29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Bersama Menuju Perubahan Hakiki


Oleh : Oom Rohmawati
Ibu Rumah Tangga dan Member AMK

Kita mesti berjuang memerangi diri,
bercermin dan banyaklah bercermin.
Tuhan ada disini di dalam jiwa ini.
Berusahalah agar Dia tersenyum…ooh
Berusahalah agar Dia tersenyum.
Beberapa bait lirik lagu Ebiet G. Ade di atas mesti menjadi renungan buat kita. Betapa tidak tahun 2020 sebentar lagi akan berlalu, akan tetapi kondisi negeri masih belum menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah yang lebih baik. Pandemi Covid-19 yang sedari awal diremehkan oleh para pejabat negara, akhirnya memporak-porandakan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kesehatan sudah pasti. Sektor pendidikan, pariwisata, dan perekonomian tentu ikut terdampak. Bahkan bayang-bayang resesi mengintai.
Akibat kebijakan Work From Home, tidak sedikit perusahaan yang merumahkan karyawannya atau bahkan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Itu artinya angka pengangguran semakin bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. (Kompas.com, 25/11/2020). Ini tentu saja menjadi pukulan berat bagi keluarga dari pekerjaan yang di-PHK.
Kebijakan belajar daring pun tidak sedikit menimbulkan stress bagi siswa dan orangtua. Sudah banyak korban dari kebijakan belajar daring ini. Seperti yang terjadi pada salah seorang siswi SMA di Gowa, Sulawesi Selatan yang memutuskan mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun serangga akibat beban belajar daring. Meskipun kebijakan memutuskan untuk membuka kembali sekolah juga tidak bisa dilakukan dengan gegabah, sebab pandemi Covid-19 ini masih belum bisa diatasi.
Di tengah situasi yang masih dalam kondisi ketidakpastian dan serba sulit seperti ini, wajar jika rakyat berharap ada keberpihakan penguasa pada rakyatnya. Sayang, kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Meski kita mengakui pemerintah berupaya untuk mengurangi beban masyarakat dengan mengucurkan berbagai bentuk kebijakan yang membantu tingkat konsumsi masyarakat, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan bantuan bagi pekerja yang berpenghasilan kurang dari lima juta rupiah.
Akan tetapi kebijakan tersebut harus dibayar dengan meningkatnya hutang negara. Artinya rakyat juga yang harus membayar hutang-hutang tersebut melalui berbagai pajak. Contoh lain ketidakberpihakan negara pada rakyat, nampak nyata pada UU Ciptakerja yang jelas-jelas diprotes dan ditolak oleh sebagian besar masyarakatnya tetap lolos, dan sudah resmi disahkan oleh Presiden Jokowi pada 2 November 2020 lalu. Dilengkapi juga tanda tangan Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly. Padahal tidak ada UU Omnibus Law ini, masyarakat sudah susah, apalagi dengan berbagai aturan yang lebih berpihak pada kepentingan para kapitalis (pengusaha dan pemilik modal).
Fakta lain menunjukkan, bahwa pemerintah kian terperosok dalam jebakan skenario asing, yang membuat masa depan negeri ini makin tergadai dan membuat penjarahan kekayaan alam milik rakyat oleh asing dan aseng berlangsung legal. Hutang atas nama investasi asing pun makin menumpuk. Kran impor dan investasi asing di sektor usaha strategis hingga mikro justru dibuka lebar-lebar. Bahkan bersama tenaga asingnya, sementara buruh atau tenaga kerja pribumi masih banyak pengangguran. Hal ini kian mempersempit peluang rakyat untuk memperoleh pekerjaan. Wajar jika sebutan antek asing aseng begitu lekat pada rezim ini.
Di bidang politik, penerapan sistem demokrasi pun makin menampakkan wajah buruknya. Perselingkuhan penguasa-pengusaha makin nampak jelas. Kasus-kasus korupsi berjamaah terus mencuat ke permukaan. Intrik politik, termasuk politik pencitraan dan politik adu domba begitu kental terasa.
Di tahun ini pula, kezaliman demi kezaliman terus terjadi. Persekusi ulama dan kriminalisasi ajaran Islam, terutama ide khilafah berlangsung kian masif. Label radikal dan teroris dengan mudah dilekatkan pada mereka yang kerap mengkritisi pemerintah dan lantang menyerukan perubahan ke arah Islam.
Semua yang terjadi ini semakin menunjukkan ketidakadilan hukum yang diberlakukan penguasa. Hukum hanya berlaku bagi umat dan tokoh Islam yang teguh memegang kebenaran. Sementara, betapa banyak kasus yang tidak diselesaikan karena pelakunya diketahui pro penguasa.
