04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Jeratan Asing di Tanah Papua

Oleh: Sri Mulyati
Mahasiswi dan Member AMK

Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah ruah. Ditambah keragaman hayati yang beraneka ragam. Potensi sumber daya alam yang begitu luar biasa, telah menarik perhatian dunia. Khususnya daerah Papua menjadi paru-paru Indonesia. Karena sebagian besar wilayahnya hutan yang luas. Maka otomatis menjadi mata pencaharian masyarakat di daerah sana sebagai sumber penghidupan. Hasil hutan yang mereka peroleh diproses menjadi bahan pangan untuk bertahan hidup.

Namun, apa jadinya hutan yang mereka andalkan ini di kelola oleh asing. Diduga hutan di bakar seluas 57.000 hektare yang berada di provinsi tersebut telah musnah sejak tahun 2001. Wilayah yang di bakar ini hampir seluas ibu kota Seoul, Korea Selatan. Berita ini di kutip dari situs Greenpeace, perusahaan Korindo milik Korea Selatan.
(Cnnindonesia.com, 13/11/2020)

Aksi pembakaran hutan akan dijadikan area kebun sawit. Walaupun dari pihak Korindo Group membantah temuan Greenpeach. Pantas saja jika hal ini menuai polemik di kalangan masyarakat Papua yang didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh tim gabungan dua organisasi. Mereka menggunakan citra satelit sepeperti peneliti senior Forensik Architecture, Samaeh Moafy.

Mereka meyakini bahwa pembakaran hutan di Merauke, Papua sengaja dilakukan untuk pembukaan lahan. Dilihat dari sisi wilayah yang di bakar begitu rata. Kasus pembakaran hutan di Papua sesungguhnya bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Sejak tahun 2001, 2016 hingga sekarang masih terus terjadi. Orang-orang asing yang memiliki kendali atas hal ini tidak memperdulikan dampak setelahnya. Seperti, kerusakan keragaman hayati dan kerusakan lingkungan ketika proses pembakaran.

Mirisnya, para kapitalis tidak pernah memikirkan nasib masyarakat di wilayah tersebut. Apalagi memikirkan dampak yang ditimbulkan.
Nihilnya rasa empati dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Padahal kita ketahui bahwa hutan itu merupakan warisan nenek moyang mereka.

Ironis memang hal ini terjadi buntut panjang pembuatan UU Omnibus Law yang tidak peduli Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sepenuhnya dari pihak pemerintah diserahkan kepada asing.

Melihat fakta yang begitu rupa, asing benar-benar telah mencaplok wilayah Papua. Dampak yang di hasilkan tidak hanya dilihat kerugian ekonomi dan lingkungan hidup.

Namun, hal ini ada kaitannya dengan situasi perpolitikan sebelumnya. Sudah menjadi rahasia umum, jika dalam kampanye para kontestan politik membutuhkan dana yang cukup besar untuk memperoleh suara rakyat. Dana yang mereka dapatkan bersumber dari asing dengan jaminan memberikan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh negara kepada mereka para korporasi,Papua misalnya.

Adanya kepentingan politik inilah yang menjadikan para kapitalis asing leluasa dalam menguasai kekayaan negeri ini. Simbiosis mutualiasme antara penguasa dan korporasi. Tanpa mereka sadari, hal tersebut telah menumbalkan nasib rakyat demi kekuasaan.

Inilah potret buruk sistem demokrasi. Sistem tersebut menjadi biang permasalahan carut marut negeri ini. Hilangnya perlindungan terhadap hak rakyat. Hal ini menegaskan betapa lemahnya negara demokrasi dalam menjamin kedaulatan.

Kendati demikian, para pemangku kekuasaan saat ini telah kehilangan taringnya. Tidak dapat berbuat banyak dan terkesan melepaskan tanggung jawabnya. Berbeda jika pengelolaan sumber daya alam dikelola oleh negara yang menerapkan Islam kafah. Perlindungan akan dilakukan bahkan setiap jengkal tanah yang dimiliki oleh negara Islam(daulah).

Wilayah Daulah akan di jaga sedemikian rupa, terlebih wilayah potensial dan dijadikan mata pencaharian penduduk di wilayah tersebut. Tidak akan membiarkan asing berkuasa bahkan kerja sama dengan pihak asing pun tidak dilakukan. Apalagi orang asing tersebut terkategori kafir harbi yang memusuhi Islam secara terang-terangan. Karena hal tersebut merupakan bagian dari strategi penjajahan asing.

Negara khilafah merupakan negara yang independen tanpa ada tekanan dari siapa pun.
Sungguh, jeritan rakyat Papua tidak akan berhenti tanpa adanya naungan yang mampu melindungi mereka. Melalui penerapan Islam kafahlah yang mampu melakukannya dan menjadi solusi hakiki permasalahan Papua secara tuntas.

Wallahu a’lam bishshawab

About Post Author