30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Maraknya Korupsi di Kalangan Pejabat, Rakyat Kian Sekarat

Oleh: Widhy Lutfiah Marha
Pendidik Generasi

Lagi-lagi kasus korupsi kembali terjadi di tengah-tengah publik. Jika sebelumnya terdapat skandal mega korupsi Jiwasraya PT Pelindo dan lain sebagainya. Saat ini kasus korupsi terjadi pada dana sosial covid-19. Sungguh tidak punya hati. Dalam konferensi pers ketua KPK, Firli Bahuri menduga menerima Rp 17 miliar, dari korupsi Bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak covid-19. Perusahaan rekaan yang jadi vendor pengadaan Bansos diduga menyuap pejabat kementerian sosial lewat skema fee Rp 10.000 dari setiap paket sembako yang nilainya Rp 300.000. Ketika tertangkap KPK menduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.

“KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi adalah AIM dan HS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (06/12) dini hari.

Dari realita di atas korupsi seakan tidak pernah mati dan sudah menjadi penyakit bawaan. Walau pun negeri ini mengklaim memiliki seperangkat hukum untuk menuntaskannya. Kasus korupsi terus terjadi, bahkan saat pandemi. Ini menjadi bukti kegagalan sistem demokrasi melahirkan seperangkat aturan dan penguasa yang peduli. Kekuasaan dalam sistem ini berbiaya tinggi, otomatis para penguasa butuh sogokan dana dari pemilik modal agar bisa mendapatkan kekuasaan. Maka, setelah berkuasa para pejabat cenderung melakukan tindakan korupsi sebagai upaya pengembalian modal.

Terlebih, sistem ini tegak di atas asas sekularisme yang menafikan peran agama dalam kehidupan. Alhasil aturan yang berlaku adalah aturan buatan manusia. Hukum yang dibuat manusia akan sangat subyektif dan pasti membawa kepentingan bagi para pembuatnya. Subyektifitas dan konflik kepentingan tidak akan bisa dilepaskan ketika manusia diberi hak sebagai legislator atau pembuat hukum.

Maka, wajar hukum dalam demokrasi sering berubah, bahkan menjadi hukum pisau dapur. Tajam ke bawah tumpul ke atas. Jika rakyat kecil yang bersalah, hukum akan sangat tegas diterapkan. Namun, jika yang bersalah adalah para pejabat serta kroninya, hukum bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Maka tidak heran, kasus korupsi tetap tinggi, meski hukum bagi koruptor sudah dilegalisasi.
Jadi, korupsi sebenarnya bukan terletak pada problem individu semata, sebagaimana yang dipahami sebagian besar masyarakat saat ini, melainkan sistem yang berkuasa yaitu sistem demokrasi.

Kasus korupsi sebenarnya bisa diminimalisir bahkan diakhiri, jika sistem yang mengatur kehidupan masyarakat sistem pemerintahan yang shahih, yakni sistem Islam dalam bingkai daulah khilafah. Karena sistem pemerintan Islam dibangun dari akidah Islam, konsekuensinya kedaulatan hukum hanya ditangan Allah Swt.

Allah Swt berfirman dalam QS. Yusuf ayat 40 yang artinya: “Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah.” Maka aturan atau hukum yang berlaku hanya hukum Allah Swt, yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Hukum Allah tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa direvisi dan diotak-atik sesuai kepentingan manusia. Sebagaimana aturan demokrasi sekarang. Dari aspek ini saja Islam mampu memangkas dari pangkal aspek-aspek yang menjadi peluang keculasan penguasa.

Tidak hanya itu, bahkan Islam memiliki berbagai aturan agar korupsi, suap, dan kecurangan bisa diberantas. Ada beberapa cara sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab.

1.Perhitungan kekayaan

Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal.

Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal. Bahkan membagi dua kekayaan itu separo untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara.

Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang.

  1. Teladan pemimpin

Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah.

Dengan takwa pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah Swt pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Disinilah diperlukan keteladanan dari para pemimpin itu.

Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik puteranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal, Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini.

  1. Hukuman setimpal

Pada dasarnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi.

Berbeda dengan kasus pencurian yang termasuk dalam bab hudud, korupsi termasuk dalam bab ta’zir yang hukumannya tidak secara langsung ditetapkan oleh nash, tetapi diserahkan kepada khalifah atau qadhi (hakim).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda, ”Perampas, koruptor (mukhtalis) dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan.” (HR Ahmad, Ashab as-Sunan dan Ibnu Hibban).

Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

  1. Pengawasan masyarakat

Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, khalifah Umar diawal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”.

Dari bukti di atas, pastinya penerapan hukuman Islam ini selain memiliki dimensi dunia, juga memiliki dimensi akhirat. Karena akan memberi efek jera yang menjadi pencegah atas maraknya tindak pidana korupsi, sekaligus juga akan menjadi penebus dosa kelak di akhirat.

Begitulah Islam melalui syariatnya, telah memberikan jalan yang sangat rinci dan sesuai fitrah manusia dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Disinilah pentingnya seruan penegakan syariat Islam. Dengan penerapan syariat Islam, kita menjadi tahu bagaimana penanganan masalah korupsi secara komprehensif.

Inilah mekanisme yang diberikan Islam dalam mencegah dan menghapus tindak korupsi hingga ke akar. Jadi tidak ada pilihan selain kita segera bahu-membahu untuk menyerukan bahwa Islamlah satu-satunya sistem yang mampu menyelesaikan seluruh problematika manusia di dunia ini. Hal ini agar negeri kita aman dari perbuatan korupsi, suap, kecurangan dan yang lainnya.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author