26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Paradigma Kepemimpinan Islam Terhadap Pendidikan Kala Pandemi

Oleh : Eni Cahyani
(Pendidik Generasi)

Akibat tidak efektifnya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Menteri Pendidikan dengan terpaksa akan membuka kembali sekolah disaat pandemi Covid-19 masih tinggi.

Awal januari 2021, Mendikbud Nadiem Makarim bakal membuka sekolah di semua zona. Nadim memutuskan untuk memberikan izin pemerindah daerah melakukan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di seluruh zona risiko virus Corona. (cnnindonesia, 20/10/2020)

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyatakan dukungannya atas keputusan ini dengan syarat pelaksanaan sekolah tatap muka disertai protokol kesehatan yang ketat. Huda menyebutkan bahwa pembukaan sekolah memang menjadi kebutuhan, terutama di daerah-daerah. Hal ini terjadi karena pembelajaran jarak jauh tidak bisa berjalan efektif karena minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti siswa yang tidak memiliki gawai dan akses internet yang tidak merata. Bahkan dari mereka ada yang putus sekolah karena tidak mempunyai biaya atau terpaksa harus membantu orang tua. (liputan6.com, 20/11/2020).

Banyaknya masalah dalam sitem pendidikan saat ini, baik sebelum pandemi maupun dikala pandemi merupakan bukti buruknya layanan pendidikan yang ada. Sekaligus mengindikasi betapa buruknya penanganan wabah oleh para rezim sistem kapitalisme.

Tidak bisa dipungkiri dalam mengatasi pandemi Covid-19, sejak awal negeri ini berkiblat pada negara adidaya Amerika, atas nama gerakan penanggulangan pandemi global. Padahal nyatanya, negara adidaya Amerika dengan sistem kapitalis telah gagal merespon dalam melakukan intervensi untuk memutus mata rantai penularan secara efektif. Sebab sejak awal sistem kapitalisme berorientasi pada materi dan tidak segera mengambil kebijakan memisahkan antara yang sakit dengan yang sehat.

Di tengah kondisi ini, pemerintah justru mengambil kebijakan PSBB dan memberlakukan New Normal tanpa disertai tracing masif ke tengah masyarakat. Komersialisasi pelayanan kesehatan dalam sistem kapitalis juga menjadi penghalang munculnya inisiatif dari masyarakat untuk melakukan tes corona baik Rapid Test maupun Swab Test. Alhasil, saat kehidupan dijalankan seakan sudah normal, meski ada instruksi untuk memperhatikan protokol kesehatan, nyatanya jumlah infeksi penularan tidak dapat dibendung.

Hal inilah yang menjadikan dilema pendidikan negeri ini. Di satu sisi orang tua murid protes dan memandang pemberlakuaan PJJ tidak menjamin kualitas pendidikan, karena sulitnya akses internet terutama di daerah, kurangnya fasilitas seperti laptop, gadget, dll. Namun disisi lain, pembukaan sekolah membuat mereka khawatir terhadap penularan virus Corona. Padahal jika pemerintah serius dan mampu memisahkan masyarakat yang sehat dan sakit sejak awal, tentu karantina akan efektif dilakukan pada masyarakat yang berada di daerah yang terkena wabah. Sedangkan pada masyarakat sehat dan masyarakat yang berada pada zona aman aktifitas pendidikan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Inilah wajah rezim kapitalisme yang begitu meremehkan penularan penyakit dan mengancam keselamatan nyawa rakyat. Hal itu seiring dengan asas yang diemban yaitu materialisme. Kepentingan materi berada di atas segalanya.

Hal itu jelas berbeda dengan sistem Islam. Islam telah meletakkan paradigma kepemimpinan yang dipenuhi kebaikan dan keberkahan, serta bentuk-bentuk pengaturan sistem kehidupan yang solutif sepanjang zaman. Penerapan aturan secara sempurna dalam sebuah institusi. Institusi ini tiada lain adalah sebuah institusi yang menerapkan aturan Islam dalam segala aspek kehidupan.

Jika terjadi pandemi, sejak awal pemimpinnya akan memisahkan antara orang yang sakit dengan yang sehat, berupaya keras agar penyakit yang berada di wilayah sumber awal wabah tidak meluas ke wilayah yang lainnya. Sebab diantara tujuan syariah Islam adalah menjaga jiwa, dengan demikian dalam pandangan Islam, nyawa manusia harus diutamakan melebihi ekonomi ataupun lainnya. Oleh karena itu jika terjadi wabah seperti saat ini, seorang pemimpin akan melakukan tes dan tracing dengan cepat. Karena kelambanan dalam melakukan tes dan tracing ini berarti membiarkan masyarakat lebih banyak terkena wabah, dan semakin banyak masyarakat yang akan meninggal.

Disinilah pentingnya negara memiliki peta yang jelas mana daerah merah, kuning dan hijau. Pada daerah yang terkena wabah diminimalisir semua kegiatan dan segala akitivitas serendah mungkin. Begitupun juga sebaliknya bagi daerah yang tidak terkena wabah tetap dijaga produktivitasnya di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Alhasil pendidikan akan berjalan normal tanpa khawatir ditemukan klaster penularan di sektor ini.

Namun jika keberadaan pandemi mengharuskan sampai adanya pembatasan di wilayah yang terinfeksi sehingga semua aktivitas publik -termasuk pendidikan- harus dijalankan secara daring, maka pemimpin akan memastikan kegiatan belajar mengajar tersebut akan tetap efektif dilakukan. Materi pembelajaran dipastikan tidak akan membuat siswa dan guru menjadi stress dan menjamin kualitas pendidikan tidak berbeda dengan yang dijalankan secara offline.

Karena itu dengan sistem Islam akan menjamin sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran tersebut, seperti pengadaan berupa gadget yang layak bagi siswa maupun guru bagi yang belum memiliki, pengadaan kuota gratis bagi peserta didik maupun pengajar, membangun jaringan internet diseluruh pelosok daerah dan mengadakan pelatihan bagi para pengajar untuk mengawal proses PJJ. Semua pelayanan pendidikan secara daring maupun tatap muka akan diperoleh peserta didik secara gratis dan memadai, serta tidak membedakan antara yang kaya dan miskin, pintar atau biasa, muslim ataupun non muslim.

Demikianlah gambaran sebuah negara yang menerapkan aturan Islam secara kaffah yang akan membawa pada keberkahan dan rahmatan ‘lil ‘aalamiin.

Wallahu’alam bishawab.

About Post Author