hasilnya kepada rakyat. Seperti pemenuhan hajat hidup orang banyak. Di antaranya sarana dan prasarana pendidikan, sarana ibadah, sarana penerangan dan lain-lain.

Selain itu, pemasukan negara berasal dari tanah kharaj, jizyah, harta rampasan perang, fa´i , khums, dan harta orang murtad. Pos-pos inilah yang kemudian di masukan ke dalam kas negara yang bernama Baitul Mal. Pengelolaan dilakukan dengan baik oleh negara dan didistribusikan kepada rakyat tanpa memandang apakah dari kalangan orang kaya ataupun kalangan orang miskin. Semua fasilitas dan kebutuhan hajat rakyat dipenuhi oleh negara.

Dalam Islam, penetapan pajak hanya dilakukan tatkala negara dalam keadaan genting. Tidak menjadikan pajak sebagai pemasukan satu-satunya. Terlebih dana umat yang berupa wakaf. Dengan demikian, melalui penerapan syariat kafahlah mampu menghentikan eksploitasi dana umat.

Wallahu a´lam bishshawab

About Post Author