30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

INDAHNYA KEMBALI BERSEKOLAH


Oleh : Sri Utami (Pendidik)

Pada masa pandemi selama delapan bulan ini pembelajaran jarak jauh dilaksanakan di rumah. Awal bulan- bulan pertama PJJ belum terdapat masalah yang begitu besar. Namun akhirnya terlalu lama belajar di rumah mulailah terdapat banyak permasalahan timbul.
Dari masalah psikologis yang dialami siswa dan orang tua sampai masalah tidak optimalnya pembelajaran. Akhirnya banyak yang menginginkan sekolah – sekolah kembali dibuka. Siswa belajar lagi di sekolah seperti biasanya.
Keputusan pembukaan sekolah menurut Nadiem akan diberi kepada tiga pihak yakni Pemerintah Daerah, Kanwil dan orang tua melalui komite(CNN,20/11/2020). Menurut ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) mengatakan kebijaksanaan ini, menunjukkan terobosan yang signifikan ketimbang aturan dalam surat keputusan bersama menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mentri Agama, Mentri Kesehatan dan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia (SKB 4 Mentri) tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 sebelum dievaluasi. (prfmnews.id, 20/10/2020)
Aturan yang dikeluarkan saat ini seperti hanya merubah aturan yang sudah ada. kebijakan membuka kembali sekolah pada Januari 2021 menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum kelar.
Disisi lain bila sekolah dibuka, maka hal yang harus diperhatikan yaitu :
Pertama tingkat kedisiplinan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang harus benar- benar diperhatikan. Bila di sekolah bisa dilakukan protokol kesehatan dengan baik, tetapi ketika siswa di luar sekolah saat berangkat atau pulang sekolah, maka jaminan protokol kesehatan sulit dipantau.
Kedua persiapan sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada guru dan siswa mungkin bisa dilaksanakan pada bulan – bulan pertama pertama, tetapi kemudian memakan anggaran yang besar yang belum tentu juga sekolah bisa menyediakan fasilitas sanitasi dan kebersihan. Mengingat anggaran yang cukup besar.
Ketiga yaitu peran negara sebagai pengurus utama jaminan kesehatan Pendidikan yang harus senantiasa ada. Retno Listiyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang pendidikan, mengatakan,” menyerahkan wewenang KBM tatap muka kepada Pemerintah Daerah adalah bentuk lempar tanggung jawab”.
Mengingat dana APBD dalam mempersiapkan sekolah yang sesuai protokol kesehatan tidaklah sedikit. Lalu apa fungsi dan peran negara sebagai pengurus utama urusan rakyat.
Negara mestinya dapat memberikan solusi penyelesaian masalah pandemi ini dengan baik dan tuntas. Bukan hanya membuat kebijakan yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Sehingga kesannya melemparkan tanggung jawab. Inilah sistem pemerintahan Kapitalis yang sekarang diadopsi oleh pemerintah kita
Sistem yang tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat dan tidak mengayomi masyarakat.
Dalam Negara yang berideologi Islam ,hal permasalahan ini tidaklah akan terjadi secara berlarut- larut. Islam sudah memiliki mekanisme sempurna yang menjamin penyelesaian secara tuntas untuk kemaslahatan. Negara akan mengurusi langsungn dalam menangani masalah pandemi ini. Pandemi ditangani dengan kebijakan yang pasti. Negara tidak akan membiarkan tiap daerah mengalami kesulitan selama belajar daring.Karena segala fasilitas pendidikan akan diberikan secara merata ke seluruh daerah. Disisi lain pandemi ini akan memberikan pembelajaran bagaimana ketika kita mendapat musibah dengan bertawakal dan semakin meningkatkan ketaqwaan kita kepada Alloh SWT. Pengayoman sistem sempurna itu hanya dapat diwujudkan melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyyah.
Wallahu’alam bisshowab

About Post Author