30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Memisahkan Diri bukan Solusi


Oleh: Oom Rohmawati
Ibu Rumah Tangga dan Member AMK

“Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama, dan melakukan kesalahan yang ke-dua.” Pepatah ini cocok untuk diungkapkan pada petinggi negara saat ini. Setelah Timor Timur lepas pada pemerintahan bapak Habibie, kini ancaman wilayah Indonesia lepas untuk yang kedua kalinya, muncul dari Papua.
Anggota Komisi 1 DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta, menyampaikan terkait klaim kemerdekaan yang disampaikan kelompok Benny Wenda. Menurut Sukamta, pemerintah jangan anggap remeh, jika tidak ingin Papua berakhir seperti Timor Timur. Seperti penembakan dan serangan pada masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua masih belum stabil. (Bisnis.com, 1/12/2020)
Banyaknya kasus diskriminasi dan marjinalisasi orang Papua di tanah sendiri, seperti penyebutan “monyet” pada mahasiswa dan berbagai pelanggaran HAM. Bahkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) mengatakan dalam dua tahun ini, kurun waktu 2018-2019, telah terjadi kurang lebih 30 kasus terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami mahasiswa Papua.
Dengan nasib yang sering dizalimi serta keadilan yang tidak berpihak pada rakyat Papua, maka tuntutan untuk bisa merdeka itu hal yang wajar. Hal ini buah dari penerapan sistem demokrasi kapitalisme, yang menjadi penyebab kesengsaraan dan kerusakan. Tanah Papua yang menjadi tumpuan dan kekayaan masyarakat dirusak, hutannya dikuasai para pemilik modal dengan asas manfaat dan tidak peduli masyarakat setempat.
Demokrasi yang slogannya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat hanya ilusi belaka. Sebab Indonesia sebagai negara yang dianggap konsisten menerapkan demokrasi, ternyata tidak menerapkan demokrasi itu sendiri. Tertulis dalam pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan; ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.” Namun, pada faktanya kemakmuran tidak berpihak pada rakyat. Sumber daya alam yang melimpah tidak membawa manfaat bagi rakyat, kekayaan alam pun hanya dinikmati para kapitalis. Sementara rakyat Papua dengan kekayaan alamnya tetap berada dalam kemiskinan dan jauh dari kata sejahtera.
Hal inilah yang dimanfaatkan oleh kaum kafir penjajah yang senantiasa mencari celah untuk menghancurkan kesatuan dan persatuan suatu negara muslim. Salah satunya melalui upaya pecah belah (disintegrasi). Isu kesejahteraan hanya alat untuk memicu timbulnya tuntutan dari daerah agar terkesan permintaan disintegrasi dianggap suatu kewajaran. Mereka akan terus berusaha merancang konflik yang dapat menimbulkan pertengkaran, perselisihan, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya yang dibuat seolah-olah nyata. Munculnya berbagai fitnah dan opini menyesatkan disebar kepada rakyat untuk memunculkan ketidakpercayaan pada sistem Islam.
Padahal ketika sistem Islam yang diterapkan, yaitu sebuah sistem politik yang didesain Allah Swt., untuk menerapkan Islam secara kaffah. Semua aturannya terpancar dari aqidah Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dan apa yang ditunjukkan keduanya berupa ijma sahabat dan qiyas. Sistem ini akan membebaskan negeri dari belenggu penjajahan para kapitalis, yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Islam.
Dimana sistem ekonomi Islam ini mengatur bagaimana pemanfaatan tambang atau sumber daya alam untuk kemaslahatan umat. Dalam Islam sumber daya alam seperti migas, listrik, air bersih perpipaan (PAM), tambang, dan masih banyak lagi yang lainnya, merupakan kepemilikan umum (milkiyah ‘Ammah) yang dimanfaatkan untuk semua warga negara, tidak boleh dimiliki individu atau perusahaan.
Oleh karena itu, ketika SDA di Papua pengelolaannya diberikan kepada investor asing maka hasilnya tidak bisa dinikmati masyarakat. Harusnya ketika banyak hasil tambang di tanah Papua, kesejahteraan rakyatnyapun terjamin. Seperti terpenuhinya segala kebutuhan pokok, papan sandang, pangan, berupa pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hajat dasar masyarakat, bukan komoditas. Namun pada faktanya jauh dari kata sejahtera. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kini tinggal sebuah harapan. Solusi dari semua ini hanya dengan menerapkan syariat Islam.
Karena syariat Islam juga mempunyai mekanisme mencegah munculnya intervensi kafir dalam pengurusan politik dalam dan luar negeri. Dalam sejarah, selama sistem Islam dan pemimpinnya kuat, upaya disintegrasi tidak mudah dilakukan oleh negara kufur.
Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin akan menjadi “junnah”. Pelindung sekaligus pembebas manusia dari berbagai bentuk penjajah. Ditegaskan Rasulullah saw.,
“Imam adalah perisai dan orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepada-nya.” (HR Muslim)
Dengan syariat Islam Sumber Daya Alam (SDA) akan dikelola untuk kemaslahatan rakyat, sehingga membawa kemakmuran bagi semua rakyat negeri ini. Maka ketika kesejahteraan merata bagi semua wilayah di suatu negeri akan meminimalkan bahkan meniadakan adanya gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negaranya. Penerapan Syariat Islam akan membawa keadilan bagi seluruh rakyat di suatu negara.
Wallahu a’lam bish-shawwab

About Post Author