25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Prof Eggi : Ketika Hukum Hilang Ruh Keadilannya

Ketika Hukum Hilang Ruh Keadilannya
Oleh : Prof. DR. H. Eggi Sudjana Mastal, S.H., M.S.i

Melalui Pengantar Ilmu Hukum akan mengantar para mahasiswa pada satu pijakan dan selayang pandang (overzicht) dari “domein” hukum sehingga mereka bisa berpikir dan menelaah hukum dan keilmuannya secara sistematis dan terarah,. Pengantar Ilmu Hukum mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka mempelajari ilmu hukum. Tuntutan untuk menguasai mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum terlebih dahulu menjadi satu keniscayaan, agar mereka tidak kesulitan dalam mempelajari dan atau mendalami ilmu hukum.


Pendahuluan Pasca reformasi 1998, pada prinsipnya banyak kemajuan yang telah dicapai dalam upaya penegakkan hukum (law enforcement) Indonesia. Lahirnya UU Tipikor, UU Perlindungan Konsumen, Lahirnya Mahkamah Konstitusi, Pembaharuan hukum bidang Terorisme, Narkoba dan masih banyak lagi menandakan bahwa hukum Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup pesat ketika itu. Namun demikian, penegakan hukum kontemporer Indonesia juga mengalami degradasi yang cukup akut sehingga perlu adanya pembaharuan dalam bidang penegakan hukum di Indoneesia. Secara umum problematika penegakan hukum di Indonesia meliputi beberapa hal:
1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.
5. Lemahnya sumberdaya manusia
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa
Problematika di atas tentu saja sangat “mengerikan” jika tidak segera ditemukan solusi atau srategi dalam mengatasi problem tersebut. Dapat dibayangkan bagaimana hukum sebagai perisai pelindung masyarakat menjadi tidak berarti dengan problematika hukum yang ada. Lebih lanjut Mohamad Hidayat Muhtar memaparkan pendapatnya perihal problematika tersebut.
1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.
Masalah ini didasari atas pembuataan UU kita yang masih sangat lekat dengan ego kepentingan partai politik. Dimana Legislatif sebagai perwakilan rakyat hanya secara tekstual akan tetapi dalam prakteknya legislative masih mengutamakan subjektivitas kepentingan hal ini dapat terlihat dari beberapa UU yang pernah di keluarkan misalnya: UU MD3 dimana UU ini menjadikan DPR menjadi begitu berkuasa bahkan dapat mempergunakan alat negara untuk melakukan tindakan memaksa dan secara implisit mereduksi kebebasan berbicara.

2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
Hal ini menjadi problem sosial yang harus segera diselesaikan dimana cara berfikir demikian membuat masyarakat menggap pengadilan sebagai arena pertarungan dimana ada yang kalah dan yang menang walaupun secara empiris demikian. Akan tetapi cara berfikir demikian akan berbahaya karena nantinya mengakibatkan permasalahan hanya dianggap selesai di pengadilan akan tetapi diluar pengadilan permasalahan itu tetap menjadi bom waktu yang siap meledak.

3. Uang mewarnai penegakan hokum.
Hal ini bukan lagi menjadi sebuah rahasia permainan uang ini telah menjadi candu yang mengurita di biidang hukum baik dari Institusi hukum tertinggi sampai paling bawah contohnya kasus Akil Mochtar, Fredrich Yunadi, OC Kaligis, Dll belum lagi di tingkat paling rendah hal ini telah menjadi fenomena gunung ES yang nampak hanya permukaan saja akan tetapi diwarung kopi pembahasan demikian begitu menarik bahkan dibangga-banggakan oleh mereka yang melakukan bahkan ada satu istilah yang menarik yang digunakan yaitu” Sistem beracara dikampus tidak sama dengan sistem beracara diluar kampus”, mengapa dikatakan demikian? Karena ada permainan Asal Bapak Senang (ABS) didalamnya.

4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik.
Lebih tepatnya dikatakan sebagai daya tawar politik kita ketahui bersama satu -satunya lembaga yang berwenang dalam mebuat UU adalah DPR. Penegakan hukum dijadikan komoditas politik artinya bahwa penegakan hukum itu harus sesuai dengan keinginan DPR bahkan harus dapat melindungi DPR kita masih teringat bagaimana DPR yang berusaha untuk merevisi UU Tipikor yang dianggap sangat mengangu konstalasi Politik diarena Dewan walaupun dikatakan hal ini sebagai bagian dari supermasi hukum agar nantinya KPK tidak melampui alat penegak hukum lainya akan tetapi hal ini hanya sebagai ungkapan bersayap yang mempunyai maksud utama untuk memperlemah penegakan hukum (Korupsi) di Indonesia.

