30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Mustahil RUU Larangan Minol Lolos dalam Sistem Demokrasi

Oleh : Rati Suharjo
Pegiat Dakwah dan Member AMK

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah Swt. turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS al-Maidah : 48)

Penggalan ayat di atas memerintahkan kepada manusia agar menghentikan segala bentuk aturan yang lahir dari hawa nafsu. Hawa nafsu tersebut tidak lain lahir dari akal manusia. Sebab, akal manusia terbatas yang akan mengakibatkan pertentangan, perdebatan, dan perselisihan.

Seperti saat ini ketika ada pengusung RUU larangan minuman beralkohol, maka menimbulkan polemik. Padahal jika melihat dampak dari minol tersebut hanya melahirkan sisi negatif. Seperti kenakalan remaja, perkosaan, kriminalitas, dan bentuk kerusakan yang lain. Maka wajar jika dalam draf RUU yang diterima BBC, orang yang mengonsumsi alkohol tak sesuai aturan terancam pidana kurungan dua tahun dan denda 50 juta. (BBC news Indonesia,13/11/2020)

Namun, RUU minol tersebut tidaklah mulus. Banyak pihak-pihak yang menolak, seperti PGI (Perserikatan Gereja Indonesia) Gomar Gultom yang  membanding-bandingkan dengan negara pusat agama Islam, yaitu Arab. “Di Arab minuman keras bebas untuk dikonsumsi dan tersebar luas di masyarakat, sedangkan di Indonesia apa-apa dilarang, justru di Indonesia yang dibutuhkan adalah pengaturan, pengawasan yang ketat, dan hukum yang konsisten.” (CNNnasional, 13/11/2020)

Bukan hanya dari PGI penolakan minol dilakukan, akan tetapi dengan alasan adat istiadat dan keagamaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh fraksi Golkar dan PDIP. Dari fraksi PDIP di baleg mengatakan, dalam agama Kristen minuman keras digunakan untuk acara penjamuan kudus. Sedangkan dari Golkar menyampaikan, daerah Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Papua, minuman keras digunakan untuk acara adat istiadat. Untuk itu menurut mereka, pengusung minol harus jeli dan memikirkan yang lain. (tempo.co, 13/11/2020)

Hal ini juga sama penolakannya yang dilakukan oleh Stefanus, Ketua Asosiasi Minuman Beralkohol Indonesia. “Jika RUU disahkan, maka akan mengancam bidang pariwisata.” Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pariwisata membantu pemasukan dana APBN. Otomatis dengan ancaman RUU tersebut akan menganggu distribusi perekonomian negara. Sebab, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, miras telah berkontribusi pada negara 7,3 Triliun tahun lalu. (BBC News Indonesia,13/11/2020)

Kisruh kebijakan memang bukan hal asing lagi dalam sistem demokrasi. Bahkan siapa yang kuat dialah yang menang. Tidak peduli kebijakan tersebut merugikan masyarakat atau tidak. Jika para wakil rakyat yang duduk di parlemen, memihak disahkan atau digagalkan, maka presiden tinggal memberikan keputusan. Beginilah rusaknya demokrasi yang selalu menuhankan suara mayoritas manusia. Sehingga tidak dapat dipastikan akankah RUU larangan minol tersebut disahkan atau tidak. Sebab dalam dunia demokrasi tujuan yang dicari adalah keuntungan bukan halal haram. Walaupun hasil dari keputusan tersebut adalah keburukan yang merugikan rakyat.

Oleh sebab itu, sistem tersebut tidaklah pantas untuk diterapkan. Apalagi jelas mengonsumsi minuman keras dalam Islam adalah haram. Selain haram dampak mengosumsi miras dapat menghilangkan akal sehat. Sehingga dapat memicu perbuatan yang merugikan masyarakat sekitarnya.

Dengan adanya permasalahan tersebut, perlu upaya perubahan sistem yang diterapkan. Dari sistem menuhankan akal manusia, menjadi menuhankan Allah Swt. Sebab, Allah Swt selain sebagai pencipta makhluknya, juga sebagai Sang Mudabbir, yaitu pengatur kehidupan manusia.

Untuk itu sudah selayaknya kembali mengikuti aturan dari Sang Pencipta. Dimana tidak akan ada lagi perdebatan, pertentangan dan perselisihan. Sistem tersebut tidak lain adalah sistem Islam.

Dalam Islam minum khamr hukumnya haram. Larangan tersebut bukan hanya untuk para pengonsumsi saja, akan tetapi bagi yang menjual dan yang melayani. Bahkan orang yang makan hasil jualan khamr tersebut. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasullullah saw.;

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ‏  

“Allah mengutuk minuman keras, peminumnya, pemberi minum (orang lain), penjualnya, pemerasnya, pengantarnya, yang diantar kepadanya, dan yang memakan harganya.” (HR Abu Daud dan Hakim)

Selain itu, Islam juga sangat tegas sanksinya dalam memberikan hukuman kepada pengonsumsi minol. Yaitu berupa Had. Hukum berupa cambukan yang diberikan kepada pengonsumsi. Hal ini telah dilakukan di masa Khalifah Umar bin Khattab, sebanyak 80 kali cambukan. Adapun di masa Rasulullah saw. dan Khalifah Abu Bakar sebanyak 40 kali cambukan. (HR. Bukhari Muslim)

Cambukan tersebut diberikan kepada pelaku di tengah-tengah keramaian. Dimana masyarakat banyak yang melihat. Sebab dengan diperlihatkan kepada semua orang, akan memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun yang lain.

Selain di dunia, di akhirat pun mendapatkan azab dari Allah Swt. Hal ini dijelaskan oleh ‘Abdullah bin ‘Amr R,a bahwa Nabi saw. bersabda:

اَلْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِيْ بَطْنِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

“Khamr adalah induk dari segala kejahatan, barangsiapa meminumnya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya (belum bertaubat), maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah.” (HR. At-Tabrani)

Bahkan, di akhirat akan diminumkan Thinul khobal (nanah dan kotoran ahli neraka) sebagaimana Hadis An-Nasa’i.

Oleh karena itu, dalam sistem seperti apa hukum-hukum tersebut dapat dilaksanakan? Mungkinkah sistem demokrasi? Jelas bukan. Sebab sistem demokrasi kebijakannya menggunakan akal manusia. Sedangakan cambuk hanya ada dalam sistem Islam, yang berdasarkan Al-Qur’an, Sunah, ijma, dan qiyas.

Maka dari itu sudah selayaknya saat ini menerapkan sistem Islam dalam bingkai khilafah ala minhajin nubuwah. Dimana sistem tersebut memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author