26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Karut-marut Pendidikan Saat Pandemi


Oleh: Oom Rohmawati
Ibu Rumah Tangga dan Member AMK

Delapan bulan sudah pandemi melanda. Sekolah masih dengan cara daring yang membuat kepala pusing tujuh keliling baik siswa ataupun orang tua. Bahkan beberapa kasus mengerikan terjadi akibat depresi belajar daring yang mengakibatkan nyawa melayang.
Siswa mulai bosan, orang tua juga sudah jenuh. Sementara guru hampir putus asa mencari cara pembelajaran jarak jauh agar tetap efektif dan memberi pemahaman kepada siswa. Tak sedikit desakan agar sekolah kembali dibuka makin nyaring terdengar.
Bupati Kabupaten Bandung, Dadang M Naser mengakui saat ini sekolah tatap muka tengah tahap perencanaan. “Ini sedang mapping kemarin rapat sampai malam. Sedang disiapkan izin-izinnya,” kata Dadang di masjid Al-Fathu Soreang, Kabupaten Bandung, (Republika Online.13/11/2020). Dadang menyebutkan saat ini sekolah sudah siap untuk melakukan kembali pelajaran tatap muka. Sejumlah persiapan termasuk untuk protokol kesehatan terus dilakukan. “Kalau diperlengkapan kami sudah siap. Ada SMP dulu (tatap muka), SMA sudah ada yang mulai,” katanya. Dadang menyebutkan setiap SMP dan SMA di setiap Kecamatan bisa melakukan tatap muka. Hingga akhirnya setiap sekolah bisa tatap muka.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Kesehatan (Menkes), sekolah tatap muka akan dibuka kembali pada Januari 2021. Pembelajaran tatap muka bisa dilakukan dengan memenuhi syarat yang ditetapkan.
Menanggapi diizinkannya sekolah untuk kembali menggiatkan kegiatan belajar mengajar tatap muka mulai Januari 2021, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Asep Tapip Yani menilai bukan terobosan yang signifikan dan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri di atas tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun 2020- 2021 belum dievaluasi. Pasalnya, meski pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengizinkan sekolah dibuka, namun kembali peran orang tua tetap sangat signifikan dalam mengizinkan anaknya untuk mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka.
Ia pun menyebutkan, aturan yang dikeluarkan saat ini seperti halnya mengutak-atik aturan yang sudah ada. “Tetap saja seperti mengutak-atik istilah tetapi kondisinya seperti sekarang,” ujarnya, saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel. (prfmnews.id, 20/01/2020)
Menurut Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), baru 42,48 persen yang mengisi formulir daftar periksa. Artinya, sebagian besar sekolah memang belum siap melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka.
Kebijakan membuka kembali sekolah pada Januari 2021 menyisakan sejumlah tanya yang belum kelar. Masalahnya belum ada kedisplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jangankan di sekolah, di tempat publik saja masyarakat masih terkesan abai untuk menerapkan 3M (Memakai Masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak). Meski beberapa wilayah memberlakukan sanksi, tapi kepatuhan masyarakat pun hanya pada saat razia, bukan atas kesadaran menjaga konsistensi disiplin 3M. Tingkat kesadaran umum masih kurang disiplin, lantas bagaimana dengan peserta didik?
Lagi pula, angka penyebaran Covid-19 belum menunjukkan penurunan. Bahkan Kabupaten Bandung justru berada di zona merah. Mengingat laporan satgas Covid-19 Kabupaten Bandung orang yang terkena Corona meningkat. “Iya betul ada peningkatan kasus dari pondok pesantren,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Grace Mudiana dilansir dari detikcom. Kamis, (12/11/2020). Grace mengatakan, ada 104 santri yang dinyatakan positif Covid-19. Hasil tersebut keluar setelah Dinkes melakukan test swab kepada sejumlah santri.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan wewenang dibukanya pembelajaran tatap muka ada pada tiga komponen yaitu, pemerintah daerah, kantor wilayah, dan orang tua melalui komite sekolah. (Pikiran rakyat.com, 20-11/2020)
Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, mengatakan menyerahkan kewenangan KBM tatap muka kepada pemerintah daerah adalah bentuk lempar tanggung jawab. Dilansir dari Tirto.id, 20/11/2020, syarat melaksanakan sekolah langsung kini kian mudah, khususnya pada semester genap 2020/2021.
