25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Papua Dalam Cengkraman Asing


Oleh : Maryatiningsih (Ibu Rumah Tangga)

Papua adalah salah satu penghasil SDA yang sangat banyak dan strategis, selain tambang emas, hutan juga sangat luas di sana. Sehingga Papua ini tidaklah sedikit yang ingin menguasainya sebagai ladang bisnis. Miris kini tidak tersisa daerah atau wilayah-wilayah yang banyak menghasilkan SDA hampir semuanya dalam cengkraman swasta ataupun asing. Seperti halnya yang sedang terjadi saat ini di Papua di lansir dari news detik com.

Jakarta – Investigasi Forensic Architecture dan Greenpeace Indonesia terkait kebakaran hutan untuk perluasan lahan sawit yang dilakukan oleh perusahaan asal Korea Selatan (Korsel) menjadi polemik. Begini duduk permasalahannya.Awalnya, sebuah investigasi visual yang dirilis pada Kamis (12/11) menunjukkan perusahaan raksasa asal Korea Selatan ‘secara sengaja’ menggunakan api untuk membuka hutan Papua demi memperluas lahan sawit.Masyarakat suku Malind, yang tinggal di pedalaman Papua, perlahan kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. Mereka sedih karena hutan adatnya di pedalaman Merauke kini
“Saya menangis, saya sedih kenapa saya punya hutan, alam Papua yang begini indah, yang tete nenek moyang wariskan untuk kami anak-cucu, kami jaga hutan ini dengan baik,” kata perempuan suku Malind, Elisabeth Ndiwaen.”Kami tidak pernah bongkar hutan, tapi orang dari luar bongkar itu. Buat saya itu luka,” ujarnya.
Sementara, ketua marga Kinggo dari suku Mandobo, Petrus Kinggo, berkukuh mempertahankan hutan adatnya di Distrik Jair, Boven Digoel. Dia menolak hutan adatnya dijadikan kebun kelapa sawit. Dia mengatakan sagu yang jadi makanan pokok masyarakat Papua lambat laun tergusur kebun kelapa sawit.”Jadi saya ambil ikan, daging, burung, sagu, gratis. Saya datang pasti dengan istri anak senyum, senang-senang kita makan. Tidak ada yang keberatan karena ini di atas tanah adat saya sendiri,” kata Petrus sambil menunjukkan kebun sagu di hutan adatnya.

Hutan Papua merupakan salah satu hutan hujan yang tersisa di dunia dengan keanekaragaman hayati tinggi. Lebih dari 60 persen keragaman hayati Indonesia, ada di Papua.Anak usaha perusahaan Korea Selatan (Korsel), Korindo Group, menguasai lebih banyak lahan di Papua daripada konglomerasi lainnya. Perusahaan ini telah membuka hutan Papua lebih dari 57 ribu hektare, atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korsel.

Investigasi yang dilakukan oleh Forensic Architecture dan Greenpeace Indonesia, yang diterbitkan pada Kamis (12/11/2029) bersama dengan BBC, menemukan bukti bahwa Korindo telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawitnya.
Investigasi menemukan bukti kebakaran di salah satu konsesi Korindo selama beberapa tahun dengan pola ‘pembakaran yang disengaja’ secara konsisten.

Mengapa hal ini sering terjadi di negri kita? hampir setiap tahun pasti ada kebakaran hutan yang ujung ujungnya menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Modus kebakaran hutan sudah tidak menjadi hal yang aneh, bahkan masih banyak modus – modus yang lainnya yang di lakukan untuk mencapai tujuan yang menguntungkan mereka terutama asing dan swasta. Ini adalah salah satu bukti kemandulan sistem demokrasi yang tidak mampu melindungi rakyat dan hak rakyat atas SDA dari campur tangan asing.

Pemerintah tidak peka atau memang sengaja karena kepentingan tertentu, ketika mengetahui Perusahaan Korea sengaja membakar hutan utk buka lahan sawit. mestinya tidak hanya dilihat sisi kerugian ekonomi dan lingkungan hidup saja, tetapi juga simbolisasi kepentingan asing yang semakin mencengkeram situasi politik dan ekonomi Papua. Tetapi begitulah situasi pemerintah negri kita ini, mudah untuk di bodohi, sehingga mudah pula untuk di kuasai dan di kendalikan asing.

Dengan begitu kini situasi politik Papua dan tuntutan otsus makin menguat tidak lepas dari ‘leluasa’ nya asing memainkan kepentingan ekonomi dan politiknya di wilayah ini. Mau tidak mau suka tidak suka asing menjadi penguasa disana. Baik ekonomi maupun politik ada ditangan mereka. Semakin terpuruk lah ekonomi kita, belum stabil ekonomi kita akibat pandemi yang terjadi, sudah timbul masalah baru yang mengakibatkan ekonomi semakin buruk.

Sudah saatnya rakyat membuka mata dan berfikir jernih dengan sistem demokrasi saat ini, sistem yang rusak, sistem yang menyengsarakan rakyatnya. Berbeda dengan sistem kekhilafahan yang bertanggung jawab melindungi setiap jengkal tanah dan hak rakyat dari investasi asing. Khalifah lebih mengutamakan kepentingan umat nya dengan sangat baik. Wallohualam bishowab.

About Post Author