5. Lemahnya sumberdaya manusia
Lemahnya SDM bidang hukum berakibat dengan penanganan permasalahan hukum. Masih segar diingatan tentang kasus sandal jepit yang sampai pada proses peradilan. Padahal, nilai barang bukti yang menjadi persoalan tidak seberapa, di samping terdakwanya masih di bawah umur atau anak-anak. Walaupun memang ini merupakan tindak pidana akan tetapi Jika pendekatan impersonal dikedepankan, masalah ini dapat diselesaikan di luar prosedur hukum karena masih tergolong anak-anak.

6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
Seperti telah disinggung sebelumnya tentang” Sistem beracara dikampus tidak sama dengan sistem beracara diluar kampus” hal ini menjadi latar belakang advokat yang hanya mempergunakan koneksinya daripada keilmuanya dalam membantu para pencari keadilan beberapa contoh kasus telah dijelaskan sebelumnya misalnya OC Kaligis yang memberikan suap atau Fredrich Yunadi memanfaatkan temanya sendiri dengan membuat laporan kedokteran palsu yang menghalangi proses hukum setya novanto.

7. Keterbatasan anggaran.
Anggaran merupakan salah satu factor utama dalam penegakan supermasi hukum. Sebaik-baiknya hukum jika tidak didukung dengan anggaran yang baik pastinya tidak akan berjalan dengan lancar. Salah satu contonhya adalah Dari sisi satuan besaran anggaran untuk tiap perkara juga sangatlah minim. Anggaran Kejaksaan saat ini dialokasikan hanya sebesar 3 juta rupiah, dan 6 juta rupiah untuk Kejari yang tidak satu wilayah dengan Pengadilan Negeri (PN). Anggaran berkisar 3 dan 6 juta rupiah disama ratakan untuk seluruh wilayah Kejari tanpa ada pembedaan jenis. Kejaksaan tidak bisa menyamaratakan penanganan perkara terhadap semua jenis kasus. Karena pembuktian untuk kasus pencopetan biasa akan sangat berbeda dengan pembuktian terhadap perkara-perkara seperti illegal logging, illegal fishing, terorisme, dll.

8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa
Hal ini menjadi hal yang biasa dalam dunia penegakan hukum saat ini dimana kecenderungan apparat hukum untuk mendahulukan suatu perkara yang menjadi isu nasional yang banyak diberitakan di media masa. Salah satu kasus yang menggelitik adalah kasus bank Century dimana kasus ini pernah hangat dan heboh pada masa pemeritaahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) akan tetapi penanganan kasus ini ikut menghilang ketika tidak lagi menjadi berita utama dimedia masa dan lucunya kasus ini kembali ditangani karena masifnya media masa memberitakan mantan Wakil presiden Indonesia Boediono terlibat dalam kasus ini akan tetapi siklus lupa itu terjadi lagi dimana kasus ini tidak tentu arah dan rimbanya ketika tidak diberitakan oleh media masa.

Di samping krisis dalam penegakan hukum, permasalahan juga terjadi dalam hal kecenderungan pengabaian terhadap hukum, ketidakhormatan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebagai contoh, sejumlah persepsi ketidakpercayaan masyarakat pada hukum adalah (1) adanya perangkat hukum, baik produk legislatif maupun eksekutif yang dianggap belum mencerminkan keadilan sosial (social justice); (2) lembaga peradilan yang belum independen dan imparsial; (3) penegakan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminatif; (4) perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik satisfactory.