Penentuan tidak lagi didasarkan zona penyebaran Covid-19 melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda), termasuk persiapan infrastruktur dan tes swab untuk tenaga kependidikan, dengan dalih lebih paham daerahnya. Semestinya, menurut Retno, membangun sistem informasi, komunikasi, koordinasi, serta pengaduan yang terencana. Sehingga, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi melakukan persiapan pembukaan sekolah dengan infrastruktur, protokol kesehatan, dan kenormalan baru. (Alinea.id, 20/11/2020)
Selain itu, dana yang dibutuhkan dalam mempersiapkan sekolah yang sesuai protokol kesehatan tidaklah sedikit. Apakah dana APBD mencukupi segala sarana dan prasarana tersebut? Jika setiap kebijakan harus kembali berpulang ke daerah, lalu apa fungsi dan peran negara sebagai pengurus utama urusan rakyat? Tak mau ruwet dan ambil pusing dengan kebijakan yang dikeluarkan, lalu membebani daerah agar melaksanakan arahan tersebut sama seperti mau enaknya tapi tidak mau tahu ribet dalam pelaksanaannya.
Negara mestinya berpikir mendalam tentang strategi dan kebijakan yang diambil agar semua pihak, baik kepala daerah, pemangku kebijakan pendidikan, guru, siswa, dan orang tua merasakan kenyamanan dan keamanan.
Sayangnya, paradigma sistem kapitalisme yang egois menjadikan pejabat mau enaknya, tapi tidak mau bersusah-susah mengurusi rakyatnya. Pandemi tidak akan berlarut-larut akibat kebijakan yang karut marut.
Akan sangat berbeda dengan sistem Islam. Negara tidak akan membiarkan tiap daerah mengalami kesulitan selama belajar daring. Fasilitas pendidikan akan diberikan secara merata ke semua daerah. Langkah sistematis kepemimpinan Islam dalam mengatasi sekolah di masa pandemi antara lain:
Pertama, selesaikan wabahnya, baru buka sekolahnya. Dalam negara kepemimpinan Islam, akan melakukan pemetaan terhadap kasus positif yang tersebar di setiap daerah. Tujuannya, untuk memudahkan pemisahan yang sakit dengan yang sehat. Negara juga akan melakukan testing secara masif ke seluruh elemen masyarakat agar diketahui secara jelas status individu tersebut. Apakah bebas virus atau terinfeksi virus. Jika klasifikasi ini dilakukan, maka mudah bagi negara memetakan mana daerah yang bisa sekolah tatap muka dan mana yang masih butuh belajar di rumah.
Kedua, melakukan edukasi melalui kesadaran pemahaman, yaitu edukasi spiritual, emotional dan intelektual. Rakyat harus memahami bahwa pandemi bagian dari ujian Allah. Mereka juga dibekali pengetahuan terkait pandemi Covid-19.
Ketiga, memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan rakyat. Tak dimungkiri, pandemi Covid-19 memukul perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, negara harus memberi insentif yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga agar perekonomian tidak lesu.
Selain itu, negara juga harus menyediakan kebutuhan guru dan peserta didik dalam mendukung belajar daring. Seperti fasilitas internet, kuota, dan sarana penunjang lainnya yang mendukung pembelajaran jarak jauh.
Keempat, paradigma dan tujuan pendidikan berlandaskan Islam. Dengan asas ini, arah dan tujuan pendidikan jelas berbeda jauh dari asas pendidikan sekuler. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk manusia saleh yang cerdas iptek serta berkarakter mulia.
Begitu pula dengan kurikulum yang disusun. Kurikulum yang dibuat haruslah merujuk pada tujuan sahih tersebut. Negara harus menyusun kurikulum yang lengkap dan sesuai jenjang usia.
Bobot materi tsaqafah Islam dan ilmu terapan harus seimbang. Dengan begitu, suasana kebatinan siswa dan guru akan terjaga. Sekolah daring tidak akan membuat guru dan siswa pening. Sebab, asas pendidikannya adalah akidah Islam.
Kelima, yang tak kalah penting dari semua itu adalah dukungan negara terkait anggaran pendidikan dan kesehatan. Negara harus memastikan setiap hak individu terjamin dalam mendapat layanan pendidikan di setiap kegiatan belajarnya. Apalagi di masa pandemi, biaya dan tenaga yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Semua anggaran dibiayai oleh Baitulmal.
Demikianlah gambaran dalam sistem kepemimpinan Islam. Negara menjalankan fungsinya sebagai raa’in (pengurus rakyat). Sebagaimana Rasulullah saw., bersabda:
“Seorang Imam/kepala negara adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya,”(HR. Bukhari dan Muslim)
Di masa pandemi membutuhkan keseriusan dan perhatian besar dari negara. Sebab, setiap warga negara berhak mendapat jaminan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan tercukupi. Semua prinsip tersebut terlaksana jika negara menerapkan syariat Islam secara menyeluruh.
Wallahu a’lam bish-shawwab

About Post Author