30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Bansos Dikorupsi, Hukuman Mati Bisakah Terjadi?

Oleh: RAI Adiatmadja
(Founder Komunitas Menulis Buku Antologi)

Penipu memimpin, para pengkhianat menjabat, perampok mencaplok, wajah demokrasi semakin kentara kerusakannya, tak serasi dengan arti. Buram dan menakutkan, kelam serta menyengsarakan. Korupsi jadi semacam narkoba yang semakin menggurita, sulit untuk dimusnahkan.

Juliari P. Batubara kini jadi tersangka, setelah Edhy Prabowo yang digelandang KPK.
Tidak tanggung-tanggung, jumlah fantastis yang menjadi potret ironis, 17 miliar dana korupsi untuk memenuhi syahwat diri sang menteri. Tak sedikit pun rasa empati terhadap rakyat yang kesulitan efek dari pandemi, ia melenggang tenang, tumpukan uang membuat hati nurani hilang.
Menurut Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan bahwa Menteri Sosial Juliari Batubara dijadikan tersangka oleh KPK atas dugaan suap bansos penanganan pandemi Covid-19. Total uang yang diterima mensos sebesar 17 miliar rupiah. Uang sejumlah itu diterima dalam dua periode. Vendor yang menyediakan bansos menyuap kemensos dengan jalur fee Rp10.000 dari setiap paket sembako yang bernilai Rp300.000.
(DetikNews, 6/12/2020).

Jeratan korupsi di ranah demokrasi tak cukup menggoda hanya kepada satu tersangka, tetapi seperti penyakit menular dan pandemi yang bergerak liar. Tak pandang bulu bagi siapa pun yang tergiur gemerlapnya, maka bersiaplah masuk dalam perangkap dan tipu daya. Terlebih bagi mereka yang memiliki gaya hidup tinggi, tentulah korupsi jadi opsi untuk memenuhi segala ambisi. Kemudian dipermudah dengan hukuman yang tak membuat efek jera, sudah bisa dipastikan watak korupsi semakin mewabah dan mengindikasikan mental pemimpin yang berpenyakit parah. 
Tikus berdasi ini sulit sekali dibasmi, meskipun ada wacana hukuman mati, sepertinya sulit diaplikasikan di era demokrasi ini, sungguh ironi. 

Kontradiksi pun terjadi dalam menanggapi pernyatan Ketua KPK tentang memberlakukan hukuman mati untuk mensos yang korup terhadap dana bansos. Penentangan keras diberikan oleh Erasmus Napitupulu sebagai Direktur Eksekutif dari Institute for Criminal Justice (ICJR), ia bahkan merekomendasikan penanganan terbaik yang bisa dipakai oleh pemerintah, yakni lebih fokus pada tujuan perbaikan sistem untuk pemberantasan korupsi. Bahkan ICJR mengatakan hukuman mati tidak mempunyai dampak positif pada sebuah negara, tak jua memberikan efek jera.

Erasmus mengatakan bahwa Singapura dalam kasus korupsi tidak menerapkan hukuman mati dan berhasil menjadi negara dengan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi di Asia Tenggara, selain Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru yang berhasil ada di tingkat puncak dalam menangani korupsi. Ia pun menyebutkan peringkat rendah yang dimiliki oleh negara yang memberlakukan hukuman mati untuk koruptor, yakni Cina berada di urutan 80, Indonesia 85, dan Iran 146. (Merdeka.com, 6/12/2020).

Jika hukuman mati saja tidak efektif, bagaimana dengan konsekuensi penjara semata, mampukah melahirkan efek jera, benarkah hukuman penjara lebih baik dan efektif? Sedangkan para terpidana korupsi sudah berkali-kali tepergok memiliki sel tahanan yang mewah laksana vila atau apartemen pribadi. Hal ini jika dibandingkan dengan tahanan kasus lain.

Jungkir balik memperbaiki sistem kerja, tetap saja jumlah koruptor senantiasa meningkat tiap tahunnya. Ibarat jeratan lem tikus yang lengket, atmosfer korupsi senantiasa menjadi warna dominan lain di setiap lembaga negara. Sekalipun ada Undang-Undang Tindakan Korupsi (UU Tipikor), semua seperti aturan formalitas belaka yang tak pernah mengerucut pada fakta, tak pernah ada berita jika koruptor di Indonesia dieksekusi mati. Inilah bagian nyata ilusi demokrasi.

Carut marut korupsi yang terjadi menjadi sarana yang kerap dimainkan sebagai adu tanding dan saling menjatuhkan antara partai politik. Mencari suara rakyat dengan cara yang tidak sehat, ujung-ujungnya tetap berkhianat. Rakus atas banyak hal dan memperkaya diri sendiri adalah tujuan duduk di kursi wakil rakyat. Padahal jika membuka data secara akurat, gaji para pejabat yang korup itu lebih dari nilai uang yang menyejahterakan, berbagai fasilitas diberikan agar setiap kebutuhan tertunaikan. Namun, mengapa masih merasa kurang?
Begitulah kerusakan yang diajarkan oleh sistem yang bernama demokrasi. Ia tak bisa terpisah dari kapitalisme, keduanya sebagai cikal bakal yang menjadi pencetus lahirnya kaum kapitalis. Pemisahan agama dari kehidupan berhasil membentuk pribadi yang rusak dan fatal. Bahkan tak ada nilai-nilai takwa tumbuh memperkokoh jiwa kepemimpinan, yang tergambar jelas adalah langkah-langkah kezaliman yang merajalela.

Semuanya bertolak belakang dengan sistem Islam kafah yang menyejahterakan umat sepanjang tegaknya. Hal ini tertuang jelas dalam riwayat sejarah. Sebelum mengobati, Islam punya formula pencegahan agar tidak ada penyakit akut di jiwa pemimpin dan penguasa dan supaya tidak lupa tugasnya sebagai pengemban amanah dan penjaga umat.
Kepala negara di sistem Islam kafah akan menyebarkan pemahaman tentang takwa kepada seluruh umat, agar merasa takut dan senantiasa diawasi oleh Sang Khalik. Ruh melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran pun menjadi identitas penting dalam keluarga dan masyarakat. Akidah Islam menjadi asas kurikulum dan standardisasi pendidikan yang bisa melahirkan pribadi islami. Sehingga calon-calon pemimpin sudah terdidik sedini mungkin dengan nilai-nilai ketaatan pada syariat.

Memberikan upah atau gaji yang layak sesuai pekerjaan sehingga upaya tersebut bisa mencegah mereka dari kecurangan dan tindakan korupsi yang tidak terpuji. Kemudian larangan tegas menerima suap sekalipun berbungkus ilustrasi hadiah. Rasulullah menegaskan dalam hadis. “Hadiah ketika diberikan kepada para penguasa adalah haram dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR. Imam Ahmad).

Penghitungan kekayaan para pejabat secara detail dan rinci akan mencegah celah korupsi. Jikapun korupsi tetap terjadi, kepala negara akan menindak dengan tegas sesuai perbuatan dan melahirkan efek jera. Keadilan dipancangkan dengan kuat tanpa memilah-milah pelaku. Dari hukuman diberitakan di setiap kanal berita, dicambuk, pengasingan, harta yang disita, dikurung, bahkan hingga hukuman mati.

Begitulah sistem Islam kafah memberantas korupsi. Di sistem demokrasi tentu tidak bisa terjadi. Jika ingin semua tertangani dengan adil tanpa membiarkan umat terzalimi di setiap lini. Mari berjuang agar demokrasi segera tumbang dan berganti dengan sistem yang Allah ridhai.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author