30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Perseteruan antara Pengusaha dan Buruh di Iklim Kapitalis

Oleh: Popon Ummu Farid
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

Persoalan ketenagakerjaan kembali terkuak di akhir tahun ini mengenai kenaikan upah minimum. Dilansir oleh PrFmnews bahwa upah minimum Kota/Kabupaten Bandung (UMK) Jawa Barat mengalami kenaikan di 17 daerah kota/kabupaten, sementara di 10 kota lainnya di Jawa Barat tidak ada kenaikan. Sekretaris Jendral (sekjen) Asosiasi Pertekstilan Indonesia(API), Rizal Rakhman menilai kenaikan UMK di 17 kota/kabupaten di Jawa Barat menjadi sebuah hal yang memberatkan banyak individu, terutama industri tekstil. Bahkan disebut kenaikan UMK menjadi tambahan beban di masa sulit akibat pandemi Covid-19. Semua sektor industri dalam kondisi sulit.

Dikutip oleh Portal Bandung Timur bahwa Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Kabupaten Bandung menolak penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandung tahun 2021 sebesar Rp3.241.929 perbulan. Dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bandung telah merekomendasikan kenaikan sebesar 8,51 persen. Kita (SPSI Kabupaten Bandung) menolak penetapan upah yang telah ditetapkan oleh pihak Provinsi (Jawa Barat) alasannya selain itu juga tidak memiliki rasa keadilan, juga konsisten dengan hasil rapat pengupahan dengan besar kenaikan 8,51.Ujar Ketua Pimpinan Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung, Uben Yumara kepada Portal Bandung Timur. Minggu, 22 November 2020

Menurut pemerintah, kenaikan upah minimum ini yang terbaik, akan tetapi ditolak oleh kedua belah pihak. Yang menjadi permasalahannya ketidakadilan dalam ketenagakerjaan karena perseteruan antara buruh dan pengusaha terus berlanjut karena buruh merasa berhak hidup dengan layak. Akan tetapi pengusaha merasa terbebani dengan tanggungjawabnya yang harus ditunaikan. Terlebih ketika tanggung jawab negara dibebankan kepada pengusah sebagai pemilik modal.

Saat ini pemerintah tidak mampu menyelesaikan problem antara pengusaha dan para buruh. Apalagi saat kelemahan akibat deraan krisis yang bertubi-tubi secara berkala, banyak perusahaan yang gulung tikar karena daya beli masyarakat berkurang, daya jual pun menurun. Akhirnya banyak pemutusan kerja, pengangguran dan kemiskinan juga kelaparan meningkat. Tak berlebihan kiranya ketika publik memandang bahwa sikap pemerintah setengah hati menjalankan fungsinya. Mereka terkesan cuci tangan atas apa yang dihadapi masyarakat khususnya para buruh. Hal ini setidaknya mengkonfirmasi beberapa hal yaitu:
Kesalahan dalam memahami mekanisme pemenuhan kebutuhan individu rakyatnya, dan ketidakjelasan skema pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan rakyat dalam kondisi tertentu seperti wabah, yaitu karena kesalahan ketidakjelasan dalam menetukan upah minimum.

Semua ini bermuara pada sistem Kapitalis Demokrasi yang hanya berpihak pada pemilik modal. Atas dasar upah minimum ini para pemilik modal bebas mengeksploitasi tenaga pekerja, sementara penguasa tidak memperhatikan kebutuhan para buruh dan rakyat secara umum.

Hal ini berbeda dengan aturan Islam, pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder sesungguhnya tetap berlangsung penjaminannya meskipun di saat wabah menyerang. Upah minimum sendiri memang merupakan problem klasik pekerja dialam kapitalisme. Upah minimum ini menjadi patokan penentuan gaji.

Pandemi Covid-19 semestinya membukakan mata hati dan pikiran umat manusia betapa tidak adil, egois dan serakahnya peradaban kapitalisme sekuler saat ini. Seluruh sifat buruk itu terpadu dengan kelemahan konsep gagasan mekanisme dalam menjalankan ekonomi di negeri ini.

Dari permasalahan tersebut Islam sesungguhnya memiliki pandangan yang khas dan dapat dijelaskan. Terkait jaminan pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat termasuk kebutuhan sekundernya baik per-individu maupun komunal. Sebaliknya Islam memiliki seperangkat aturan yang sahih dan bersifat sistemik dalam menyelesaikan problematika buruh.

Di dalam Negara Islam cara penetapan anggaran bersifat harian, sebab kebutuhan masyarakat pun bersifat harian. Negara wajib menyiapkan anggaran dalam upaya pemenuhan kebutuhan harian rakyatnya.

Standar yang digunakan dalam Islam adalah manfaat tenaga (AL-juhd) yang diberikan pekerja dalam Islam tidak akan terjadi eksploitasi oleh para pengusaha. Negara juga tidak menetapkan upah minimum, sebab itu sama saja dengan menetapkan harga yang tidak diperbolehkan dalam Islam

Saat ini umat sangat membutuhkan syariat Islam, dan umat Islam adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan hal ini. Membangun kembali peradaban Islam dalam instutusi negara khilafah adalah jawaban dari situasi ekonomi yang rumit dan membingungkan saat pandemi global ini.

Kesejahteraan dan keberkahan tidak hanya dirasakan oleh kaum buruh dan masyarakat saja, namun akan dinikmati seluruh umat manusia hingga generasi yang akan datang.

Demikianlah, indahnya hidup dalam naungan Islam. Semua terjadi karena penerapan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam.

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (TQS. Al-Isra: 82)

Wallahu a’lam bish shawab.

About Post Author