25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Tatap Muka Dibuka


Risiko Covid Kian Mendera

Oleh: RAI Adiatmadja
(Founder Komunitas Menulis Buku Antologi)

Membuka kembali persekolahan secara luring (luar jaringan), memang bisa mengembalikan ekosistem belajar, di mana ada tatap muka dari pengajar dan pembelajar. Akan tetapi ketika penanganan pandemi hanya sebatas apa adanya, tentu kebijakan kembali bersekolah hanya akan menimbulkan masalah.

Bahkan ketika tidak disertai dengan protokol yang tepat dan benar. Semua hanya akan menjaring kondisi masuk ke dalam risiko yang semakin besar. Bahkan tidak mustahil yang terjangkit penyakit semakin melebar. Sudahkah pemerintah mempersiapkan semua dengan maksimal dan terarah agar kebijakan tidak menimbulkan hal-hal yang ironis?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah di seluruh zona risiko virus corona mulai Januari 2021. Ia mengatakan keputusan pembukaan sekolah akan diberikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil), dan orang tua melalui komite sekolah. Ia pun menegaskan bahwa orang tua masing-masing dibebaskan untuk menentukan anaknya ikut sekolah atau tidak. Pada bulan Agustus 2020 Nadiem terlebih dahulu mengizinkan sekolah di zona kuning dan hijau untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kemendikbud mencatat, setidaknya 43% siswa yang berada di area tersebut. Keputusan tersebut diambil karena PJJ di sejumlah daerah tidak berjalan optimal. (CNNIndonesia, 20/11/2020)

Pada faktanya sekalipun persekolahan dibuka secara zonasi, ternyata menyisakan kekhawatiran yang sangat besar, di antaranya masih banyak sekolah yang tidak disiplin melakukan protokol kesehatan bahkan rentan sekali dengan pelanggaran dan pengabaian, bahkan tidak diberikan sanksi tegas. 
Seperti yang disuarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Menurut KPAI masih banya sekolah yang belum siap dengan protokol kesehatan dalam penerapan kembali pembelajaran tatap muka. Sementara FSGI memberi kritik terhadap penggunaan zonasi sebagai tolok ukur pembukaan sekolah. Sebab menurut pantauan organisasi tersebut, banyak pula sekolah yang melanggar ketentuan pembukaan sekolah, tetapi bebas dari sanksi. 

(CNNIndonesia, 20/11/2020).

Kebijakan dibukanya kembali sekolah seharusnya tidak melahirkan hal yang dilematis bagi warga negara di masa pandemi ini. Tersebab penanganan virus yang stagnan tidak bisa memberi perlindungan dan penjagaan, hanya melahirkan rasa waswas dan ketidaktenangan. Masyarakat tidak ditunjukkan pada keseriusan pemerintah  dalam menanggulangi virus, bahkan yang tersebar di media dan fakta yang ada, semua aspek tidak terurus. Pada akhirnya tujuan pembelajaran tidak akan tercapai, hak-hak yang bersekolah pun akan semakin terabai. 

Seharusnya pemerintah tegas dalam memberikan aturan termasuk protokol kesehatan dengan maksimalitas fasilitas. Serta sanksi bagi yang melanggar batas, sehingga kebijakan menjadi wasilah jalannya kondusif untuk segala aktivitas belajar luring.

Kurikulum yang diberlakukan pun haruslah tepat sasaran bukan malah memberatkan. Kurikulum sebelum dan sesudah pandemi tetap berkonten sama sekalipun tercatat dengan redaksi yang berbeda. Stagnan dan tujuan yang tidak sahih, semakin menjauhkan dari menciptakan generasi terbaik. Senantiasa kental dengan muatan-muatan sekuler meskipun lebih disederhanakan.

