04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Utang kian Meninggi, Tak Layak Dijadikan Prestasi


Oleh: Sri Ramadhani
(Aktivis Dakwah BMI& Member AMK)

Entah mengapa dengan penguasa negeri ini yang tak berhenti dirundung masalah. Berbagai permasalahan yang terus menyisir segala lini. Bahkan yang paling terpuruk adalah kondisi ekonomi yang terus dililit utang luar negeri. Namun, ironisnya justru pejabat negeri ini justru merasa bangga.

Seperti dilansir pada laman CNBC Indonesia, Minggu (22/11/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pada acara The 5th G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting yang diselenggarakan secara daring. Disepakati adanya perpanjangan masa cicilan utang. Perpanjangan masa cicilan utang tersebut dinamakan Debt Service Suspension Inisiative (DSSI). Menurut Sri Mulyani, DSSI adalah inisiatif untuk memberikan fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara rentan, yang saat ini dihadapkan pada kondisi ekonomi dan fiskalnya yang sangat sulit.

Oleh karena itu, di dalam pembahasan DSSI tersebut kemudian didukung oleh lembaga multilateral seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan utang.
Di sisi lain, utang Indonesia bertambah lagi. Bahkan jumlahnya cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau tak sampai dua minggu. Totalnya utang baru Indonesia yakni bertambah sebesar lebih dari Rp 24,5 triliun. Utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral. Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan utang bilateral dari Jerman sebesar Rp 9,1 triliun. Pemerintah mengklaim, penarikan utang baru ini dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19.
( Kompas.com 20/11/2020),

Telah kita ketahui bahwa, sebelum adanya pandemik pun kondisi ekonomi negara ini nyatanya sudah sekarat. Apalagi ditambah dengan resesi ekonomi akibat pandemik, utangpun menjadi jalan terakhir untuk menutup defisit kas negara yang kian membludak.
Bahkan berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia Agustus 2020, posisi utang luar negeri di Indonesia tercatat Rp. 413,4 Milyar Dolar AS atau setara dengan Rp. 6.074 Triliun. Semakin meningkat tentunya. Bukannya merasa malu, sikap pemerintah seolah-olah bangga bisa berhutang ke negara lain lewat program DSSI tersebut.

Padahal utang yang semakin menggunung menunjukan kegagalan penguasa mengurusi negara. Kondisi ini memang tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Faktanya ketidaksejahteraan terus menghantui masyarakat yang ada di Indonesia.
Sungguh menyedihkan, bagaimana mungkin negara yang memiliki sumber daya alam melimpah ruah justru menjadi negara pengutang dengan posisi ke 7 terbesar di dunia? Terlalu fantastis.

Inilah kesalahan tata kelola negara akibat menerapkan sistem kapitalisme-demokrasi di negeri ini. Sistem kapitalisme-demokrasi telah menjadikan pendapatan utang negara adalah pajak dan utang. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa konsekuensi utang luar negeri seperti IMF sama saja dengan membuat hegemoni kapitalis semakin kuat dan mencekam negara penghutang.

Karena dibalik utang luar negeri tersebut pasti terdapat sejumlah konsekuensi yang harus diambil oleh negara pengutang, di antaranya konsekuensi politik yakni menjadikan posisi negara pengutang tentu lebih lemah. Negara-negara pemberi utang akan dengan mudah memeras kekayaan negara yang diutangi.

Walhasil, negara yang berhutang melepas satu per satu aset negara untuk para kapitalis. Pendapatan negara pun sulit melejit karena pengolaan negara SDA diserahkan kepada swasta asing atau negera pemberi utang.

Untuk melunasi utang-utang tersebut juga dibutuhkan rentan waktu yang lama sehingga beban bunga yang harus ditanggung saat jatuh tempo tentu akan sangat besar.

Dan yang akan menanggung semua ini adalah rakyat dan generasi mendatang dengan pajak yang tinggi. Maka tak heran jika pemerintah mengambil pajak di semua sektor, seolah tidak ada alternatif lain untuk memulihkan ekonomi kecuali berutang, meningkatkan pajak hingga mencetak mata uang.

Sebab, hanya inilah solusi yang diberikan kapitalisme untuk menangani defisit anggaran negara. Padahal lagi dan lagi, negeri ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan bisa dijadikan sebagai sumber pemasukan negara tanpa perlu mengandalkan utang.

Inilah penguasa yang menerapkan sistem demokrasi-kapitalisme yang suka berutang dan memeras rakyat dengan dalih demi kemaslahatan rakyat. Padahal dengan utang yang terus bertambah hanya akan mengancam kedaulatan negara dan menambah penderitaan rakyat secara tidak langsung.

Maka, selama sistem ini terus dipertahankan di negeri ini, mustahil Indonesia bisa lepas dari jeretan utang. Bahkan, generasi kita ke depannya akan menanggung risiko beban utang negara semakin berat nantinya.

Khilafah Solusinya.

Khilafah tidak akan mengambil utang luar negeri sebagai sumber pendapatan negara. Sebab, utang yang seperti ini pasti akan mengancam kedaulatan negara dan haram diambil karena mengandung riba.

Dalam kitab Sistem Keuangan Negara karya Syaikh Abdul Qadim Zallum, dijelaskan bahwa ada 3 pos pendapatan yang sangat besar, bukan bersumber dari pajak dan utang.

Pertama, pos kepemilikan umum, berasal dari pengolaan barang tambang (SDA) yang jumlahnya melimpah seperti emas, besi, nikel, perak, minyak bumi, dan gas alam. Juga berupa air, sungai,laut, rumput dan api.

Negaralah yang wajib menggalinya , menjualnya dan menyimpan hasil nya di Baitul Mal. Pengolaan ini wajib dilakukan negara tanpa ada intervensi dari asing maupun aseng. Hasil pengelolaan kekayaan alam ini akan digunakan untuk kemakmuran rakyat seutuhnya. Negara dapat memberikan langsung kepada rakyat berupa subsidi dalam pelayanan publik, bagi transportasi umum, kesehatan, pendidikan dan keamanan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan publik lainnya.

Kedua, pos kepemilikan negara, berasal dari harta ghanimah , anfal, fai’, khumus, jizyah, ‘ushr, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak miilik negara, dana ini dapat digunakan untuk menggaji pegawai negara , hakim, tentara, guru, dan lain-lain untuk mengurus kemaslahatan rakyat.

Ketiga, pos zakat, berasal dari zakat fitrah maupun zakat maal, infak, sedekah, dan wakaf kaum muslimin, dana ini hanya dikeluarkan untuk delapan asnaf (orang-orang yang berhak menerima zakat) yang telah ditentukan oleh syariat.

Keberhasilan khilafah dalam menangani masalah ekonomi untuk menyejahterakan rakyat sebagai ro’yun (pengurus) bisa dilihat pada masa kepemimpinan khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan khalifah Harun Al-Rasyid . Pada masa itu tidak ditemukan satu orangpun yang miskin dan terlantar sampai-sampai sangat sulit mencari rakyat yang layak diberi infak, zakat dan sedekah saking sejahteranya.

Sungguh, bila negara Indonesia mau melepaskan diri dari sistem kapitalisme-demokrasi dan menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah Islam dalam naungan sistem khilafah islamiyah sebagai negara yang memiliki kompetensi dan keunggulan kompratif ekonomi, insya Allah solusi tersebut akan menuntaskan Indonesia dari utang luar negeri. Sebab, hanya khilafah yang mampu membesakan diri dari utang dan penarikan investasi luar negeri.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author