30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Bahaya Jeratan Utang bagi Kedaulatan Negeri

Oleh: Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd
Praktisi Pendidikan

Beberapa waktu lalu, masalah utang kembali menjadi perhatian publik. Seakan negeri ini tak bisa hidup tanpa utang. Semakin hari utang terus bertambah. Utang di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang kini memasuki periode kedua memang terus meningkat. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, saat Jokowi memangku jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009, rasio utang Indonesia mencapai 24,76% PDB. Secara perlahan rasio utang Indonesia terus meningkat hingga puncaknya di tahun 2020 ini, atau pada tahun pertama di periode kedua pemerintahan Joko Widodo, menjadi 34,53%. Ini artinya, dalam 5 tahun terjadi peningkatan rasio utang hingga 10% PDB.

Yang terbaru adalah pemerintah Indonesia menarik utang luar negeri dalam jumlah cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau tak sampai dua minggu. Total utang baru Indonesia bertambah sebesar lebih dari Rp 24,5 triliun. Utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral. Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan utang bilateral dari Jerman sebesar Rp 9,1 triliun. Pemerintah mengklaim, penarikan utang baru dari Jerman dan Australia dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19 (kompas.com, 21/11/2020).

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan, uang pinjaman tersebut diberikan lantaran Indonesia dinilai memiliki ketahanan dan proses pemulihan yang cenderung cepat pada masa pandemi Covid-19. Sementara itu, di halaman Facebook akun resmi Kedutaan Besar Jerman, penarikan utang dari pemerintah Indonesia tersebut dilakukan dalam rangka program Covid-19 Active Response and Expenditure Support atau CARES. Program CARES sendiri merupakan program penanganan virus corona dengan berbagai kegiatan seperti penyediaan alat medis, peningkatan ekonomi, dan bantuan terarah untuk kelompok rentan.

Paradigma dalam memandang utang ini sangat menentukan arah kebijakan ekonomi negara. Ketika utang dianggap bukan masalah maka negeri ini akan terus menghidupi belanja negara dari pos tersebut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berdalih bahwa ia memastikan akan terus mengelola utang dengan hati-hati dan akuntabel meski Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara dengan Utang Luar Negeri (ULN) tertinggi versi Bank Dunia. Kendati masuk daftar tersebut, Kemenkeu menegaskan jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya, jumlah utang RI masih relatif kecil. Daftar tersebut terungkap dari laporan yang dirilis Bank Dunia berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 pada 12 Oktober 2020 (www.cnbcindonesia.com, 15/10/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pada acara The 5th G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, (20/11/2020), disepakati adanya perpanjangan masa cicilan utang. Perpanjangan masa cicilan utang tersebut dinamakan Debt Service Suspension Inisiative (DSSI). Kata Sri Mulyani, DSSI adalah inisiatif untuk memberikan fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara rentan, yang saat ini dihadapkan pada kondisi ekonomi dan fiskalnya yang sangat sulit (cnbcindonesia.com, 22/11/2020).

Oleh karena itu, di dalam pembahasan DSSI tersebut kemudian didukung oleh lembaga multilateral seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan utang. Ini adalah fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara miskin yang tadinya sampai akhir tahun ini, kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021,” jelas Sri Mulyani di Istana Bogor yang ditayangkan secara virtual.
Sungguh, relaksasi utang dan penambahan utang bukanlah prestasi yang bisa dibanggakan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menandaskan ketergantungan utang luar negeri akan berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Dampak pertama yang ditimbulkan ialah pinjaman dalam bentuk valas akan menyedot supply dolar di dalam negeri. Artinya pemerintah harus menyediakan pembayaran bunga utang dan cicilan pokok dengan stok valas yang besar. Wajar jika kurs rupiah menjadi mudah melemah dalam jangka panjang.

Kedua, pembiayaan utang luar negeri yang cukup dominan membuat rasio debt to service mengalami peningkatan. Jika utangnya valas, maka harus dicari sumber valas. Padahal di tengah situasi pandemi kinerja ekspor dan devisa pariwisata sedang melemah. Implikasinya resiko kemampuan bayar utang makin besar.

Lalu ketiga, arus utang luar negeri menimbulkan resiko portfolio. Pasalnya, investor asing yang beli utang easy in dan easy go akibatnya apabila terjadi penurunan minat pembeli utang valas bisa capital outflow besar-besaran.
Sementara itu, utang luar negeri menjadi sesuatu yang berbahaya. Hal ini juga seperti apa yang dikatakan oleh Abdurrahaman al-Maliki (1963), dalam Kitab As-Siyâsah al-Iqtishâdiyah al-Mutslâ/Politik ekonomi Ideal, (hlm. 200-207), mengungkap empat bahaya besar utang luar negeri.

Pertama, membahayakan eksistensi negara. Pasalnya, utang adalah metode baru negara-negara kapitalis untuk menjajah suatu negara. Kedua, sebelum utang diberikan, negara-negara pemberi utang biasanya mengirimkan pakar-pakar ekonominya untuk memata-matai rahasia kekuatan/kelemahan ekonomi negara tersebut dengan dalih bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi. Ketiga, membuat negara pengutang tetap miskin karena terus-menerus terjerat utang yang makin menumpuk dari waktu ke waktu. Keempat, utang luar negeri pada dasarnya merupakan senjata politik negara-negara kapitalis kafir Barat terhadap negara-negara lain, yang kebanyakan merupakan negeri-negeri muslim.
Sebagai contoh, dokumen-dokumen resmi AS telah mengungkapkan bahwa tujuan bantuan luar negeri AS adalah untuk mengamankan kepentingan AS sendiri. Dalam dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008, misalnya, disebutkan bahwa lembaga bantuan amerika Serikat ini bersama Bank Dunia aktif dalam proyek privatisasi di Indonesia. Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam News Release yang berjudul, Project Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program, tanggal 4 Desember 2001, juga memberikan pinjaman US$ 400 juta untuk program privatisasi (penjualan) BUMN di Indonesia.

Sejatinya, sistem kapitalisme yang menghidupi negara yang sebagian besarnya dari utang ini harus diakhiri karena negeri yang sangat kaya raya seperti Indonesia tentu tidak layak membiayai negara dengan cara memalak (pajak) dan mengemis (utang) kepada asing.
Oleh karena itu, sudah semestinya negeri ini kembali kepada kedaulatan syara yang menjadikan pembiayaan negara tanpa utang dan pajak. Melainkan bertumpu pada kepemilikan umum berupa tambang mineral, migas, hutan dan sumber daya alam terbarukan yang pengelolaannya haram secara syar’i diberikan kepada asing atau dikelola (diprivatisasi) oleh individu (kapitalis).

Dengan kembalinya kepemilikan umum itu kepada rakyat akan menggantikan posisi utang dalam membiayai APBN dan kesejahteraan rakyat akan mewujud nyata bukan sekedar angan-angan kosong. Negara seperti itu merupakan negara yang mau menerapkan sistem ekonomi Islam beserta semua sistem-sistem lain yang berlandaskan aturan Allah. Negara yang menerapkan sistem Islam ini dikenal dengan nama negara khilafah. Negara khilafah ini tak diragukan lagi keunggulan sistemnya bagi orang-orang yang beriman dan memiliki akal sehat.

Wallahu’alam bishshawab

About Post Author