25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Hanya Dengan Penerapan Sistem Islam Hutanku Dapat Terjaga

Oleh Muhita
Member AMK dan Pendidik Generasi


Kulihat ibu pertiwi
Sedang bersusah hati
Air matanya berlinang
Emas intannya terkenang

Hutan, gunung, sawah, lautan
Simpanan kekayaan
Kini ibu sedang lara
Merintih dan berdoa
……

Penggalan syair lagu Ibu Pertiwi di atas, seolah menggambarkan suasana hati saudara-saudara kita yang berada di pedalaman Papua. Jika sebelumnya mereka
bisa memanfaatkan hutan untuk memenuhi kehidupannya, saat ini perlahan namun pasti hutan yang mereka jaga dan lestarikan akan beralih fungsi.

Pedalaman pulau Papua, pada awalnya masih banyak hutan, dengan lebih dari 60 persen keanekaragaman hayati Indonesia. Namun saat ini sudah mulai mengalami kerusakan.

Dilansir dari BBC News Indonesia, 12 November 2020.
Sebagai salah satu perusahaan sawit dengan lahan terluas di daerah pedalaman Papua, Korindo, perusahaan yang berasal dari Korea, ditengarai telah melanggar hukum dengan membakar hutan. Meskipun mereka membantah tudingan tersebut.

Dalam Undang-undang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Perkebunan di Indonesia, tidak diperbolehkan atau melanggar dari hukum apabila ada perusahaan menggunakan api, karena menggunakan api adalah cara termurah bagi perusahaan untuk land clearing.

Dilansir dari Detik News, 14 November 2020.
Investigasi yang dilakukan oleh Forensic Architecture dan Greenpeace Indonesia, terkait kebakaran hutan untuk perluasan lahan sawit yang dilakukan oleh perusahaan asal Korea Selatan (Korsel) menjadi polemik.

Awalnya, sebuah investigasi visual yang dirilis pada Kamis (12/11) menunjukkan perusahaan raksasa asal Korea Selatan ‘secara sengaja’ menggunakan api untuk membuka hutan Papua demi memperluas lahan sawit.

Anak usaha perusahaan Korea Selatan (Korsel), Korindo Group, menguasai lebih banyak lahan di Papua daripada konglomerasi lainnya. Perusahaan ini telah membuka hutan Papua lebih dari 57 ribu hektare, atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korsel.

Akan tetapi hasil investigasi tersebut disangkal oleh Korindo. Korindo berdalih bahwa tuduhan pembakaran hutan dalam periode tahun 2011-2016 adalah tidak benar. Menurut pernyataan The Forest Stewardship Council (FSC) pada Agustus 2019 lalu, pihak FSC telah melakukan investigasi di lapangan pada Desember 2017. Hasil kesimpulan investigasi tersebut menyatakan tidak benar tuduhan bahwa Korindo dengan sengaja dan ilegal membakar area perkebunan.

Temuan FSC tersebut memperkuat hasil investigasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan Nomor Surat 522.2/0983 tertanggal 24 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa pembukaan lahan dilakukan secara mekanis dan tanpa bakar.

Selain kedua hasil investigasi tersebut, terdapat juga surat dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Nomor S.43/PHLHK/PPH/GKM.2/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang menyatakan bahwa anak perusahaan Korindo Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tidak melakukan illegal deforestation dan telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK.

Dilansir dari CNN Nasional, 13 November 2020.
Perusahaan Korindo Group menyatakan, bahwa informasi yang menyebut Korindo Group membakar hutan di Papua untuk perkebunan sawit tidak benar.

Mengutip rilis dari situs Greenpeace, perusahaan Korindo memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Papua dan telah menghancurkan sekitar 57.000 hektare hutan di provinsi tersebut sejak 2001.

Dalam penelitian tersebut, tim gabungan dua organisasi menggunakan citra satelit NASA untuk mengidentifikasi sumber panas dari kebakaran lahan yang berlokasi di Merauke, Papua.

Selain itu, mereka menggunakan data yang dikumpulkan dari rekaman video survei udara. Lewat metode tersebut, tim peneliti menemukan pola deforestasi dan kebakaran tersebut menunjukkan bahwa pembukaan lahan menggunakan api.

“Jika kebakaran di konsesi Korindo terjadi secara alami, kerusakan lahannya tidak akan teratur,” kata peneliti senior Forensic Architecture, Samaneh Moafy.

Lebih lanjut Samaneh Moafy menjelaskan, bahwa setelah dilacak dari pergerakan deforestasi dan kebakaran dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa hal itu jelas terjadi secara berurutan dengan kebakaran yang mengikuti arah pembukaan lahan dari barat ke timur dan terjadi secara besar-besaran di dalam batas konsesi Korindo.

Teknik analisis bernama Rasio Pembakaran Normal (NBR) digunakan untuk menemukan pola pembakaran di wilayah tersebut. Dari situ ditemukan pola pembukaan lahan dengan api terjadi bulanan antara Oktober 2011 sampai Januari 2016. Data yang ditemukan kemudian dibandingkan dengan data hotspot di area yang sama dari data satelit VIIRS dan MODIS NASA dalam kurun waktu yang sama.

Perbandingan dua data itu menunjukkan kesamaan pola kebakaran, arah dan kecepatan perpindahan api. Dari sini bisa diduga kebakaran dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan.

Permasalahan kebakaran hutan, yang berakibat pada kerusakan lingkungan yang dilakukan investor asing telah berlangsung sejak lama. Akan tetapi pemerintah seolah “tidak berdaya” mengatasi permasalahan yang selalu berulang tersebut. Hal ini menjadi bukti kemandulan sistem demokrasi yang tidak dapat melindungi kepentingan rakyat dan hak rakyat atas sumber daya alamnya.

Kasus pembakaran hutan untuk membuka lahan sawit yang dilakukan oleh Korindo Group, mestinya tidak hanya dilihat dari sisi kerugian ekonomi dan lingkungan hidup saja, tetapi juga merupakan simbolisasi kepentingan asing, yang semakin mencengkeram pada sisi politik dan ekonomi di Papua. Kurangnya perhatian pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Papua, juga telah memunculkan adanya tuntutan otonomi khusus Papua yang semakin menguat.

Lemahnya negara demokrasi dalam menjaga kedaulatan tidak dapat dipungkiri, karena pada dasarnya sistem tersebut telah cacat dari lahir. Hanya sistem Islam yang dapat melindungi setiap jengkal tanah dan hak rakyat dari intervensi asing.

Islam sebagai Rahmatan lil Alaamiin, akan mendatangkan rahmat dan persatuan bagi seluruh warga negara . Memberlakukan aturan Islam juga dapat menjadikan seluruh rakyat sejahtera, tanpa adanya diskriminasi, baik muslim maupun non muslim.

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan individu (Al-Milikiyyah Al-Fardiyyah), kepemilikan umum (al-Milikiyyah al-Ammah), kepemilikan Negara (Milikiyyah al-Dawlah).

Yang dimaksud dengan kepemilikan umum, merupakan benda-benda yang telah dinyatakan oleh syara’ sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak dikuasai oleh hanya seorang saja, karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya.

Sehingga menurut sistem Islam, penguasaan hutan oleh individu tidak boleh terjadi, karena hutan termasuk ke dalam kepemilikan umum.

Dengan mengembalikan konsep kepemilikan sesuai dengan syariat Islam tersebut tentunya kesejahteraan yang diimpikan oleh seluruh rakyat akan menjadi kenyataan.

Wallahu a’lam bishawwab

About Post Author