06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Pilkada diantara Horor Covid-19 dan Money Politic

Oleh : Sumiyah Umi Hanifah
Member AMK dan Pendidik Generasi

Ditengah karut marutnya kondisi sosial dalam negeri, akibat perekonomian rakyat yang berada di jurang resesi. Diantara horornya situasi pandemi virus Corona yang belum juga ditemukan solusinya. Belum lagi hutang ribawi yang kian membumbung tinggi, sehingga makin menambah deretan panjang pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan kita. Namun, semua itu tidak menyurutkan tekad pemerintah untuk tetap “keukeuh” menggelar pilkada serentak di seluruh Indonesia.
Parahnya lagi, pelaksanaan pilkada kali ini setali tiga uang dengan penyelenggaraan pilkada yang sudah-sudah, yakni masih saja diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan didalamnya, seperti praktik “money politic”.

Money politic atau lebih dikenal dengan nama politik uang, memang sudah menjadi sesuatu yang nge-trend di saat menjelang pelaksanaan pilkada atau pemilihan umum. Rakyat pun telah akrab dengan istilah ini. Saking akrabnya, mereka menganggap Pemilihan Umum (Pemilu) itu identik dengan aktivitas bagi-bagi “uang”. Parahnya, masih banyak masyarakat kita yang justru merasa “senang” jika ada Pasangan Calon (Paslon) peserta Pemilu yang melakukan praktik money politik ini.

“Rejeki di tengah pandemi, lumayan bisa buat nambah-nambah kebutuhan ekonomi keluarga,” kata mereka.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung, Hedi Ardia, mengatakan bahwa modus dalam money politic yang ditemukan di wilayah Bandung ini, yaitu membagikan kupon yang bergambar salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilu.
Yang mana kupon tersebut bisa digunakan untuk berbelanja di warung-warung yang telah ditentukan. Kupon yang dibagikan kepada masyarakat tersebut, senilai kurang lebih Rp 35 ribu. Pihaknya mengaku bahwa, pembagian kupon menjelang pilkada tersebut telah beredar di empat kecamatan di Kabupaten Bandung. Empat kecamatan tersebut antara lain, Kecamatan Pengalengan, Rancaekek, Dayeuh Kolot, dan ArjaSari. Besar kemungkinan masih ada temuan hal serupa di kecamatan lain,” tuturnya (jabar.inews.id, Rabu, 2/12/2020).

Kasus Money politic yang ditemukan ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Anehnya, perbuatan tidak terpuji tersebut seolah sudah menjadi rahasia umum, karena hampir di setiap pelaksanaan pilkada atau pemilihan umum di negeri ini, banyak Paslon nakal yang terbukti melakukan praktik money politic. Namun sayangnya seperti kasus-kasus lain, mereka selalu saja lolos dari jerat hukum.

Hedi berharap Pasangan Calon (Paslon) dan Tim Suksesnya tidak menjadikan masyarakat awam sebagai korban dari ambisi politiknya, hanya demi meraih kekuasaan selama lima tahun ke depan. Harapan tersebut tentu menjadi harapan seluruh rakyat di negeri ini.
Namun kapankah negeri ini dapat memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka dengan penuh kejujuran? Sanggupkah sistem yang ada sekarang ini mewujudkannya?

Inilah fakta tentang dunia perpolitikan di Indonesia. Selalu saja dipenuhi dengan warna-warni ketidakjujuran. Banyak pihak yang menduga bahwa sistem demokrasi sebagai satu-satunya sistem yang diterapkan di negeri ini, terbukti telah gagal dalam mencegah maraknya money politic dalam pemilu. Faktanya, selama kurang lebih 75 tahun Indonesia merdeka, praktik mendulang suara dengan cara kotor seperti ini, masih tumbuh subur. Pemilu dalam sistem demokrasi, menghabiskan biaya yang super mahal, tapi terbukti rentan korupsi dan praktik kolusi. Supermasi hukum pun mudah dibeli. Dalam sistem ilusi demokrasi, halal dan haram tidak mendapatkan tempat sama sekali. Sebab, demokrasi berlandaskan asas manfaat.

Rezim penguasa terlihat semakin mantap berjalan bersama kepentingan korporasi dan kaum oligarki. Mereka sibuk membangun dinasti kekuasaan yang zalim dan minus hati nurani. Slogan “Dari rakyat, Oleh rakyat, dan Untuk rakyat”, adalah slogan kosong melompong yang tidak terbukti sama sekali. Karena bagi rezim yang sedang berkuasa, rakyat sering dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Suara rakyat hanya dibutuhkan ketika memasuki masa Pemilu atau Pilkada seperti saat sekarang ini. Namun akan dilupakan jika mereka telah menduduki jabatan empuk dalam kursi pemerintahan. Inilah fakta yang terindera di sekitar kita. Fakta yang tidak dapat terbantahkan.

Lain halnya dengan sistem Islam (Khilafah), yang memiliki tolok ukur perbuatan halal dan haram. Khilafah adalah sistem kepemimpinan Islam yang akan menerapkan seluruh ajaran Islam, dalam setiap aspek kehidupan. Sistem ini bertujuan meraih keridaan Allah Swt. semata, bukan sistem sekular kapitalisme buatan manusia. Sehingga praktik Money politic tidak akan ditemui di dalamnya. Sebab, dalam ajaran Islam perbuatan suap-menyuap termasuk perbuatan dosa besar yang dilarang oleh syara’ dan pelakunya mendapat laknat dari Allah Swt. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadisnya,
”Allah Swt. melaknat pemberi suap dan penerima suap.” (H.R. Ahmad)

Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa, makna ”risywah” (suap) adalah sesuatu yang menghubungkan kepada keperluan dengan bujukan (Misbahul Munir dinukil dari al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, 22/219).

Perlu diketahui bahwa risywah hukumnya tetap haram. Meskipun namanya dirubah, menjadi hadiah, sumbangan, sodaqah, dan lain-lain.
Sebagaimana suap (money politic) yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini, mereka pun mengubah nama “suap” menjadi sumbangan dalam bentuk kupon belanja.

Seharusnya pemerintah pusat mau mempertimbangkan kemaslahatan bagi rakyatnya, bila ingin menggelar pilkada di tengah situasi pandemi.

Sehingga, masyarakat pun tidak perlu mempertaruhkan nyawa dan keselamatan diri mereka, dengan mengikuti pilkada secara langsung, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rentan terpapar virus Corona.

Oleh karena itu, sudah selayaknya jika sistem demokrasi-kapitalime, yang berorientasi pada kepentingan dunia ini, diganti dengan sistem Islam yang memiliki tolok ukur halal haram. Sistem Kepemimpinan Islam (Khilafah) terbukti telah mampu memimpin peradaban dunia dengan gemilang, selama hampir 1300 tahun lamanya. Sebab, sistem Islam adalah sistem yang bersumber dari Al-Qur’an dan as-Sunnah, sehingga terwujud masyarakat yang adil, damai, tenteram, sejahtera dan aman. Baldatun toyyibatun warabbun ghafur.

Wallahu’alam bishshawab.

About Post Author