Bukti dari  buruknya sistem pendidikan sekuler sudah sangat berat, melahirkan generasi-generasi yang rusak dari pemikiran hingga perilaku. Bahkan teknologi yang ada tidak mendorong SDM untuk semakin dekat kepada peradaban mulia, Kebijakan Merdeka Belajar tak sanggup mengubah tatanan pendidikan Indonesia semakin mencetak generasi saleh, tetapi semakin menambah ruang-ruang kapitalisasi. Orientasi terfokus pada peradaban Barat, dibanding jejak berpijak pada tuntunan syariat. 

Bagaimana Islam mengatasi masalah pendidikan di masa pandemi? Islam tentu akan membuat kurikulum sahih yang kompatibel di saat masa pandemi ataupun bukan. Perbedaannya hanya terletak di teknis pelaksanaan saja, sedangkan asas, tujuan, metode, dan muatan dasarnya tetap. Paradigma pendidikan Islam tentu saja sahih yakni berdasar pada akidah Islam sebagai landasan utama perilaku setiap muslim.
Dengan paradigma tersebut negara tidak akan menggapai acuan pendidikan yang berkiblat pada sekularisme. Namun, senantiasa arah pendidikannya jelas, yakni pembentukan kepribadian yang islami(syakhsiyah islamiyah). Sehingga melahirkan SDM yang produktif dalam menghadapi masa pandemi. Bukan sekadar berkobar semangat mencipta solusi yang sesuai syariat. Namun, mereka semua akan menjalankan amanah merujuk pada hukum Allah dalam menangani wabah termasuk protokol kesehatan. Bersabar dan bertawakal, membuktikan mental yang kuat.
Tidak seperti kebanyakan orang hari ini yang mudah terjebak dalam keputus asaan, enggan disiplin dalam mematuhi protokol untuk mencegah penularan.
Visi pendidikan mudah dikooptasi oleh kepentingan tertentu. Bahkan dijadikan sebagai ajang kaum korporasi mengintervensi. Terbukti dengan biaya sekolah yang tinggi dan alur pendidikan yang semakin memperlihatkan sistematika penjajahan neoliberal.

Sistem pemerintahan Islam kafah tidaklah begitu, pandemi menjadi ruang mengembangkan keilmuan yang mutakhir dalam mencari solusi tanpa mengabaikan aturan syariat, sehingga pendidikan menjadi sarana terkuat untuk kemaslahatan umat.

Sehingga bisa dipastikan ketika Islam mengatur kehidupan tak terkecuali pendidikan–salah satu contohnya yang terjadi hari ini yakni membuka kembali jalur persekolahan di masa pandemi. Tentu kebijakan yang dijalankan tidaklah akan membuat rakyat merugi, aturan bukan uji nyali tentang berani mati di arus pandemi, tetapi sebuah riayah bagi seluruh lapisan masyarakat bukan sektoral semata.

Sejarah telah mencatat, jika Islam sangat berhasil membawa umat pada level kehidupan yang tinggi sebagai generasi terbaik dalam masa yang sangat panjang. Sebuah bukti kesejahteraan di bidang pendidikan. Standar gaji guru pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sebesar 15 Dinar, sekitar Rp31.875.000,- bandingkan dengan gaji guru hari ini, jangankan untuk sejahtera, memenuhi kebutuhan sehari-sehari saja tidak cukup.

Bagaimana guru memiliki performa maksimal di masa pandemi dituntut harus terampil dengan cermat menyampaikan kurikulum yang tepat sasaran. Pun untuk biaya sekolah yang semakin membengkak karena keharusan pengadaan kuota yang tidak ditunjang dengan kemudahan akses internet. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tumpang tindih dengan masalah lain yang berantai dan tidak usai.
Sistem Islam kafah mengatur pendidikan yang tidak bisa lepas dari aspek-aspek kehidupan yang lain. Seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, semua akan mumpuni saling terjalin dengan kukuh membentuk sistem yang memakmurkan rakyat di segala bidang sekalipun di masa pandemi.

Wallahu a’alam bishshawab.

About Post Author