Di bidang sosial, betapa banyak fakta yang menunjukkan kegagalan penguasa menjaga masyarakat terutama generasi muda agar tetap ada pada fitrah kebaikan. Maraknya kasus pornografi, pornoaksi, narkoba dan miras, meluasnya komunitas LGBT, keguncangan keluarga, kriminalitas dan lain-lain turut melengkapi potret buram bangsa ini.
Jika dicermati secara mendalam, maka semua problematika ini saling berkaitan satu sama lain. Namun, ujung dari semuanya berakar pada satu sebab, yakni penerapan sistem sekuler demokrasi yang menafikan peran Allah Swt. (agama) dalam kehidupan, serta memberikan hak membuat hukum pada akal manusia yang lemah dan terbatas.
Kezaliman inilah yang memicu bencana demi bencana yang terjadi seperti banjir, longsor, kecelakaan pesawat terbang, gempa bumi, gunung meletus, puting beliung, hingga tsunami tak kunjung usai memporak-porandakan segalanya.
Sangat terasa, di tahun-tahun ini kehidupan begitu jauh dari keberkahan. Alam seakan marah karena bangsa ini sudah begitu melewati batas. Hukum Allah dengan berani dicampakkan. Para ulama dan pengemban dakwahnya dilecehkan. Umat bahkan dijauhkan dari hakikat ajaran Islam yang benar dengan makar pengarusan ide-ide moderasi Islam pesanan Barat yang hakekatnya merupakan upaya deideologisasi dan liberalisasi Islam melalui berbagai program. Padahal ideologi Islamlah kunci utama kebangkitan Islam.
Maha Benar Allah dengan firman-Nya :
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Qs. Al-Araf [7] : 96)
Dan firman-Nya :
Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia: Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman: Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan. (QS. Taha [20] : 124-126)
Semua realita buruk ini tentu harus memicu keinginan kuat untuk melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud tentu bukan sekedar perubahan parsial berupa pergantian rezim semata, tapi harus mengarah pada perubahan sistem. Yakni, perubahan dari sistem sekuler demokrasi yang jahiliyah menuju sistem Islam yang dinaungi wahyu Illahi.
Bukankah fakta menunjukkan bahwa pergantian orang atau rezim sudah berkali-kali dilakukan? Namun tanpa mengubah sistem, kondisi terbukti tak pernah membaik. Itu dikarenakan kerusakan memang bukan sekadar ada pada orang, tapi ada pada sistem yang diterapkan. Yakni, sistem sekuler demokrasi kapitalis neoliberal yang memang rusak sejak dari asasnya.
Oleh karena itu, kenapa perubahan tidak bisa diwujudkan melalui sistem mekanisme demokrasi. Dari kasus UU Ciptakerja semestinya kita belajar bahwa bahaya sistem ini tidak bisa dihindarkan atau dihentikan kecuali dengan sistem pemerintahan Islam. Dengan umat Islam bersegera kembali menerapkan hukum-hukum Allah yang dipastikan akan membawa keberkahan. Yakni dengan berjuang menegakkan institusi penerap syariat Islam, yang tidak lain adalah sistem khilafah.
Khilafah adalah kepemimpinan umum kaum muslimin yang akan menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh alam. Sistem inilah yang secara empirik pernah menaungi umat Islam bahkan non muslim selama belasan abad. Di masa itu, kesejahteraan dan persatuan hakikipun terwujud dalam kadar yang tak pernah ada bandingannya. Hingga umat Islampun mampu tampil sebagai umat terbaik, memimpin peradaban cemerlang sekaligus menebar rahmat ke seluruh alam.
Masyarakat terutama umat Islam mesti berupaya bersama untuk membangun kesadaran melalui dakwah pemikiran yang dilakukan secara berjamaah sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah saw. Bukan dakwah fisik apalagi kekerasan. Juga bukan dakwah fardhiyah yang tak fokus arah.
Dengan dakwah fikriyah dan jama’iyah inilah, umat bisa paham tentang akidah yang lurus, disertai dengan pemahaman tentang konstruksi hukum-hukum Islam sebagai solusi kehidupan. Sehingga akan tergambar pada diri umat bahwa tak ada yang bisa membawa mereka pada kesejahteraan hakiki dan keberkahan hidup selain dengan menerapkan hukum-hukum Islam.
Sebagaimana dulu, dakwah fikriyah yang dilakukan Rasulullah saw. bersama para sahabatnya juga berbuah sama. Yakni, tumbangnya sistem kufur jahiliyah dan tegaknya sistem politik Islam di Madinah al-Munawwarah yang dipenuhi dengan keberkahan.
Wallaahu alam bishshawab

About Post Author