Dengan demikian, hukum dianggap sebagai suatu pranata yang belum difungsikan optimal, khususnya dalam tahap implementasinya oleh lembaga penegak hukum. Dalam praktik penegakan hukum masih terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (justice value), kemanfaatan bagi manusia. Menegakkanhukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum itu kehilangan makna yang sesungguhnya yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (HAM). Bagaimanapun juga hakikat dan inti hukum itu adalah keadilan yaitu keadilan bagi banyak orang. Para penegak hukum, khususnya hakim harus bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang- undang yaitu keadilan yang senantiasa ditunggu pencari keadilan (iustitiabelen) dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks itulah Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “tidak ada undang-undang yang abadi, oleh karena undang-undang itu adalah perumusan yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah. Undang-undang yang terpatok pada rumusan kata-kata itu akan selalu tertinggal dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang justru harus dikontrol atau dikendalikannya”. inilah yang disebut “De wet hinkt achter de feiten aan”.
Banyak kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Sepertinya hukum kehilangan nyali, hukum tidak berdaya, hukum berada dalam bayang-bayang penguasa. Pada intinya telah terjadi krisis hukum di Indonesia. Bentuk-bentuk lain krisis hukum misalnya hukum diperjualbelikan, diperdagangkan dan hukum dibisniskan, seakan- akan keadilan itu hanya milik kalangan tertentu sehingga disebut “justice (not) for all”. Penempatan kata “not” dalam kurung itu mencerminkan bahwa kadang-kadang dalam realitasnya keadilan bukan untuk semua orang. Padahal asasnya mengatakan bahwa keadilan untuk semua orang atau justice for all. Kritik yang pernah dilontarkan oleh Pizzi terhadap kondisi pengadilan Amerika Serikat ratusan tahun yang lampau kini terjadi di Indonesia, bahwasanya pengadilan cenderung menjadi ajang untuk mencari kemenangan daripada kebenaran dan keadilan (justice and justification). Segala sendi kehidupan, mulai dari tatanan ekonomi, sosial, apalagi politik menjadi caru marut. Konsep hukum mendatangkan interpretasi bebas dan banyak dipelintir dengan memanfaatkan dasar aturan-aturan karet yang ada. Hampir semua kasus besar KKN yang menyebabkan kerugian negara (baik materiil maupun moril) kebanyakan lolos lewat pintu hukum yang dinamakan prosedur atau kepastian hukum. Hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia khususnya terhadap pengadilan saat ini sangat rendah.

Hukum dan Keadilan dalam Sengketa Pilpres 2019
Pilpres 2019 memang telah menciptakan suatu konstelasi yang sangat sengit dan panas. Dua kontestan, Prabowo dan Jokowi bertemu kembali melanjutkan pertarungannya. Kembali, seperti mengulangi Pilpres sebelumnya, seperti sudah diprediksi, keputusan Pemilu juga akan berakhir di Pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak Prabowo sebagai yang dinyatakan kalah oleh KPU, telah menyiapkan sedemikian rupa bahan-bahan yang akan menjadi bukti kuat berbagi kecurangan kubu Jokowi. Namun apa daya, berbagai bukti kecurangan dan pelanggaran pilpres yang disodorkan dan disampaikan secara ilmiah, rasional, dan faktual sebagaimana juga telah viral di tengah masyarakat nyatanya belum juga bisa diterima para hakim MK sebagai bukti yang akan menganulir kemenangan Jokowi. Bahkan Majelis hakim akhirnya menolak seluruh gugatan tim hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang diajukan dalam sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2019 di MK. Berikut beberapa tuntutan yang dilayangkan kubu Prabowo untuk melawan kecurangan pemilu yang diduga dilakukan Tim Kampanye Nasional (TKN) dari calon terpilih Joko “Jokowi” Widodo dan pasangannya Ma’ruf Amin :
1) Kesalahan perhitungan suara, yaitu adanya manipulasi suara dalam pelaksanaan pilpres 2019.
2) Perolehan suara 0%. Menurut tim kuasa hukum Prabowo, hal ini dipandang mustahil dan membuktikan telah terjadi kecurangan.
3) Mobilisi pejabat negara. Kubu Prabowo menduga adanya mobilisasi beberapa kepala daerah untuk kepentingan pilpres.
4) Pembelian suara. Jokowi dituding telah melakukan berbagai tindakan pembelian suara. Kubu Prabowo menuduh Jokowi membeli suara pegawai negeri dengan menaikkan gaji mereka dan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal.

Hukum dan Rasa Keadilan di Tengah Kemiskinan Masyarakat.

Saat ini masyarakat menyadari, bahwa keadilan seringkali dikesampingkan dan dianggap sebagai angin lalu saja. Hukum pun digunakan sebagai alat untuk menindas kaum lemah dan serasa bahwa hukum sudah menjadi kuasa atas orang-orang besar, dan bahkan dengan kata lain hukum dapat dibeli sehingga sangat mudah untuk diselewengkan dan digunakan secara sewenang- wenang. Dikarenakan mudahnya terjadi penyelewengan hukum sehingga keadilan yang seharusnya tercipta dan menjadi pedoman demi kelancaran jalannya kasus-kasus hukum yang ada semakin dihiraukan sehingga terjadi kasus — kasus yang menyelewengkan hukum.

Salah satu kasus yang dahulu pernah gempar di berbagai media sosial, yaitu kasus nenek Minah yang terjadi pada tahun 2009 silam. Dimana nenek yang tertangkap sedang memetik 3 buah kakao yang sudah randum. Lalu ada mandor dari PT tersebut dan nenek Minah pun meminta maaf serta mengembalikan buah tersebut namun seminggu kemudian diam dipanggil oleh kepolisian dan ternyata Perusahaan tersebut memasukkan masalah sepele tersebut ke jalur hukum dan hakim menjatuhkan vonis bahwa nenek Minah bersalah dengan melanggar pasal 362 KUHP dan dihukum selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.

