06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

RCEP Penyempurna Penjajahan Asean

Oleh : Darni Salamah
Aktivis Muslimah Sukabumi

Apa itu RCEP? RCEP adalah perjanjian perdagangan regional di antara negara-negara ASEAN, serta ekonomi raksasa Asia : China, India, Jepang dan Korea Selatan. Inisiatif RCEP sendiri dimulai sejak 2013.

Dilansir dari cnbcindonesia.com Sebanyak 15 negara Asia-Pasifik telah mendatangani kesepakatan bebas terbesar di dunia, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). Tujuan dari RCEP itu sendiri bertujuan untuk menurunkan tariff membuka perdagangan jasa, dan mempromosikan investasi untuk membantu negara-negara berkembang mengejar ketertinggalan dunia. India adalah salah satu negara yang keluar dari kesepakatan tersebut karena khawatir akan barang-barang murah China yang nantinya memasuki negara itu.
(cnbcindonesia.com 15 /11 2020)

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Meski RCEP ini merupakan inisiatif Indonesia yang secara konsisten mengawal jalannya negosiasi dengan menjadi ketua dari beberapa pembicara yang terkait dengan kesepakatan tersebut. Dampak dari keterikatan perjanjian bebas tersebut tentu berdampak pada pasar Indonesia. Ancaman bagi produk lokal kian menghantui pengusaha lokal mengingat sebelum kesepakatan ini pun serbuan produk impor China membanjiri pasar ekonomi Indonesia.

Peresmian blok perdagangan baru asia pasifik tersebut bukanlah signal perbaikan kondisi ekonomi negara ASEAN, melainkan alat baru  penjajahan ekonomi kian membesar bagi China. Meski bertajuk memperbaiki ekonomi global, hakikatnya menimbulkan kemunduran pada produk asli dalam negeri. ASEAN merupakan salah satu benua terbesar di dunia. Tentu dengan sumber daya alam yang mumpuni, disertai jumlah sumberdaya alam yang banyak tidak menutup kemungkinan berpeluang menciptakan kemandirian ekonomi tanpa harus terikat dengan perjanjian yang merugikan perdagangan lokal. Semakin bebas impor, maka semakin terbuka luas penjajahan secara politik dan ekonomi karena pasar Indonesia akan dikuasai pasar asing. 

Mengadopsi sistem kapitalisme menjadikan Indonesia akan semakin terpuruk. Diikat berbagai perjanjian-perjanjian yang justru semakin mencengkram negeri ini lebih dalam hingga sulit melepaskan. Negara-negara korporasi tidak akan berhenti mengeruk kekayaan dan menjajah melalui jalur ekonomi. Mereka saling berebut hingga negeri ini tidak independen. 

Jika kita menengok saat Islam diterapkan, kita akan melihat keteraturan,keadilan dan mandirinya posisi negara tanpa campur tangan asing. Negara memiliki kewibawaan,kemandirian dan tidak ada perjanjian yang menjerat hingga sulit bergerak.

Dalam sistem Islam sendiri, begitu sistematis memetakan setiap urusan kehidupan masyarakat dalam bernegara. Investor yang akan berinvestasi bukanlah investor yang terkategori muharriban filan yang dimaksud dengan muharriban filan adalah negara yang secara nyata memerangi Islam dan kaum muslimin. Dalang RCEP sendiri yakni China yang secara nyata memberikan penjajahan kepada muslim Uyghur dan sistem islam.
Menurut Ibnu Khaldun, dalam Welfare State Islami, pemerintah hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk membuat fungsi pasar berjalan lancar. Dengan membuat infrastruktur yang berfungsi memperlancar kegiatan ekonomi.

Negara juga harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat dan menghindari pugutan pajak yang memberatkan. Tapi bagaimana dengan Indonesia , urusan infrastruktur saja masih bergantung pada pendanaan asing dengan melakukan pinjaman. Tentu akan menjadi persoalan yang bertubi-tubi terhadap urusan ribawi negara yang berimbas pada kesengsaraan rakyat.

Sistem ekonomi Islam telah terbukti berhasil mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi muslim apalagi non muslim selama beberapa abad. Pos-pos pendapatan dalam Islam karena dikelola oleh Baitul Maal institusi khusus yang mengelola harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, mau pun harta benda lainnya. 

Dengan sistem kapitalisme kini, yang menggantungkan harapan pada negara-negara asing, tentu akan memperpanjang masa penjajahan secara ekonomi karena negara tak sanggup mengelola sumber daya alam sendiri, padahal Indonesia memiliki potensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. 

Untuk itu, agar ekonomi Indonesia kembali pulih harus segera diakhiri berbagai perjanjian-perjanjian batil.
Saatnya beralih ke sistem ekonomi Islam dalam bingkai syariat Islam yaitu khilafah.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author