25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Sengkarut Data Covid, Nasib Rakyat Kian Semrawut

Oleh: Anggi Sasmita, A.Md

Kian hari, kasus covid 19 di Indonesia sama sekali belum menunjukkan penurunan. Per tanggal 17 Desember 2020 kasus Covid 19 di Indonesia makin menggila. Melansir laman Satgas Penanganan Covid 19 (covid19.go.id) ada penambahan kasus 7.354 yang positif terinfeksi corona. Ini artinya jumlah kasus positif Covid -19 telah mencapai 643.508. Penambahan kasus covid yang tercatat hari ini adalah kedua tertinggi dibanding penambahan pada 3 Desember lalu.

Melansir laman _liputan6.com, sehari setelah penambahan kasus tertinggi covid 19 pada 3 Desember 2020. Jokowi dalam rapat terbatas bersama para menterinya benar-benar menunjukkan amarahnya. Ia menyatakan bahwa kini kasus covid 19 kian memburuk dengan peningkatan persentase 13.41% dari yang sebelumnya masih 12.78%. Jokowi juga menyinggung persentase kesembuhan Covid -19 yang menurun dari yang tadinya 84.03% pada 23 November menjadi 83.44%. Selain itu, Jokowi juga memberi perhatian pada kenaikan drastis kasus Covid – 19 di dua provinsi, yakni Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Menurut Budi Hidayat, Pelaksana Tugas Dirjen P2P mengatakan melonjaknya kasus Covid – 19 ini diakibatkan adanya data ganda yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan dan juga adanya penumpukan data kasus Covid 19 . Hal ini tentu amat memprihatinkan. Di tengah memburuknya ekonomi negeri, peningkatan kasus covid 19 jelas menambah penderitaan rakyat.(liputan6.com 4 /12/2020)

Sayangnya, rakyat yang berharap lebih dari sekadar perhatian pemerintah terhadap naik turunnya angka persentase harus kembali menelan pil pahit. Alih-alih makin memberikan perhatian serius terhadap nasib rakyat yang terkena dampak menyebarnya Covid -19, pemerintah justru kian menampakkan kegagalannya dalam menangani pandemi Covid-19 dengan adanya sengkarut data ini.

Dalam tayangan youtube sekretariat presiden yang dikutip dari Kompas.com. Jokowi menginstruksikan agar Mendagri mengingatkan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayahnya masing-masing yang berkaitan dengan masalah Covid -19 juga yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Anehnya, Presiden melimpahkan penanganan Covid – 19 kepada Menko Luhut. Hal ini dinilai tidak tepat sebab bukan bidangnya, kata seorang Ahli Epidemiolog salah satu universitas di Australia, Dicky Budiman. Bahkan hingga saat ini, Menko Luhut belum memperlihatkan kinerjanya dalam penanganan kasus Covid -19 di sembilan provinsi besar.

Bukti kegagalan lainnya adalah pelimpahan secara penuh penanganan kasus covid dan masalah ekonomi kepada pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah malah membolehkan aktivitas ekonomi masyarakat di ruang publik yang dapat menimbulkan kerumunan. Sehingga mempermudah penyebaran Covid-19. Selain itu, pelaksanaan Pilkada beberapa waktu lalu, tak urung menyumbang bertambahnya kasus Covid – 19 di Indonesia.

Penerapan New Normal pun nyatanya tak mengurangi kasus Covid -19. Tak terhitung berapa banyak pelanggaran prokes yang dilakukan oleh masyarakat. Dari hal kecil seperti penggunaan masker dan kegiatan atau acara yang menimbulkan kerumunan banyak orang.

Masalah ini tentu saja tak lepas dari sistem penanganan solusi pandemi yang tidak tepat, yakni merujuk pada sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Sistem kapitalisme yang berorientasi pada materi dan menempatkan untung rugi sebagai tolak ukur menyebabkan pemerintah abai terhadap nyawa rakyatnya dengan memberlakukan PSBB atau New Normal tanpa melakukan tracing ketat, sehingga dapat memisahkan antara orang sehat dan orang sakit. Terbukti lonjakan kasus setelah pemerlakuan New Normal makin meningkat. New Normal yang diberlakukan pemerintah dengan alasan ekonomi menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah lari dari tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya selama pandemi berlangsung. Alasannya karena minimnya pemasukan dan anggaran negara. Padahal negeri ini amatlah kaya raya. Namun, akibat penerapan sistem kapitalisme sumber daya alam yang seharusnya dimiliki oleh rakyat dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat ini malah dijual kepada swasta baik lokal maupun asing. Sehingga rakyat sama sekali tidak dapat menikmati hasil kekayaan alam yang melimpah ruah di negerinya sendiri. Negara hanya memungut pajak dalam jumlah kecil pada perusahaan-perusahaan swasta ini.

Di sisi lain, sistem kapitalisme pun menjadikan kesehatan sebagai komoditas bisnis. Alih-alih memberikan pelayanan kesehatan gratis terhadap rakyat, kesehatan justru dijadikan bisnis manis yang diserahkan oleh negara kepada swasta. Maka akses terhadap layanan kesehatan kian sulit. Apalagi untuk rakyat dengan ekonomi yang menghimpit.

Semua ini pun tak lepas dari sistem politik demokrasi yang berasaskan sekulerisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan sehingga agama tidak diperbolehkan ikut campur dalam penanganan urusan negara. Hal ini menjadikan manusia memiliki kedaulatan untuk membuat hukum. Manusia dengan segala kekurangannya dapat menciptakan hukum yang tidak solutif sehingga mengakibatkan makin parahnya persoalan yang dihadapi.

Maka, sudah selayaknya kita tidak lagi menggunakan sistem demokrasi kapitalisme dalam upaya penyelesaian permasalahan kehidupan. Sistem ini sudah terbukti bobrok dan sama sekali tidak memberikan solusi yang konkret terhadap kehidupan manusia.

Sesungguhnya hanya sistem Islam lah yang pantas diterapkan. Selain memberikan solusi konkret, sistem ini pun terjamin kebenarannya karena berasal dari Allah Sang Pencipta Alam.

Dalam sistem Islam negara memiliki kewajiban untuk mengayomi masyarakat. Selain itu juga memberikan pelayanan kesehatan gratis yang dananya bersumber dari Baitul Mal dan perlindungan terhadap nyawa manusia. Oleh karena itu, penanganan kasus pandemi dalam sistem Islam sudah sangat jelas. Seperti halnya yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab saat wabah Tha’un di Damaskus. Beliau melakukan karantina wilayah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyatnya dari Baitul Mal. Seharusnya hal inilah yang juga dilakukan oleh pemerintah. Tentu saja setelah menanggalkan sistem kapitalisme dan menerapkan sistem Islam.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author