Pada tahun 2014, terdapat sebuah kasus dari kakek Busrin yang menebang pohon Mangrove untuk sebagai kayu bakar. Dikarenakan hal tersebut, kakek Busrin ditangkap oleh kepolisian dan dianggap bersalah berdasar pasal 35 huruf e,f dan UU Nomor 27 Thaun 2006 tentang Pengelolaan Wilayah Pasir dan Pulau-Pulau terluar, sehingga kakek Busrin ditangkap dan dihukum pejara selama 2 tahun dan denda Rp 2 miliar subsidair 1 bulan. Pada kakek Busrin sendiri merupakan seorang buruh yang sangat terbatas perekonomiannya dan hanya sebatas lulusan SD serta kakek Busrin merupakan seorang yang buta huruf dan buta hukum sehingga dia tidak dapat menuntut dan mendakwakan apa-apa sehingga kakek Busrin yang pasrah menerima konsekuensi yang ada.

Dari kedua kasus tersebut saja kita dapat melihat bahwa hukum di zaman sekarang merupakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dimana para orang-orang kaya dan besar sangat diuntungkan dalam perihal hukum meskipun mereka dinyatakan bersalah dan kesalahan mereka tidak sebesar pada orang-orang yang berada di kalangan bawah dan golongan tidak mampu yang menerima konsekuensi lebih besar daripada orang besar yang ada.

Penutup
Hukum, keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah tiga kata kunci untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dapat ditelusuri dari Pembukaan UUD 1945. Eksistensi negara hukum (rechtsstaat) Republik Indonesia sebagaimana tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mengarah kepada kebahagiaan manusia in casu rakyat Indonesia. Alinea kedua Pembukaan UUD dinyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Selanjutnya dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusya- waratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena itu, yang menjadi tugas negara in casu pemerintah selanjutnya adalah mengimplementasikan amanat UUD 1945 dalam berbagai produk hukum yang di dalamnya terkandung muatan dan tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya harus memperhatikan aspek- aspek yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut, yaitu :
(1) materi hukum (peraturan/perundang-undangan);
(2) aparaturpenegakhukum (hakim, jaksa, polisi, advokat dan lembaga pemasyarakatan);
(3) sarana dan prasarana hukum dan
(4) budaya hukum (legal culture).

Budaya hukum meliputi di dalamnya cita hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan etika profesi para aparat penegak hukum. Ketertiban masyarakat dapat terwujud jika ada wibawa hukum. Di satu sisi, terciptanya wibawa hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, sementara kesadaran hukum (Belanda: rechtsbewustzijn, Inggris: sense of justice) sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan (Inggris: sense of justice) masyarakat. Di lain sisi, wibawa hukum juga sangat dipengaruhi oleh wibawa aparatur penegak hukum, sedangkan wibawa aparatur penegak hukum sangat dipengaruhi oleh terpenuhi atau tidaknya rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI
Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LLM, Dr, Prof, 2016. “Pengantar Ilmu Hukum”, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
Mohamad Hidayat Muhtar , Kemana Hukum Kita Harus Berlabuh? (Suatu Tinjaun Kritis Penegakan Hukum di Indonesia),
https://www.kompasiana.com/hidayat21/5ca5f0d83ba7f75e5a459b22/kemana-hukum- kita-harus-berlabuh-suatu-tinjaun-kritis-penegakan-hukum-di-indonesia?page=all, diakses tanggal 09 November 2019.Soeroso, R , 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.
Rahardjo Satjipto . 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Van Apeldooren, Prof. Mr.L.j, 2004. “Pengantar Ilmu Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta
Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c2c4d8a2e4aa/refleksi-penegakan-hukumindonesia-2018-oleh–frans-h-winarta/ (diakses tanggal 01 Oktober 2019)
Yohanes Suhardi,n FENOMENA MENGABAIKAN KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM, https://media.neliti.com/media/publications/40553-IDfenomena-mengabaikan-keadilan-dalam-penegakan-hukum.pdf

https://www.kompasiana.com/hidayat21/5ca5f0d83ba7f75e5a459b22/kemana-hukum-kita- harus-berlabuh-suatu-tinjaun-kritis-penegakan-hukum-di-indonesia?page=all

https://www.kompasiana.com/hidayat21/5ca5f0d83ba7f75e5a459b22/kemana-hukum- kita-harus-berlabuh-suatu-tinjaun-kritis-penegakan-hukum-di-indonesia?page=all

About Post Author