26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Korupsi dan Pencegahannya dalam Islam


Oleh : Maryatiningsih (Ibu Rumah Tangga)

Kesempatan dalam kesempitan, itu adalah ungkapan yang tepat untuk para pejabat saat ini. Tidak ada rasa takut dan merasa malu sedikitpun dengan perbuatan yang zalim terhadap rakyat. Perbuatan dosa sudah biasa bagi mereka asalkan bahagia. Keserakahan terhadap harta dan tahta adalah utama baginya yang penting kaya. Jalan pintas adalah cara mudah untuk mendapatkan kekayaan yakni dengan korupsi, dari dulu hingga sekarang masalah korupsi di negeri ini tak kunjung berhenti. Korupsi terus merajalela, khususnya di kalangan para pejabat. Seperti halnya yang sedang hangat di perbincangkan di berbagai media, korup dana bansos untuk meringankan masyarakat di masa pandemi ini.

Dilansir dari News. detik. com, Jakarta – KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan Corona. KPK menyebut total uang yang diduga diterima Juliari Batubara sebesar Rp 17 miliar. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, uang miliaran rupiah itu diterima Menteri Sosial Juliari Batubara dari fee dua periode pengadaan bansos. Periode pertama, Firli menjelaskan diduga telah diterima fee sebesar Rp 12 miliar. Mensos Juliari Batubara diduga turut menerima uang senilai Rp 8,2 miliar turut diterima Mensos Juliari.

“Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar,” kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020) dini hari. Tak hanya itu, Firli menyebut pada periode kedua, yakni Oktober-Desember 2020, sudah terkumpul uang senilai Rp 8,8 miliar yang dikelola oleh Eko dan Shelvy selaku orang kepercayaan Mensos Juliari Batubara. Uang Rp 8,8 miliar itu diduga akan dipakai untuk keperluan Mensos Juliari Batubara.

“Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Saudara JPB,” ujar Firli. Uang itu diduga berasal dari kesepakatan fee penunjukan rekanan pengadaan bansos Covid-19 ini sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial. Firli mengatakan ada tiga vendor yang ditunjuk oleh Kemensos untuk menyediakan bantuan Corona, salah satu milik anak buah Menteri Sosial Juliari Batubara, yakni Matheus Joko Santoso. Matheus Joko Santoso adalah PPK pengadaan bantuan Corona yang ditunjuk langsung oleh Juliari Batubara.

“Selanjutnya oleh MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatlah kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya AIM, HS dan juga PT RPI yang diduga milik MJS. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW,” tutur Firli.
Demi kepentingan pribadi apapun akan dilakukan walau nyawa rakyat sekalipun yang harus di korbankan. Korupsi terhadap bansos adalah perilaku yang kejam yang pantas diganjar hukuman mati. Supaya ada efek jera yang nyata. Tetapi apalah daya sistem kita saat ini adalah demokrasi sekulerisme, yang memisahkan agama dari kehidupan. Hukuman mati bagi para koruptor di anggap hukum yang kejam, melanggar hak asasi manusia dan lain sebagainya. Dilihat dari sisi politik, sistem demokrasi saling sikut, saling menjatuhkan antar parpol demi menaikkan dukungan suara rakyat.

Korupsi di negeri ini di ibaratkan turun temurun dari buaian hingga liang lahat, budayakah atau warisan? Korupsi merupakan penyakit yang amat berat yang menyerang negeri ini, yang kini tidak bersifat kasustik ataupun individual, tapi sudah bersifat universal dan sistematik yang dilakukan secara kelompok /mafia (berjamaah).

Korupsi dalam paradigma syari’ah Islam disebut dengan perbuatan khianat, yang mencerminkan perilaku munafik dalam prespektif Islam. Orang yang melakukan korupsi disebut khaa’in, termasuk didalamnya adalah penggelapan dan penyelewengan uang yang diamanatkan kepada seseorang. Tindakan khaa’in ini tidak termasuk definisi mencuri (sariqah) yakni yang diartikan mengambil harta orang lain secara diam-diam atau (akhdzul maal’ala wajhil ikhtifaa’ wal istitar). Sedangkan khianat ini bukan tindakan seseorang mengambil harta milik orang lain melainkan pengkhianatan yang dilakukan seseorang yaitu menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepada seseorang itu.

