06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Sisi Kelam Perpolitikan Ala Demokrasi

Oleh : Hasni Surahman Member Amk dan Pegiat Dakwah

Menjelang Pilkada, terkait dengan politisasi agama dan money politic (politik uang) sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Bahkan hampir di setiap pemilihan (Bupati/Wali Kota/Gubernur dan Presiden/Legislatif) selalu tercium praktik politisasi agama dengan menggunakan uang dan sejenisnya seperti sembako. Tujuannya tentu saja untuk mempengaruhi para pemilik suara. Fenomena tentang politisasi agama ini juga disinggung oleh.
Ketua Umum Oganisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, TGB Muhammad Zainul Majdi, mengingatkan bahwa politisasi agama semata untuk mendapatkan kekuasaan atau memenangkan kontestasi politik akan berdampak buruk dan berbahaya. “Menurut saya, politisasi agama bentuk paling buruk dalam hubungan agama dan politik. Sekelompok kekuatan politik menggunakan sentimen keagamaan untuk menarik simpati kemudian memenangkan kelompoknya, menggunakan sentimen agama dengan membuat ketakutan pada khalayak ramai ( Republika.Co.Id, Jakarta Kamis 19/11).

Politisasi agama yang menjadi jurus handal para elit politik dalam memenangkan hati masyarakat sejatinya bukan fenomena baru dalam sistem demokrasi. s
Sistem demokrasi menghalalkan segala cara demi menduduki jabatan legislatif, uslub yang digunakan beragam mulai dari bagi-bagi sembako, money politic yang terakhir politisasi agama. Semua ini hanya untuk mendulang suara masyarakat di negara tertentu yang mayoritasnya memeluk keyakinan agama tertentu.
Maka tak heran politisasi agama sering mewarnai kancah perpolitikan negeri ini. Sekalipun dengan mengumbar janji semu, yang pada fakta exsionya tak semanis janji semasa kampanye. Inilah sisi kelam perpolitikan dalam sistem demokrasi.

Politisasi agama juga digunakan Joe Biden Presiden terpilih Amerika 2020. Biden menggunakan jurus jitu isu agama untuk memikat, pemilih muslim amerika yang tidak percaya lagi pada sosok Donald Trump yang semasa kepemimpinanya trump masif menyuarakan isu islamofobia, Joe Biden mengutip “ Hadist Nabi Muhammad menginstruksikan, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah (mengingkari) dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah ia mengubah (mengingkari) dengan lisannya, jika tidak mampu hendaklah ia mengubah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah,”.

Politisasi agama senantiasa digunakan oleh negeri tercinta ini maupun di dunia. Hal ini dilakukan demi membawa perubahan bangsa. Namun nyatanya ketika menggunakan cara ini hanya akan mematikan kepercayaan publik. Karena hanya jargon semata Dengan sistem demokrasi sekuler hanya menampung suara rakyat tanpa ada tindakan perubahan revolusioner.

Demokrasi sekuler hanya bisa menampung suara tanpa merealisasikan aspirasi yang dibawa. Slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanya isapan jempol semata. Akibatnya yang memanfaatkan suara rakyat adalah mereka yang berkantong tebal. Sekadar janji manis dengan realisasi yang nihil. Akibatnya rakyat menjadi korban.

Maka, jelas siapapun pemimpin yang memenangkan kontestasi pemilu tidak akan bisa dan mustahil membawa arus perubahan pada umat. Hal ini karena lahir dari sistem bobrok yang justru akan mengokohkan hegemoni kapitalisme global. Maka umat Islam di Amerika khususnya harusnya jangan berharap banyak pada sosok Joe Biden. Sebab Biden hanya memanfaatkan suara muslim di Amerika. Karena ujung-ujungnya Biden menyiapkan strategi busuk untuk menghantam minoritas muslim tetap berlanjut.

Hal ini kita bisa melihat era kepemimpinan mantan presiden Amerika Barak Obama. Obama dekat dengan umat muslim hanya karena faktor kepentingan namun ternyata diskriminasi masi tetap berlangsung hingga kepemimpinan Donald Trump. Di bawah Trump secara terang-terangan membenci umat muslim dan Islam dengan masifnya arus islamofobia. Para pemimpin-pemimpin yang lahir dari sistem demokrasi sekuler sebenarnya mereka mempunyai tujuan yang sama yakni membenci Islam dan kaum muslimin mungkin yang membedakan dari mereka yaitu uslub politik penjajahan pada Islam dengan model penjajahan soft atau hard.

Kita lihat secara faktual bagaimana sistem Islam atau khilafah justru menjauhkan politisasi agama tidak seperti sistem demokrasi sekuler. Dalam sistem Islam menjadikan politik berdasarkan ajaran agama Islam  yang tidak memisahkan agama dari urusan kehidupan masyarakat, termasuk politik.  Politik (as-siyasah) adalah bagian integral dari islam, Al-Islam din[un] wa minhu ad-dawlah (Islam adalah agama dan politik adalah bagian dari agama). Sabda Nabi saw.: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ»

Dulu Bani Israil diatur urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak ada nabi sesudahku. Yang akan ada adalah para khalifah dan jumlah mereka banyak (HR al-Bukhari dan Muslim).
Saat men-syarh (mengomentari) hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath al-Bari (VI/497) menyatakan, “Di dalam hadis ini ada isyarat bahwa, tidak boleh tidak, rakyat harus mempunyai seseorang yang mengurus berbagai urusan mereka, membawa mereka ke jalan yang baik dan menolong orang yang dizalimi dari orang yang berbuat zalim.

Jelaslah berdasarkan ini, politik bukan saja merupakan bagian integral dari Islam, tetapi juga perkara yang agung dalam Islam. Karena itu sama dengan shalat, politik dalam makna mengurus urusan masyarakat dengan syariah Islam tidak bisa dipisahkan dari Islam.
Karena itu banyak ulama menekankan bahwa politik dan agama adalah ibarat dua saudara kembar (taw`amani) atau seperti dua sisi mata uang. Inilah yang ditegaskan oleh Imam al-Ghazali. Bahkan kata Imam al-Ghazali, “Agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tanpa penjaga niscaya akan hilang.” (Lihat: Al-Ghazali, Al-Iqtishad fi al-I’tiqad, hlm. 199). Hal senada ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah yang berkata, “Jika kekuasaan (as-sulthan) terpisah dari agama, atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak.” (Lihat: Ibnu Timiyah, Majmu’ al-Fatawa, 28/394).

Kaitan Islam dan politik inilah yang harus dipahami umat agar tidak gagal paham dengan isu-isu yang digencarkan para pengusung kebatilan. Agar umat terhindar dari virus sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan pada segala sendi kehidupan. Sekularisme menimbulkan berbagai kerusakan di tengah-tengah umat berupa kerusakan moral, korupsi, suap-menyuap, penjualan aset-aset milik rakyat oleh penguasa, jual-beli hukum, lahir banyak kebijakan penguasa yang menindas rakyat, semua akibat hidup di sistem demokrasi saat ini. Jalan keluar dari segala kerusakan ini, kita tak punya banyak pilihan selain bahu membahu, bergandeng tangan, berjuang bersama dalam menyadarkan umat agar kembali pada aturan hidup yang sebenarnya sesuai petunjuk dien.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author