26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Otoriterian Dalam Demokrasi


Oleh : Dwi Sri Utari, S.Pd (Aktivis Politik Islam)

“Di mana letak persamaan di muka hukum (equality before the law)?” Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh Direktur HRS Center Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. sebagai respon atas ditahannya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Dimana HRS dianggap aparat melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan dan dikenai delik hasutan (Pasal 160 KHUP) lantaran mengakibatkan terjadinya kerumunan saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam acara pernikahan dan maulid Nabi saw. yang dihadirinya. Padahal kerumunan juga terjadi dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) putra dan menantu Presiden. Namun, nampak ada penanganan berbeda terhadap aktivitas yang juga menimbulkan kerumunanan tersebut. Sikap semacam ini justru menunjukan buruknya mekanisme hukum di negeri demokrasi ini.

Habib Rizieq Shihab resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya pada hari Sabtu, 12 Desember 2020. Muncul anggapan bahwa perlakuan aparat terhadap HRS ini merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Refly Harun yang merupakan seorang ahli hukum turut mengomentasi tindakan penahanan HRS dalam kanal pribadinya di Youtube yang tayang pada Minggu, 13 Desember lalu. Ia menuturkan, “Sebagai seorang ahli hukum, saya melihat dalam kasus ini ada perlakuan tidak adil kepada Habib Rizieq.” Lebih lanjut Ia menuturkan pelanggaran yang dilakukan HRS tidak berimplikasi pada penahanan. Sebab sanksi pidana protokol kesehatan (Prokes/PSBB) juga hingga saat ini tidak diatur dalam Undang-Undang. Prokes hanya diatur dalam Per/Kep Menkes. Dia mengingatkan, pelanggaran tersebut sudah ditebus HRS dengan membayar denda Rp 50 juta. Ini denda terbesar dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Adapun sanksi pidana dalam UU Kekarantinaan Kesehatan baru berlaku seandainya diterapkan sistem karantina tersebut. Sedangkan apabila diamati nampak Pemerintah tidak menerapkan sistem karantina baik di setiap pintu masuk negara maupun karantina wilayah.

Disisi lain, nampak penanganan yang berbeda terhadap kegiatan kampanye Pilkada termasuk yang dilakukan oleh anak dan menantu Presiden. Sikap Polri yang tidak melakukan tindakan tegas dan pemberian pengecualian terhadap pelanggaran protokol kesehatan terutama UU Karantina Kesehatan pada kerumunan Pilkada tentu membuat masyarakat heran. Beginilah kondisi hukum di Indonesia yang dikatakan berlandaskan sistem demokrasi, seringkali terjadi penafsiran hukum dan pemberlakuan hukum yang absurd. Berbagai kasus yang beraroma politik penegakan hukumnya sering tidak transparan dan cenderung tidak adil. Hingga muncul dugaan bahwa hukum dipakai sebagai tameng penguasa dan elite parpol pendukung. Sebab hukum terasa begitu tajam apabila mengarah pada kelompok oposisi dan tokoh-tokoh Islam yang vokal.

Apabila fenomenanya demikian, maka keberadaan sistem demokrasi di negeri ini yang telah melahirkan penegakan hukum yang absurd tersebut secara perlahan berpeluang akan menghadapi kehancurannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam buku yang berjudul How Democrasies Die karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yang sempat viral beberapa waktu lalu sebab beredarnya foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah membacanya. Dalam buku tersebut dijelaskan alasan demokrasi bisa mati itu karena adanya sikap dan tindakan otoritarian dari para penguasa itu sendiri. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah penguasa negeri ini telah bersikap dan bertindak secara otorian? Untuk menjawabnya perlu merujuk pada indikator-indikator yang disebutkan di dalam buku tersebut.

Dalam buku How Democrasies Die disebutkan ada empat indikator otoritarianism yang itu bisa sekaligus membunuh demokrasi. Pertama, penolakan atau komitmen yang lemah terhadap sendi-sendi demokrasi. Kedua, adanya penolakan terhadap legitimasi oposisi. Ketiga, toleransi dalam hal ini pembiaran atau sikap yang bahkan mendorong adanya aksi kekerasan. Keempat, kesiagaan untuk membungkam kebebasan sipil. Berkaitan dengan kasus HRS nampak memenuhi beberapa indikator yang disebutkan. Pada indikator yang pertama, perbedaan penanganan kegiatan kerumunan antara yang dilakukan HRS dan pada kegiatan kampanye Pilkada yang dilakukan juga oleh anak dan menantu Presiden, serta berubah-ubahnya pasal yang digunakan dalam menjerat HRS pada ranah hukum nampak menunjukan lemahnya komitmen penguasa terhadap sendi demokrasi.

Ditahannya HRS oleh Polda Metro Jaya juga ditanggapi beberapa pihak seperti Direktur HRS Center, sebagai aksi balas dendam terhadap Pilkada DKI Jakarta yang memenangkan pihak oposisi. HRS dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Hal ini nampaknya memenuhi indikator yang kedua yakni adanya penolakan terhadap legitimasi oposisi. Pada parameter ketiga, demokrasi dinilai akan mati ketika ada toleransi terhadap aksi kekerasan. Parameternya adalah ketika kekuasaan itu memiliki hubungan dengan organisasi paramiliter dan organisasi paramiliter tersebut kemudian dimainkan untuk main hakim sendiri dan melakukan kekerasan. Pelanggaran yang dilakukan HRS adalah berkaitan dengan protokoler kesehatan yang diatur dalam Per/Kep Menkes, artinya yang berwenang memberikan sanksi adalah pihak Kep Menkes. Akan tetapi disini Polri turut turun tangan dengan mencari-cari pasal yang dapat menjerat HRS. Begitu pula dengan indikator keempat, tentu kita ingat bahwa yang mengawali aksi 212 dan kelanjutannya adalah kaum muslimin yang memiliki standart akidah dalam memilih pemimpinnya yakni wajib beragama Islam. Namun, hal demikian dianggap penguasa sebagai intoleran bahkan ada pihak yang menyebutkan jangan percaya dengan al-Maidah: 51. Dampaknya banyak tokoh-tokoh agama dibalik aksi 212 yang akhirnya dijerat berbagai macam kasus. Fenomena ini layaknya memenuhi indikator yang keempat.

Demikianlah sistem demokrasi yang nampak memberikan celah munculnya tindakan otoriterian dari pihak yang berkuasa. Hal tersebut wajar terjadi di sistem demokrasi yang sejatinya memiliki kecacatan bahkan dari asasnya yang memberikan wewenang bagi manusia untuk merancang dan menotak-atik hukum sesuai kehendaknya. Dimana pada hakikatnya bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta bahwa hanya Dia-lah yang berwenang membuat hukum. Manusia sebagai makhluk yang lemah hanya berkewajiban menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan-Nya dalam mengatur masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya. Sehingga keadilan hukum hanya mampu ditegakkan dengan diterapkannya aturan dari Sang Pencipta tersebut.
Wallahu a’lam bishshawab

About Post Author