Pada dasarnya, faktor utama penyebab korupsi dalam paradigma syari’ah Islam adalah faktor ideologi yang didukung kebutuhan untuk memenuhi faktor ekonomi. Ini berarti, langkah paling utama dan paling penting yang wajib dilakukan adalah menghapusan pemberlakuan ideologi demokrasi-kapitalis itu sendiri. Selanjutnya, setelah menghapuskan ideologi yang merusak itu, diterapkan syari’ah Islam sebagai satu-satunya sistem hukum yang semestinya berlaku di negeri ini. Tak dapat dipungkiri, di Indonesia berlaku pluralisme sistem hukum. Prularisme sistem hukum ini sebenarnya adalah warisan kafir penjajah , dan bukan inisiatif asli bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Dalam sistem hukum plural ini terdapat 3 sistem, yaitu sistem hukum Islam , sistem hukum Barat , dan sistem hukum Adat.

Menurut Islam , secara normatif, sistem hukum plural ini haram hukumnya untuk diterapkan dalam aqidah Islam. Bukankah dalam Al-Qur’an Allah berfirman yang berbunyi “Laa yusyrik fi hukmini ahadan. ” Yang artinya, Allah tidak mengambil seorangpun sebagai sekutu-Nya dalam menetapkan hukum. (QS. Al-Kahfi : 26).

Maka, sistem hukum plural yang syirik dari warisan kafir penjajah ini sudah semestinya dihapuskan dari muka bumi ini tidak hanya di Indonesia melainkan seluruh dunia. Melaksanakan sistem syirik yang jahanam ini bagi kami sama saja melanggengkan keharaman menari-nari diatas negeri kami dan mendukung penjajahan bangsa sendiri.
Dengan diterapkannya syari’ah Islam sebagai hukum tunggal dengan didukung tegaknya kepemimpinan khalifah di negeri ini, maka syari’ah Islam dapat memainkan perannya yang sangat efektif untuk memberantas korupsi baik peran pencegahan (preventif) maupun dalam segi penindakan atau pemberantasan (kuratif).

Secara preventif paling tidak ada 6 (enam) langkah untuk mencegah korupsi menurut paradigma syari’ah Islam sebagai berikut :

Pertama, rekrutmen SDM aparat negara wajib berasaskan profesionalitas dan Integritas, bukan berasaskan egoisme yang pada akhirnya berujung pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam istilah Islam, mereka yang menjadi aparatur wajib memenuhi kriteria yang individunya berkepribadian Islam (Syakhsiyah Islamiyah). Nabi Muhammad saw. pernah bersabda “ Barangsiapa memperkerjakan seseorang karna faktor suka atau hubungan kerabat, berarti dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin.”

Kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Khalifah Umar bin khattab selalu memberikan nasihat kepada bawahannya “Kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok, kalau kamu menundanya pekerjaannya akan menumpuk…’’

Ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya , sebagaimana Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, “Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat.”

Keempat, Islam melarang menerima suap atau hadiah atau dalam istilah korupsi dikatakan gratifikasi bagi para aparat negara sebagai sabda Nabi, “Barangsiapa yang sudah menajadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja yang ia ambil di luar itu adalah harta yang curang.’’ (HR.Abu Daud).

Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi saw. berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa suht adalah haram dan suap yang diberikan kepadahakim adalah kekufuran.” (HR.Ahmad)

Kelima , adanya keteladanan dari pimpinan. Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat, termasuk pimpinannya. Maka disini pemimpin juga memiliki peran besar untuk menjadi teladan yang baik bagi umatnya atau masyarakatnya.

Wallohu a’lam bishshawab

About Post Author